Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Ada 96 Titik Tempat Aktifitas Anak Dilacurkan di Kota Bandung

Catur Ratna Wulandari
DIREKTUR KAP Indonesia Bambang Y Sundayana, dan Fasilitator Nasional Model Pengembangan PATBM Antik Bintari, menjawab pertanyaan peserta Seminar dan Lokakarya Inklusi Sosial Bagi Anak yang Dilacurkan, di Hotel Mitra, Jalan Supratman, Kota Bandung, kamis, 26 Juli 2018. Gerakan inklusi sosial dibangun atas inisiatif masyarakat yang didukung oleh kesiapan jaringan pemangku kepentingan.*
DIREKTUR KAP Indonesia Bambang Y Sundayana, dan Fasilitator Nasional Model Pengembangan PATBM Antik Bintari, menjawab pertanyaan peserta Seminar dan Lokakarya Inklusi Sosial Bagi Anak yang Dilacurkan, di Hotel Mitra, Jalan Supratman, Kota Bandung, kamis, 26 Juli 2018. Gerakan inklusi sosial dibangun atas inisiatif masyarakat yang didukung oleh kesiapan jaringan pemangku kepentingan.*

BANDUNG, (PR).- Hasil pemetaan Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia menunjukkan, terdapat 96 titik (hotspot) tempat aktifitas anak yang dilacurkan di Kota Bandung. Masyarakat bisa ikut berperan mengatasi persoalan ini dengan pendekatan inklusi.

Direktur KAP Indonesia Bambang Y. Sundayana meyakinkan, hasil pemetaan itu akurat. Pemetaan itu berdasarkan informasi dari anak-anak korban perdagangan seks yang didampingi KAP Indonesia.

Titik-titik itu tersebar di semua kecamatan Kota Bandung. Di 96 titik itu ditemukan 531 anak perempuan, 135 anak laki-laki, dan 37 waria dengan usia terendah 12 tahun. Transaksi yang terjadi secara online dan offline.

“Kami berharap setelah ada hasil pemetaan ini ada rencana strategis pemerintah untuk mengatasinya,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, tidak ada penyebab tunggal yang membuat anak terjebak dalam eksploitasi seks. Akibat kemiskinan, gaya hidup konsumtif, disintegrasi keluarga, pengalaman seks dini, pernikahan usia anak, dan kesadaran kesehatan reproduksi yang rendah.

“Tidak semua orang miskin terjebak dalam situasi ini. Jaman sekarang, tidak punya HP bisa jadi persoalan besar bagi anak. Maka itu tidak ada penyebab tunggal,” kata Bambang saat menjadi pembicara di Seminar Inklusi Sosial bagi Anak yang Dilacurkan (AYLA)-Pengalaman Pendampingan Anak Bersama Komunitas di Hotel Mitra, Jalan W.R. Supratman Kota Bandung, Kamis, 26 Juli 2018.

Bambang mengatakan, tantangan terbesar dari persoalan ini ialah rendahnya pengetahuan mereka soal kesehatan reproduksi. Meski pemerintah sudah mempunyai lembaga-lembaga yang bisa melayani mereka, anak-anak itu kerap tidak bisa mengaksesnya. “Ada yang tidak tahu, atau juga malu untuk bercerita. Sehingga antara anak-anak ini dengan layanan yang tersedia tidak ketemu,” tuturnya.

Oleh karenanya, kata dia, pendekatan inklusi yang berbasis komunitas bisa menjadi solusi. Komunitas atau forum-forum yang terbentuk di masyarakat bisa menjadi jembatan mempertemukan penyedia dan pengguna layanan.

Pola pikir



Bambang mengatakan, pendekatan inklusi ini maksudnya, mengembangkan lingkungan yang terbuka dan mengikutsertakan semua orang dalam mengatasi persoalan ini. “Maka masyarakat harus mengakui keberadaan anak-anak ini. Faktanya anak-anak yang dilacurkan ini memang ada, tetapi populasinya tersembunyi. Tetapi bagaimanapub hak anak-anak ini harus tetap diakui dan dipenuhi,” tuturnya.

Kesadaran dan pola pikir masyarakat juga harus berubah agar tak ada stigma dan untuk mengembalikan harga diri anak-anak itu. Anak-anak yang dilacurkan ini sering dianggap sebagai anak nakal. Padahal, kata Bambang, masalahnyabukan anak-anak ini. Mereka justru menanggung akibat atas maslaah yang ada di belakangnya. “Kalau dianggap nakal, mereka akan kian terpuruk,” katanya.

Jika komunitas di masyarakat sudah menjadi rumah yang aman bagi anak-anak ini, maka diharapkan mereka akan terbuka berbagi masalahnya. “Kalau langsung datang ke Puskesmas mungkin mereka takut. Tapi kalau ada tempat untuk bercerita, maka bisa dibantu untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Bambang.

Pendekatan inklusi semacam ini telah dicoba di tiga kecamatan yang didampingi KAP Indonesia, yaitu Cidadap, Sukajadi, dan Cibeunying Kaler. Bambang berharap, kerja-kerja semacam ini sepatutnya disambut oleh Pemkot Bandung.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Muhammad Anwar mengatakan, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung mengalami peningkatan. Jika pada 2017 jumlahnya mencapai 65 pengaduan, hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 71 pengaduan.

Peningkatan itu, kata Anwar, salah satunya karena adanya layanan telepon bebas pulsa 0-800-1000-245.***

Bagikan: