Pikiran Rakyat
USD Jual 14.240,00 Beli 13.940,00 | Sedikit awan, 23.6 ° C

Pemerintah Kaji Penurunan Jumlah SKS untuk Mahasiswa

Fani Ferdiansyah

JAKARTA, (PR).- Wacana penurunan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi akan dikaji pemerintah. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, penurunan SKS ini pernah dibicarakan dengan para dirjen (direktur jenderal).

“Kami ingin tetap pelajari dulu,” kata Nasir, dalam sela-sela Forum Nasional Inkubator Bisnis Teknologi: Menuju Inovasi Industri 4.0 di Jakarta, Senin 3 Desember 2018.

Menurut Nasir, di luar negeri, beban kredit yang harus dicapai mahasiswa adalah 120 SKS. Sedangkan di Indonesia, mahasiswa mesti menuntaskan 144 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana.

“Apakah harus turun menjadi 120 SKS atau tetap 144 SKS, tapi dia sampai di pendidikan apanya nanti harus kita selesaikan,” ujar Nasir seperti ditulis Kantor Berita Antara.

Dia mengatakan masih banyak perbedaan pandangan tentang jumlah SKS yang harus dituntaskan, sehingga saat ini penurunan jumlah SKS masih sekedar menjadi wacana. Dia menuturkan undang-undang tidak mengatur 10 SKS untuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, sehingga ada peluang untuk jumlah SKS dirampingkan.

"Karena tarik menariknya sangat tinggi. Ini problem yang muncul di lapangan adalah tidak hanya itu. Kita mau terapkan itu ternyata masih ada perbedaan pandangan tentang 144 SKS, karena apa? Yang 10 SKS ini adalah ada dalam undang-undang yang wajib dilakukan yang namanya Mata Kuliah Dasar Umum ( MKDU). Pertanyaan saya di dalam undang-undang ditetapkan 10 SKS tidak? Tidak ada itu,” katanya.

Ke depan, tambah Nasir, ia akan mencoba menggabungkan agar lebih sederhana.

“Akan saya coba 'merge' supaya lebih sederhana. Kami bicara dulu dengan para dirjen. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai diaplikasikan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pengurangan SKS pada jenjang sarjana dan diploma merupakan satu dari beragam cara untuk meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi. Nasir menilai, jumlah 144 SKS pada jenjang sarjana dan 120 SKS untuk diploma terlalu banyak.

Selain memberatkan mahasiswa, jumlah SKS tersebut membebani jam mengajar dosen. Dosen kerap keteteran dalam membagi waktu untuk menjalankan fungsi pendidik dan peneliti.

"Saya kira 120 SKS untuk sarjana dan 90 SKS untuk jenjang diploma itu sudah cukup. Di negara-negara maju seperti Inggris, jumlahnya sekitar segitu. Nah, kami sekarang sedang mengkaji, apa mungkin bisa mencontoh Inggris dan diterapkan di perguruan tinggi kita," kata Nasir dalam Seminar Nasional Kinerja 4 Tahun Kemenristekdikti, di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat 30 November 2018.(Fani Ferdiansyah)***

 

Bagikan: