Pikiran Rakyat
USD Jual 14.240,00 Beli 13.940,00 | Sedikit awan, 22.5 ° C

Dana Fungsi Pendidikan Jawa Barat Mencapai Rp 15 Triliun

Novianti Nurulliah
Pendidikan.*/DOK. PR
Pendidikan.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggar­an sebasar 43,36% untuk fung­si pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) Jabar 2019.

Angka itu setara dengan Rp 15,698 triliun dari total belanja sebesar Rp 36,206 triliun pada tahun 2019. Anggaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, bahkan melebihi ketentuan 20%.

”Jadi, memang sudah luar biasa Jabar itu untuk anggaran pendidikannya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa, Minggu 16 Desember 2018.

Menurut dia, dari total ang­garan itu, terdapat Rp 7,7 tri­liun untuk bantuan operasional (BOS) SMA/SMK dan Rp 1,349 triliun untuk pendidikan me­nengah universal, baik negeri maupun swasta.

”(Rp 1,349 triliun) itu untuk SMA/SMK swasta sebanyak 1,2 juta siswa. Masing-masing Rp 500.000. Alhamdulillah, pada 2019, Ja­nuari hingga Desember, sudah dialokasikan itu nilainya lebih dari Rp 603,8 miliar. Sementara, untuk SMA/SMK/SLB negeri  sebanyak 745.701 siswa itu nilainya lebih dari Rp 745 miliar,” katanya.

Untuk kedua item tersebut, kata Iwa, anggaran yang dialokasi sudah hampir Rp 10 triliun. Untuk sisanya, ia meng­aku belum memerinci. Satu hal yang pasti, alokasi fungsi pendidikan tersebut sudah termasuk pembangunan ruang ke­las baru.

”Jadi, ini fungsi pen­didikan, bukan anggaran untuk Dinas Pendidikan. Kalau untuk Dinas Pendidikannya sendiri, anggaran di DPA-nya itu mencapai Rp 2,7 triliun,” ucapnya.

Ia menuturkan, untuk BOS, anggaran bersumber dari hibah yang dikelola oleh Badan Penge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp 7,7 triliun dan nanti akan ditransfer langsung ke rekening tiap-tiap sekolah. Ditambah lagi Rp 1,34 triliun untuk pendidikan menengah universal.

Ditanya soal perbandingan alokasi anggaran fungsi pendidikan pada 2018, Iwa meng­aku belum mengeceknya. Namun, yang jelas, dari sisi angka, terjadi kenaikan signifikan. Hal itu seiring dengan kenaikan sejumlah siswa, jumlah guru, dan penerimaan pendapatan.

”Kami ingin Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Tentu, garda utama­nya adalah bagaimana kita meningkatkan fungsi pendi­dikan dan tata kelolanya,” ujar­nya. 

Ia menambahkan, ang­gar­an itu sudah disetujui oleh DPRD. Kini, pemprov tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Hanya lewat

Anggota Komisi V DPRD Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hadi Wijaya mengatakan, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada tahun 2019 memang meng­alami peningkatan.

Sepengetahuan dia, alokasi anggaran fungsi pendidikan di Jabar pada 2018 mencapai Rp 13,5 tri­liun. Menurut dia, kenaikan fungsi pendidikan untuk 2019 di antaranya karena besarnya belanja tidak langsung.

”Salah satu yang membuat be­sar anggaran fungsi pendi­dikan itu ya BOS dari pusat.  Ini ibarat duit lewat saja karena pemprov disiplin. Sebenarnya DAK bisa dikurangi, tapi Pemprov Jabar dapat DAK sekian dari pusat dianggarkan di (dalam APBD) murni. Gede di angka, bukan di fungsi. Uang langsung habis, lewat saja. Bahkan, dinas tidak anggap itu pemasukan,” katanya.

Terkait dengan bantuan keuangan yang besar, kata dia, hal itu lantaran pengajuan dari daerah ke gubernur memang besar. Anggaran itu dimasukkan sebagai input bagi APBD kabupaten/kota dan dibelanjakan sesuai dengan peng­ajuan.

”Itu saya teliti, ada Rp 500 miliar belanja tidak langsung yang tidak berkaitan dengan kewenangan provinsi karena yang belanja kota/kabupaten. Contohnya, pengadaan alat bantu pendidikan SMP, itu banyak sekali. Sementara, sebagai pembanding, salah satu dinas teknis di kita, Dinas Perta­nian, misalnya, hanya dialo­kasikan Rp 343 miliar, Kimrum (Dinas Permukiman dan Perumahan) juga alokasinya Rp 250 miliar,” tuturnya.

Dengan demikian, belanja tidak langsung di sektor pendidikan itu lebih besar dari dinas teknis. Demikian pula, belanja tidak langsung bidang pariwisata di bawah jumlah itu.

Ia menuturkan bahwa Dinas Pendidikan hanya mengelola dana Rp 2,7 triliun untuk meng­urus 2 juta siswa. Nilai ter­sebut terbilang sedikit.

”Silakan saja bagi dengan jumlah siswa yang harus diurus,” ujarnya.

Abdul Hadi menyadari, pertama, hasil investasi dalam pendidikan ini memang tidak terlihat. Hal itu berbeda dengan membangun stadion, misalnya, ada kesan fantastis.

Kedua, hasil investasi pendidikan pun baru akan terasa dalam waktu cukup lama. Pembangunan ruang kelas baru, misalnya, baru terhitung serap­annya ketika siswa didik lulus.

Ia mencontohkan, Gubernur Ahmad Heryawan membangun ruang kelas baru pada tahun 2015. Tiga tahun dihitung output, ada peningkatan. Pada tahun 2018 ini baru terasa dampaknya.

”Ketiga, berbeda dengan proyek yang diminati banyak orang, di bidang pendidikan sangat sedikit. Pola kecil sekali dibandingkan dengan belanja reguler untuk menggerakkan orang. Karakter ini harus masuk dalam pemikiran kita,” katanya.

Ia mengakui, anggaran fungsi pendidikan di Jabar memang paling loyal dibandingkan de­ngan provinsi tetangga. Selain karena jumlah penduduk yang lebih banyak, biaya per unit (unit cost)-nya juga besar.

Politik anggaran

Dalam kesempatan itu, Abdul Hadi mengkritik besarnya belanja tidak langsung untuk kabupaten/kota. Ia melihat indikasi kentalnya politik ang­garan.

”Ya, namanya juga orang mengajukan. Mungkin ada komitmen apa? Itu biasa dalam politik.  Semisal di Kabupaten Tasikmalaya, anggarannya besar, yaitu Rp 457 miliar. Sementara, di Purwakarta Rp 36 miliar saja. Tidak merata, ­itulah politik anggaran,” ujarnya.

Ia pun mengaku, Ahmad Heryawan—semasa menjabat gubernur—juga punya gaya po­litik anggaran. Sekarang, politik anggarannya berbeda, yakni melalui jalur belanja tidak langsung.

”Maka, belanja tidak langsung dari Pak Aher kemarin Rp 2 triliun koma sekian, sekarang naik menjadi Rp 5 triliun koma sekian,” ucap Abdul.

Dengan kondisi anggaran yang tidak bisa diotak-atik lagi, Abdul Hadi berkomitmen akan mengawasi penggunaan ang­garan itu secara ketat. Di sisi lain, ia mengakui bahwa DPRD akan kesulitan mengawasi penggunaan belanja tidak langsung karena masuk ke APBD kabupaten/kota.

”Kami tidak punya akses. Itu kewenangan DPRD kabupaten /kota,” tuturnya.***

Bagikan: