Pikiran Rakyat
USD Jual 14.365,00 Beli 14.065,00 | Berawan, 19.7 ° C

Kota Bandung Butuh Banyak Sekolah Satu Atap

Catur Ratna Wulandari
ILUSTRASI siswa SMP.*/REUTERS
ILUSTRASI siswa SMP.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung menginginkan bisa mendirikan 8-10 sekolah satu atap di kawasan timur dan barat. Dua kawasan itu belum terlayani SMP negeri sehingga menyulitkan masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, sebenarnya jumlah SMP negeri dan swasta di Kota Bandung cukup untuk menampung lulusan SD. Setiap tahun jumlah lulusan SD mencapai 38.000 siswa.

Dari jumlah itu, 17.000 siswa bisa ditampung di SMP negeri, sisanya oleh SMP swasta. "Tapi dengan sistem zonasi, ada masyarakat yang dipastikan tidak bisa diterima di mana-mana karena jarak dari rumah ke sekolah jauh. Ada blank spot di bagian timur misalnya," tutur Elih di Bandung, Senin 7 Januari 2019.

Sekolah satu atap ini, kata Elih, bisa menjadi solusi. Selama ini pendirian sekolah baru terkendala lahan. 

Saat ini Disdik Kota Bandung sedang mengidentifikasi SD-SD mana saja yang bisa difungsikan bersama untuk SMP. Targetnya sekolah dengan tiga lantai yang mampu menampung sekitar 4.000 siswa.

Dengan begitu baik SD dan SMP bisa masuk bersamaan. "Kalaupun tidak cukup, masing-masing dibagi dua shift," ujarnya.

Elih mengatakan, sesuai hasil konsultasi dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, harapannya bisa membuat 8-10 sekolah satu atap. Sementara ini, daerah yang sudah teridentifikasi antara lain di Cisaranten Kidul, Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo. "Cinambo ini sudah ada sekolahnya tinggal penyediaan akses jalannya saja," katanya. 

Sememtara untuk pembangunan SMP negeri baru, Elih mengatakan, untuk tahun ini hanya ada di Cicabe dan Cimuncang. Keduanya merupakan SMP negeri rintisan yang sudah dimulai sejak tahun lalu.

Dikotomi

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha meminta agar Disdik Kota Bandung memastikan layanan yang ada di sekolah satu atap. "Jangan ada dikotomi antara sekolah satu atap dan SMP negeri," ujar Achmad.

Ia khawatir dikotomi itu akan membuat mengurangi minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sana. "Jangan sampai masyarakat menganggap sekolahnya tidak bermutu. Maka itu jangan ada dikotomi. Sebutan SMP satu atap cukup untuk pembuat kebijakan saja, masyarakat kan yang penting sekolah itu sama kualitasnya dengan yang lain," ucapnya.

Ia juga meminta agar Disdik Kota Bandung nantinya tidak terlambat menyosialisadikan Peraturan Wali Kota terkait PPDB. "Orangtua kan banyak yang masih mengikutkan anaknya ke bimbingan belajar supaya nilainya bagus. Kalau memang nanti tidak berguna karena pakai zonasi, sebaiknya disosialisasikan segera," tuturnya.***

 

Bagikan: