Pikiran Rakyat
USD Jual 14.353,00 Beli 14.053,00 | Cerah berawan, 27 ° C

Dana Program Indonesia Pintar 48 Sekolah Diduga Dipotong Sampai 30 Persen

Handri Handriansyah
Ilustrasi.*/REUTERS
Ilustrasi.*/REUTERS

SOREANG, (PR).- Sedikitnya 48 sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) di Kabupaten Bandung menjadi korban pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan. Potongan yang berkisar 10-30 persen tersebut diduga dilakukan oleh oknum operator yang bertugas di salah satu SMK swasta.

Menurut salah seorang kepala sekolah yang menjadi korban, HT (60), kronologi pemotongan tersebut berawal ketika menjelang pencairan dana PIP 2018 beberapa waktu lalu. "Kami pihak sekolah belum mengajukan pencairan secara kolektif, tetapi tiba-tiba saja ada oknum yang mengaku operator dari salah satu sekolah swasta, mengantarkan dana tersebut ke sekolah kami," ucapnya saat dihubungi Rabu 19 Desember 2018.

Selain tak habis pikir dengan bagimana dana tersebut cair tanpa pengajuan dari sekolah, HT pun kaget dengan dana yang diterima ternyata tidak utuh. Ia pun semakin geram ketika mendapat pernyataan soal adanya potongan terhadap dana tersebut sampai 30 persen per siswa.

"Selain dipotong 25 persen dari setiap siswa penerima manfaat, kami juga harus merogoh kocek sebesar 5 persen dari total dana bantuan yang diterima oleh siswa kami yang katanya akan dikelola oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Bandung," tutur HT.

Terkait potongan 5 persen, Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung Onang Sopari mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut. Apalagi dirinya menyatakan bahwa baru saja dilantik menjadi sebagai Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung sebulan lalu.

“Setahu saya, potongan bantuan PIP dan rereongan 5 persen yang dikelola oleh MKKS itu tidak ada. Namun memang ada informasi yang saya terima bahwa ada pihak ketiga yang bermain dan memotong dana PIP 10 sampai dengan 30 persen, korbannya sekitar 48 sekolah," tutur Onang.

Kasus diproses Polres Bandung

Onang menambahkan, keluhan dan laporan tersebut sudah terjadi sejak masa jabatan Ketua MKKS sebelumnya. Ia pun menegaskan bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Bandung.

"Saya sendiri pernah dihubungi oleh salah seorang aparat terkait hal ini. Saya bilang silahkan saja dilanjutkan penyelidikannya, karena saya menduga ada oknum juga dari pihak bank yang memfasilitasi pencairan," kata Onang.

Sementara itu Ketua MKKS sebelumnya, Aa Hudaya juga menampik adanya potongan 5 persen yang dikoordinir oleh MKKS. Ia bahkan tegas menyatakan bahwa hal itu kebohongan besar dari oknum yang melakukan potongan lebih besar.

Aa pun membenarkan jika kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Bandung dan semua SMA/SMK di Kabupaten Bandung sudah diundang untuk dimintai keterangan. "Namun saya menyayangkan kenapa muncul pernyataan soal potongan 5 persen untuk MKKS, kami tidak melakukan itu," ucapnya.

Menurut Aa, hal itu murni ulah oknum uang ingin menyembunyikan kesalahan mereka. Aa pun melansir oknum-oknum yang terlibat bisa berasal dari pihak sekolah dan pihak bank, karena mekanisme pencairan dana PIP memang melibatkan dua pihak tersebut.

"Jadi harus diselidiki empat kemungkinan yaitu kepala sekolah mengusulkan dan dana cair, kepala sekolah mengusulkan tetapi dana tidak cair, kepala sekolah tidak mengusulkan dan tidak cair serta kepala sekolah mengusulkan tetapi dana di bank sudah tidak ada," kata Aa.

Cara mencairkan dana program Indonesia Pintar sesuai aturan

Seperti diketahui, petunjuk pencairan dana PIP jelas termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/D/BP/2018. Dalam peraturan itu, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mencairkan dana PIP.

Cara pertama adalah dana dicairkan langsung oleh siswa penerima manfaat dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM dan/atau surat keterangan kepala sekolah. Untuk siswa SD dan SMP, penarikan langsung harus didampingi oleh orang tua/wali.

Sementara cara kedua adalah pencairan secara kolektif oleh kepala sekolah/ketua lembaga atau bendahara sekolah/lembaga. Namun sebelumnya perwakilan tersebut harus mendapat surat kuasa dari orang tua/wali siswa, surat pertanggung jawaban mutlak, surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga/foto copy KTP kepala sekolah/ketua lembaga, foto copy SK pengangkatan kepala sekolah/ketua lembaga serta membawa buku tabungan Simpel siswa penerima manfaat,

Penarikan secara kolektif juga baru bisa dilakukan bila memenuhi beberapa syarat di mana siswa bertempat tinggal jauh dari akses ke bank, siswa tinggal di daerah yang sulit akses transportasi, penerima PIP sakit, terkena bencana dan hambatan tak terduga lain serta penerima POP diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.

Sementara itu Wakapolres Bandung yang sekaligus menjadi Ketua Satuan Tugas Saber Pungli Kabupaten Bandung Komisaris  Mikranuddin Syahputra masih belum bisa memberikan keterangan ketika dihubungi lewat pesan singkat. Ia hanya meminta waktu sebelum memberikan keterangan terkait kebenaran apakah kasus tersebut tengah ditangani atau tidak. ***

Bagikan: