Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Berawan, 20 ° C

Bunga dan Pokok Pinjaman Kredit Pendidikan Jangan Memberatkan Mahasiswa

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Pokok pinjaman dan bunga untuk program Kredit Pendidikan harus mencukupi biaya kuliah hingga lulus dan tidak memberatkan mahasiswa. Jika plafon pokok pinjaman di bawah biaya kuliah dan bunganya sama atau bahkan lebih besar dari bunga kredit usaha, maka program tersebut tidak akan menjadi solusi. Pemerintah dan pihak perbankan harus memiliki skema pembiayaan khusus agar produk kredit pendidikan bisa dimanfaatkan mahasiswa.

Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono menegaskan, pihak perbankan harus menghitung dengan tepat kebutuhan biaya kuliah pascasarjana di semua kampus. Pasalnya, biaya di setiap perguruan tinggi bervariatif. Menurut dia,  program Kredit Pendidikan harus didukung dengan sistem pembiayaan yang khusus. "Kalau tidak cukup (untuk membayar biaya hingga lulus), ya, percuma," ucap Panut di Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Panut menjelaskan, biaya paling murah untuk pascasarjana di UGM sekitar Rp 7 juta per semester untuk jenjang S-2, sedangkan untuk jenjang S-3 sebesar Rp 10 juta. Dengan demikian, jika kuliah pascasarjana harus dijalani maksimal selama 4 tahun (8 semester), maka biaya yang dibutuhan hingga lulus mencapai Rp 50-80 juta. "Jadi memang harus benar-benar dihitung berapa kebutuhan setiap semesternya. Program ini bagus untuk mahasiswa dan kelangsungan budaya riset di kampus," ujarnya.

Kredit pendidikan digagas Jokowi



Menristeksikti Mohamad Nasir mengaku senang karena sudah ada pihak bank yang siap mengeluarkan produk berupa kredit pendidikan, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong pihak perbankan lain untuk mewujudkan ide program Kredit Pendidikan yang digagas langsung oleh Presiden Joko Widodo ini.

Nasir menuturkan, presiden ingin perbankan di dalam negeri, terutama yang milik pemerintah, bisa mewujudkan program Kredit Pendidikan seperti yang diterapkan di se­jumlah negara seperti Amerika Serikat. "Melalui produk BRIguna Flexi Pendidikan yang saat ini resmi dilincurkan, saya berharap bank lain juga tertarik. Saya apresiasi BRI karena telah menjadi bank pertama yang meluncurkan program kredit pendidikan," ujar Nasir.

Nasir menyatakan, Kemenristekdikti dan Kemenko Perekonomian terus membahas intensif program tersebut. Termasuk kemungkinan untuk meminta kepada pihak perbankan agar tak memungut bunga yang terlalu besar. "Semoga, kalau bisa, memang tanpa bunga. Atau minimal bunganya tidak lebih besar dari bunga untuk produk komersial. Saya kira bunga 0,45 persen per bulan dan flat bisa dipertimbangkan," kata Nasir. 

Ia menjelaskan, program Kredit Pendidikan akan memberi banyak manfaat bagi kampus dan masyarakat. Iklim riset akan terus berkembang dan kualitas sumber daya manusia dalam negeri juga semakin berdaya saing. "Kredit Pendidikan akan membuka peluang baru bagi anak Indonesia yang memiliki talen­ta pada bidang-bidang tertentu. Semua perguruan tinggi negeri dan swasta juga akan didorong untuk mendukung prgram tersebut. Terutama mahasiswa yang mendalami bidang-bidang yang dapat menggerakkan eko­nomi akan kita dorong,” ujarnya.

BRIguna



Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan, produk BRIguna Flexi Pendidikan khusus untuk mahasiswa pascasarjana. Menurut dia, debitur tidak diwajibkan untuk membayar pinjaman pokok, cukup membayar bunganya selama belum lulus kuliah. "Kalau sudah lulus, baru bisa membayar pokok pinjamannya," kata Suprajarto.

Ia menjelaskan, suku bunga akan sangat rendah dan proses pencairannya cepat. Menurut dia, jangka waktu pengambilan kredit selama 6 tahun untuk S2 dan 10 tahun untuk S3. "Berapa bunga dan plafonnya masih kami hitung. Diusahakan seperti permintaan pak menteri. Bunganya bukan untuk komersial. Dengan skema pembiayaan yang fleksibel, harapan kami program ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi," ujarnya.***

Bagikan: