Pikiran Rakyat
USD Jual 14.084,00 Beli 14.182,00 | Cerah berawan, 27.7 ° C

Pemenuhan Target APK Pendidikan Tinggi Tak Bisa Andalkan Cara Konvensional

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membidik angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi bisa mencapai 40% pada 2023. Dengan catatan, model pendidikan jarak jauh (PJJ) yang mulai digagas tahun ini berjalan dengan baik. Saat ini, dengan skema peningkatan akses secara konvensional atau pendidikan tatap muka, APK pendidikan tinggi nasional baru mencapai 31,5%.

Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, penerapan model tatap muka hanya mampu meningkatkan rata-rata APK 0,5% per tahun. Melalui skema PJJ, APK akan meningkat lebih dari 1% per tahun. Pasalnya, PJJ akan menyentuh lebih banyak masyarakat yang selama ini masih terkendala dengan keterbatasan infrastruktur, seperti masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

“Jumlah perguruan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua dan Papua Barat masih terbatas. Oleh karena itu pendidikan jarak jauh merupakan salah satu solusi tepat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah tersebut. Kemenristekdikti mengemban tanggung jawab besar untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi untuk seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke,” ucap Nasir di Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2018.

Ia menuturkan, pendidikan tinggi merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Ia menegaskan, kualitas proses pembelajaran dengan sistem PJJ harus terjamin. Perguruan tinggi negeri maupun swasta yang siap menjalankan program PJJ harus mengikuti peraturan yang ditetapkan Kemenristekdikti. 

“Untuk PTS, Kopertis memiliki tugas pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta yang ingin mengembangkan PJJ di kampus mereka. Perguruan tinggi yang belum memiliki program jarak jauh dapat belajar dari perguruan tinggi yang sudah memiliki program tersebut," ucapnya.

Payung hukum



Pendidikan jarak jauh akan sangat mengandalkan pemanfaatan teknologi dan dukungan infrastruktur jaringan internet yang baik. Nasir mengaku telah meminta dukungan dari PT Telkom untuk meningkatkan jaringan internet di semua wilayah, terutama untuk perguruan tinggi wilayah Papua dan Papua Barat agar tidak tertinggal dari perguruan tinggi di pulau Jawa.

Ia mengatakan, semua perguruan tinggi terus didorong untuk merintis model kuliah nontatap muka ini. Pasalnya, hal tersebut menjadi satu dari beberapa konsep pengembangan Cyber University yang dipersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut dia, baru ada 51 dari total 85 perguruan tinggi negeri (PTN) yang siap menggelar PJJ.

Ia menuturkan, model PJJ akan diperkuat dengan payung hukum. Pemerintah juga akan membentuk lembaga penjaminan mutu khusus untuk memastikan model PJJ muka tetap berkualitas. Ia berharap, model PJJ dapat berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan secara global. 

“Pimpinan perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas institusinya, yang dapat diukur dari akreditasinya. Tren meningkatnya akreditasi perguruan tinggi swasta semakin baik. Saat ini sudah ada 27 PTS dengan akreditasi A di bawah binaan Kemenristekdikti. Pendampingan terus dilakukan agar PT terakreditasi A lebih merata, dan tidak hanya berkonsentrasi di pulau jawa,” kata Nasir.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Intan Ahmad menjelaskan, perkuliahan daring berbeda dengan kuliah yang diselenggaran Universitas Terbuka. Menurut dia, perkuliahan daring bisa mengintegrasikan mata kuliah antarkampus.

Ia menegaskan, perkuliahan konvensial tetap penting dan tidak akan dihilangkan meskipun pelaksanaannya akan mulai berkurang. “Di Indonesia, kalau memakai cara tradisional akan jalan terus. Tapi perlu ditingkatkan kualitasnya,” ujar Intan.***

Bagikan: