Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya berawan, 26.5 ° C

66 Persen Pekerja yang Melanjutkan Kuliah Terancam Gagal Jadi Sarjana

Dhita Seftiawan
Ilustrasi/DOK PR
Ilustrasi/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Keterbatasan biaya masih menjadi kendala utama bagi pekerja lulusan SMA/SMK sederajat saat ingin meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan kondisi tersebut, berdasarkan survei yang dirilis HarukaEDU, dari 79% pekerja yang sedang kuliah, sebanyak 66% di antaranya terancam gagal menjadi sarjana.

CEO HarukaEDU Novistiar Rustandi menyatakan, mahalnya biaya perkuliahan bagi pekerja lulusan SMA/SMK juga tercermin dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Yakni, hanya 8,15% dari total penduduk usia 15-25 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

“Maka diperlukan solusi konkret dari pemerintah atau semua pihak termasuk swasta jika ingin meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang tahun ini masih 32,5%. Di antaranya bisa menggunakan skema student loan yang dikerjasamakan dengan bank atau lembaga keuangan resmi lainnya,” kata Novistiar dalam Diskusi Upaya Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi hingga 35% pada 2019, di Jakarta, Jumat 21 Desember 2018.

Program student loan atau produk pinjaman untuk pembiayaan pendidikan memang sedang gencar dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain melibatkan bank pemerintah, produk tersebut juga mulai mendapat perhatian pihak swasta. Melalui program Kredit Pendidikan, bank yang bekerjasama dengan Kemenristekdikti menawarkan pinjaman yang dapat dicicil oleh mahasiswa hingga 5 tahun.

“Kalau kami berkerja sama dengan BFI Finance melalui produk BFI Education. Produk ini tidak hanya melayani pendidikan formal namun juga informal seperti kursus menjahit, memasak, atau sertifikasi profesi. Ada sembilan universitas di Jakarta dan Bandung yang bermitra. Seperti Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Sahid, Universitas MH Thamrin, Ukrida, London School of Public Relations, STM Labora,” ujarnya.

Jangan Membelenggu

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir menegaskan, skema student loan jangan sampai membelenggu mahasiswa. Ia menegaskan, bunga pinjaman jangan sampai melebihi bunga Bank Indonesia sebesar 6,5%. “Kalau bisa, untuk student loan ini bunganya nol persen. Tapi jika tak memungkinkan, jangan terlalu tinggi,” ujarnya.

Selain pinjaman pendidikan, untuk memenuhi target APK, Kemenristekdikti juga terus mengalokasikan anggaran untuk program beasiswa Bidik Misi yang tahun ini senilai Rp 4,9 Triliun. Namun, ucap Nasir, dengan bantuan perbankan yang semakin banyak berinisiatif memberikan kredit pendidikan maka mahasiswa tidak mampu akan semakin banyak yang bisa berkuliah. “Melalui kredit pendidikan saya harap anak Indonesia bisa menyelesaikan kuliahnya dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menegaskan, produk student loan harus sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di antaranya, pokok pinjaman harus mencukupi biaya kuliah hingga lulus dan tidak memberatkan mahasiswa. 

Jika plafon pokok pinjaman di bawah biaya kuliah dan bunganya sama atau bahkan lebih besar dari bunga kredit usaha, maka program tersebut tidak akan menjadi solusi. Ia menegaskan, pihak perbankan termasuk industri finansial swasta harus memiliki skema pembiayaan khusus agar produk kredit pendidikan bisa dimanfaatkan mahasiswa.***

Bagikan: