Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Berawan, 22.1 ° C

Aturan PPPK tak Memihak Guru Honorer

Tim Pikiran Rakyat
RATUSAN guru honorer kategori II (K2)  berjalan kaki saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Raya Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 18 September 2018. Aksi tersebut dilakukan atas terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 serta menuntut peningkatan kesejahteraan dengan cara pengangkatan statusnya sebagai PNS.***
RATUSAN guru honorer kategori II (K2) berjalan kaki saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Raya Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 18 September 2018. Aksi tersebut dilakukan atas terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36/2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 serta menuntut peningkatan kesejahteraan dengan cara pengangkatan statusnya sebagai PNS.***

JAKARTA, (PR).- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai inti dari isi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak memihak guru honorer kategori 2 (K2). Beberapa poin yang dinilai memberatkan antara lain kewajiban memiliki sertifikasi profesi guru dan tak memperhatikan masa kerja honorer.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menegaskan, PP 49/2018 juga tak menjamin kejelasan nasib guru honorer. Pasalnya, dalam regulasi tersebut tak disebutkan dengan pasti sumber penggajian akan berasal dari kas pusat atau daerah.

Menurut dia, isi dari PP tersebut hanya memindahkan tanda tangan bupati/walikota atau gubernur kepada menteri.

"Isi PP tak banyak berbeda dengan sistem pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer selama ini. Saya sudah baca salinan PP tersebut, kesimpulannya hampir bisa dipastikan honorer yang ada saat ini akan sangat banyak yang kehilangan statusnya karena tidak memiliki serifikat,” ucap Ramli di Jakarta, Rabu 5 Desember 2018. 

Ia menuturkan, pemerintah sesungguhnya mampu memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri dengan status pegawai negeri sipil. Kendati demikian, hal tersebut terbentur oleh UU Aparatur Sipil Negara yang di dalam salah satu pasalnya menyebutkan guru honorer dengan usia di atas 35 tahun tak bisa jadi PNS. 

Dia menilai, PP 49/2018 berpotensi mendapat gugatan dari para guru honorer. Kendati mengkritisi PP tersebut, Ramli juga mengimbau para guru honorer segera memiliki sertifikat profesi.

“Dari penelusuran IGI, guru honorer dari sekolah negeri masuk dalam kategori minim memiliki sertifikat profesi,” katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai positif kritik yang disampaikan tersebut. Menurut dia, kritik merupakan bentuk koreksi dan masukan-masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

Muhadjir menegaskan, PP 49/2018 akan ditindaklanjuti dengan regulasi turunan berupa peraturan menteri.

"Pada prinsipnya pandangan-pandangan para guru honorer akan diperhatikan. Tiap peraturan kan ada kelemahannya, makanya nanti kami sempurnakan dengan peraturan yang lebih rendah lagi,” kata Muhadjir.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, PPPK untuk menjamin kesejahteraan guru karena saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

“Presiden berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik,” ujar Moeldoko.

Kualitas



Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia Indra Charismiadji mengatakan, pemerintah wajib mengutamakan kualitas dalam proses seleksi guru skema PPPK. Menurut dia, sertifikasi profesi menjadi salah satu bentuk peningkatan kompetensi. Ia menyatakan, pembahasan mutu sama pentingnya dengan aspek kesejahteraan guru.

“Kalau untuk kepentingan bangsa, bukan hanya bagaimana menyejahterakan guru honorer ini, tapi justru malah melihat lagi guru-guru yang sudah mengajar apakah sudah layak enggak. Baik PNS maupun honorer,” kata Indra.

Ia menilai, dengan direkrut melalui skema PPPK, kesejahteraan guru honorer akan jadi lebih baik. Pasalnya, langsung ditangani pemerintah pusat.

Kendati demikian, ia belum meyakini PPPK akan secara otomatis mampu meningkatkan mutu kualitas pendidikan nasional.

“Menurut saya memang seleksinya harus ketat. Karena guru honorer yang berkualitas juga banyak,” ujarnya.

Pemetaan



Di tempat terpisah, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Bandung Iwan Hermawan mengatakan, hampir 40 persen guru di Jabar merupakan guru honorer. Bahkan untuk tenaga administrasi sekolah, saat ini tinggal 10 persen saja yang berstatus PNS.

"Jabar ini sudah darurat guru PNS. Sampai sekitar tahun 2020-2022 banyak guru yang pensiun," kata Iwan kepada PR.

Ia menjelaskan, di Jawa Barat banyak didirikan sekolah baru, tetapi tidak dibarengi dengan pengangkatan guru. Maka itu, pemetaan perlu dilakukan agar pemerintah mempunyai gambaran berapa guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan berapa kekurangan yang harus dipenuhi.

Guru honorer yang ada saat ini ada yang gajinya dibayar oleh Pemprov Jabar dan pemda setempat. Sehingga gajinya masih bervariasi. 

"Kalau SMA masih beruntung karena ada dana sumbangan dari masyarakat. Kalau SD dan SMP tidak bisa, hanya ada dari BOS dan tunjangan tambahan penghasilan. Jumlahnya bervariasi tergantung komitmen kepala daerahnya," tuturnya.

Iwan berpendapat, PP PPPK ini bisa menjadi solusi bagi guru honorer. Mereka yang tak bisa menjadi PNS karena terganjal umur (lebih dari 35 tahun) bisa diangkat melalui mekanisma PPPK ini. Harapannya, guru honorer bisa mendapat penghasilan setidaknya setara dengan UMK.

Selain itu juga bisa mendapat tunjangan seperti yang didapat oleh PNS. 

"Selain itu, guru honorer yang mengajar di sekolah negeri bisa diikutsertakan dalam sertifikasi guru sehingga bisa mendapat tunjangan profesi guru. Selama ini guru honorer di sekolah negeri statusnya tidak jelas," ucap Iwan.

Iwan berharap PPPK bisa diprioritaskan untuk guru honorer yang usianya sudah lebih dari 35 tahun. Sebab mereka tak akan bisa mengikuti tes CPNS.

Pasal 4 PP PPPK itu menyebutkan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisisi beban kerja. Penyusunan itu dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK itu merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana berharap, aturan tersebut bisa membantu beban biaya sekolah yang selama ini bersumber dari BOS dan tambahan dari APBD. 

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, Pemkot Bandung harus menyiapkan data dan berbagai hal yang diperlukan sebagai tindak lanjut atas PP ini.

"Kepentingannya ada di daerah. Jadi jangan menunggu, harus menjemput bola," ujarnya.

Ia mengatakan, proses pendataan guru honorer di Kota Bandung Sudah dimulai sejak 2012 saat Pemkot Bandung akan memberikan tunjangan daerah. Seharusnya tak sulit lagi untuk membuat pemetaan kebutuhan guru lewat jalur PPPK ini.***

 

 

 

 

Bagikan: