Pikiran Rakyat
USD Jual 13.984,00 Beli 14.082,00 | Umumnya cerah, 21.1 ° C

Pemerintah Evaluasi 20.000 Sekolah Tidak Layak

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Sekitar 20.000 sekolah berada dalam kondisi tidak layak karena hanya memiliki kurang dari 60 siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mengevaluasi masa depan sekolah-sekolah tersebut, kemungkinan besar akan ditutup, digabungkan, atau tetap dipertahankan dengan disokong beragam bantuan dana dan pembinaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, sebagian besar sekolah tidak layak tersebut merupakan sekolah swasta, dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Menurut dia, kelayakan sebuah sekolah juga dilihat dari ketersediaan guru dan infrastruktur yang bagus.

“Itu sementara kan patokannya jumlah siswa karena kurang dari 60 orang. Tapi itu kami lihat (bangunannya) masih ada yang bagus dan tidak. Nanti kami lihat lagi dari aspek yang lain. Kalau memang sudah tidak memadai dalam banyak hal nanti baru digabung atau ditutup. Banyak masalah itu, jadi nanti harus dilihat lagi,” ucap Mendikbud di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Rabu malam, 15 November 2017.

Ia menjelaskan, hasil dari proses evaluasi sekolah tidak layak tersebut bisa terlihat jelas pada tahun depan, saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai menerapkan mekanisme zonasi. Kendati demikian, ucap dia, sekolah yang kekurangan siswa tidak lantas akan langsung ditutup. “Kalau memang di wilayah itu sudah tidak ada anak (usia sekolah) lagi ya tidak boleh ditutup, tapi harus dibina,” katanya.

Ia mengaku akan mengajak semua kepala dinas untuk mencari tahu penyebab utama sekolah kekurangan siswa. Menurut dia, mekanisme zonasi wajib diterapkan agar pemerintah bisa memetakan berapa jumlah ideal sekolah yang diperlukan termasuk ketersediaan jumlah guru. “Nanti kalau zonasi itu bisa jalan itu bisa terdeteksi sekolah mana yang harus disantuni, sekolah mana yang harus digabung, sekolah mana yang harus terpaksa ditutup. Kebanyakan sekolah itu dari swasta,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Pembinaan 



Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, pada prinsipnya, pemerintah akan selalu berusaha mengoptimalkan sekolah yang tidak memenuhi standar nasional. Menurut dia, banyak sekolah di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang kekurangan siswa tetapi keberadaannya sangat diperlukan masyarakat.

“Nanti dipilah-pilah lagi, yang masih bisa dioptimalkan, akan dioptimalkan. Terutama sekolah yang di daerah terpencil kan tidak bisa ditutup. Sekolah di daerah 3T tidak akan ditutup. Digabungkan sepanjang masih tidak bisa digabung. Jadi tidak layak itu karena gurunya kurang, fasilitas belajarnya rusak berat atau total,” ujar Hamid.

Ia mengatakan, pembinaan akan berjalan tidak lebih dari satu tahun. Jika dalam proses pembinaan tersebut pihak sekolah tetap kesulitan berkembang, maka pemerintah akan memutuskan untuk digabung atau ditutup. Kepala dinas provinsi wajib mengevaluasi kelayakan SMA/SMK, sedangkan kepala dinas kota/kabupaten untuk SD dan SMP.

“Ini yang nanti akan kami sisir bersama dengan kepala dinas. Memetakan sekolah mana saja yang tidak layak dan tidak penuhi standar penilaian minimal sehingga kami nanti akan lakukan pembinaan selama maksimal setahun. Dan jika tetap tidak memenuhi syarat pendirian sekolah, maka sekolah tersebut akan merger atau dialihkan ke satuan pendidikan lain,” ujarnya.***

Bagikan: