Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 20.4 ° C

Buntut Gugatan Kepengurusan, Dewan Pendidikan Jawa Barat Dibubarkan

Catur Ratna Wulandari

BANDUNG, (PR).- Dewan Pendidikan dibubarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dicabutnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 420/Kep.1216-Yanbangsos/2017 tentang Pengurus Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) periode 2017-2022. Pencabutan SK tersebut setelah Pemprov Jabar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2018  tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan.

Surat Keputusan Gubernur tentang Pengurus DPJB itu sebelumnya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu Djahidin melayangkan gugatan karena menilai pembentukan pengurus DPJB tidak sesuai dengan mekanisme. Pencabutan SK tersebut terungkap dalam persidangan yang digelar Rabu 12 September 2018 

Saat dimintai tanggapan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pencabutan SK tersebut berdasar pada kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. "Ini memang solusi terbaik terkait pengaduan masyarakat itu," katanya kepada PR, Kamis 13 September 2018.

Selanjutnya, pembentukan DPJB akan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2018 yang terbit pada 4 September 2018. Menurut aturan tersebut, mekanisme pemilihan DPJB harus melalui Panitia Pemilihan.

Kuasa hukum penggugat Djamal mengatakan, dengan Dewan Pendidikan Jawa Barat dibubarkan, maka obyek hukum pada gugatan ini sudah tidak ada lagi. Meski demikian, pihaknya masih menunggu pembacaan keputusan hakim yang tetap akan dilaksanakan pekan depan.

Djamal mengatakan, pembentukan DPJB harus sesuai dengan mekanisme. Hal ini penting untuk menjaga independensi DPJB.

"Dewan pendidikan bertugas memberi masukan terkait pendidikan dasar dan menengah. Boleh saja nanti anggotanya guru besar perguruan tinggi, tetapi harus yang mengerti tentang pendidikan dasar dan menengah," katanya.

Dewan Pendidikan Jawa Barat taat hukum



Sekretaris DPJB yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah ini. Menurutnya, keputusan ini bentuk kepatuhan terhadap hukum. 

Menurut Pergub, pembentukan Dewan Pendidikan harus melalui pembentukan Panitia Pemilihan yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Sebelum Dewan Pendidikan Jawa Barat dibubarkan, pengurus berisi 13 orang, bukan 15 orang. Sebagai pelaksanaan Pergub baru ini pula, maka SK pembentukan Dewan Pendidikan periode 2017-2022 harus dicabut.

"Saya pikir tidak ada masalah yang terlalu krusial. Ini semata-mata.untuk taat hukum," ujarnya.

Menurutnya, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi pimpinan birokrasi agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Ia berharap, agar tidak ada kekosongan DPJB bisa dibentuk kepengurusan transisi sebelum ada Keputusan Gubernur tentang pengangkatan pengurus DPJB yang baru terbentuk.

Sementara itu, Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Dwi Subawanto mengatakan, lembaganya akan mengawal hingga Panitia Pemilihan DPJB terbentuk. "Kami mendorong pihak-pihak yang berkompeten untuk menyalonkan diri duduk sebagai pengurus DPJB," katanya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mendesak Gubernur Jabar segera membentuk Panitia Pemilih DPJB. Ia mengatakan, tak boleh ada kekosongan DPJB mengingat fungsinya yang strategis bagi pelaksanaan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.***

Bagikan: