Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 29.3 ° C

Redistribusi Guru Berbasis Zonasi Mulai Diterapkan Akhir Tahun Ini

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan penerapan zonasi dalam redistribusi guru. Kebijakan tersebut diklaim untuk pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah nasional. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, redistribusi tersebut akan diterapkan akhir tahun ini.

Ia menuturkan, pemerintah daerah yang tak menjalankan zonasi guru akan dijatuhi sanksi. Kemendikbud akan menggelar rapat koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota pada Oktober ini untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Menurut dia, redistribusi guru berbasis zonasi sedang dibahas intensif denan Kementerian Keuangan. Di antaranya terkait bentuk penerapan sanksi bagi guru yang menolak dirotasi dan pemerintah daerah yang tak menjalankan zonasi guru. 

Sanksi untuk guru bisa berupa penundaan pencairan tunjangan profesi. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang melanggar, Kemendikbud akan mengevaluasi bantuan fisik dan nonfisik untuk sekolah di wilayahnya. “Kami sudah mengantongi peta kasar pemetaan guru, sebagai rujukan melakukan rotasi dengan sistem zonasi. Peta ini akan dicocokkan langsung dengan data masing-masing kabupaten/kota. Ini sudah cocok atau belum, sehingga nanti ada penyesuaian, karena mereka yang tahu lapangan,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis 30 Agustus 2018.

Penerapan zonasi sudah dilakukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Mendikbud mengklaim, PPDB zonasi berjalan baik meskipun tidak lancar. Menurut dia, zonasi akan memetakan kebutuhan jumlah guru secara riil. “Sehingga akan terpetakan distribusi guru di sekolah mana yang menumpuk, dan mana yang kekurangan guru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem zonasi guru akan berdampak pada komposisi rencana perekrutan 100.000 guru pegawai negeri sipil (PNS). Ia menegaskan, jumlah guru PNS dan honorer harus proposional, sesuai dengan hasil pemetaan guru di daerah masing-masing. “Sehingga tidak boleh lagi ditemukan kasus penumpukan guru, baik PNS maupun honorer di satu sekolah,” katanya.

Sulit diterapkan



Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, redistribusi guru berbasis zonasi akan sulit diterapkan di lapangan. Pasalnya, kewenangan memutasi dan merotasi guru ada di pemerintah daerah. Memendikbud harus berkonsolidasi dengan bupati/walikota jika ingin kebijakannya berjalan lancar dan diterima guru.

“Ini tidak semudah apa yang ada dalam pikiran karena guru yang ada sekarang itu kurang, apa yang mau direditsribusi? Konsep itu kalau di lapangan susah dilakukan. Menurut saya, pemerintah daerah punya kewenanagn masing-masing. Jadi selama guru tidak dapat ditarik ke pusat maka tidak terlampau banyak yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud,” kata Unifah.

Ia menegaskan, jika dampak dari kebijakan tersebut memengaruhi komposisi perekrutan guru PNS, Kemendikbud harus menjamin guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun mendapat prioritas. Kemendikbud tinggal menunggu keputuhan dari Menteri PANRB terkait komposisi 100.000 guru yang akan direkrut menjadi PNS. 

“Kami sangat happy ya, karena itu memang perjuangan PGRI sejak lama. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru (Menteri PANRB -red) bisa lebih mudah. Soal K2 kami tetap minta agar diproritaskan, guru honorer yang sudah lama mengabdi juga diprioritaskan,” ujarnya. ***

Bagikan: