Pikiran Rakyat
USD Jual 14.365,00 Beli 14.065,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Rudiantara Jelaskan Ketidakhadirannya dalam Rapat Pleno MWA Unpad

Catur Ratna Wulandari
Menkominfo Rudiantara.*/ANTARA
Menkominfo Rudiantara.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran Rudiantara menegaskan ketidakhadirannya pada rapat pleno bukan tanpa keterangan. Ia tak dapat menghadiri rapat pleno karena sedang umrah.

"Pada tanggal 26 Desember 2018 sekretaris saya sudah memberitahu Sekretariat MWA perihal rencana ketidakhadiran saya karena akan berada di Makkah untuk ibadah umrah," kata Rudiantara kepada PR, Sabtu, 29 Desember 2018.

Pernyataan itu menanggapi berita terkait batalnya Rapat Pleno MWA Unpad karena ketua tidak hadir. MWA Unpad sedianya menggelar rapat pleno pada Jumat, 28 Desember 2018 dengan agenda pengesahan pergantian antar waktu anggota MWA dan membahas kelanjutan Pilrek Unpad yang ditunda sejak akhir Oktober lalu.

Sekretaris Eksekutif MWA Erri Megantara menjelaskan, Peraturan MWA menyebut rapat pleno harus dipimpin oleh Ketua MWA. Jika tidak ada, dipimpin oleh Wakil Ketua MWA. 

Ketua MWA tidak hadir. Sementara Wakil Ketua MWA dijabat oleh Obsatar Sinaga yang mencalonkan diri sebagai rektor. Keanggotaan Obsatar sedianya akan diganti melalui pergantian antar waktu pada rapat pleno kemarin.

Hal itu menyebabkan pertemuan kemarin tidak sah disebut sebagai rapat pleno."Jadi hari ini (kemarin, red) bukan pleno, sekadar pertemuan saja," kata Erri.

Akhirnya, anggota MWA yang hadir memutuskan untuk mengutus tiga orang menemui Rudiantara di Jakarta. Tiga orang itu Sekretaris Eksekutif MWA Erri Megantara, Ketua Senat Oekan Soekotjo Abdoelah, dan Rektor Tri Hanggono Achmad.

"Agar bisa berkomunikasi langsung meminta agar pleno bisa digelar 6 Januari," kata Erri.

Pleno harus digelar tanggal itu sebab 13 Januari harus sudah ada rektor terpilih. Jika tidak, harus ada Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. 

Sambil menunggu 6 Januari, MWA akan mempersiapkan opini legal untuk mengantisipasi agar rapat pleno tetap bisa dilaksanakan jika Ketua dan Wakil Ketua MWA tidak hadir. Erri berharap, akan ada solusi secara legal untuk mengtasi hal itu. "Apakah digantikan wakil, kalau tidak ada sekretaris, atau menunjuk orang," katanya.***

Bagikan: