Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Hujan singkat, 30.4 ° C

Serapan Tenaga Kerja Lulusan Perguruan Tinggi Masih Rendah

Dhita Seftiawan

JAKARTA, (PR).- Relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah meskipun akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari rendahnya serapan tenaga kerja para lulusan perguruan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatat, jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17,5%.

Persentase tersebut jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA yang mencapai 82%, sedangkan lulusan SD mencapai 60%. Pemetaan serapan tenaga kerja tersebut hampir tak akan berubah setidaknya dalam kurun 5 tahun ke depan. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, saat ini lulusan perguruan tinggi turut menyumbang pengangguran yang menjadi beban negara.

Ia menjelaskan, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mencegah sarjana menganggur. Menurut dia, dibutuhkan rencana induk nasional dalam menentukan kebijakan strategis dan program unggulan demi mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

“Rencana induk atau grand design pendidikan ini belum pernah ada. Baru tahun ini ada. Tujuannya, yakni untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan ketersediaan lulusan. Seperti profesi insinyur, sampai saat ini kita masih kekurangan. Hal ini karena lulusan insinyur yang bekerja sesuai dengan bidangnya hanya 45 persen. Belum lagi bidang lainnya,” ujarnya di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Banyak menganggur



Ia mengatakan, rencana induk pendidikan tinggi telah rampung awal tahun ini. Menurut dia, salah satu program studi yang lulusannya banyak menganggur yakni program studi pendidikan guru. Berdasarkan data, lulusan guru yang menjalankan profesi guru hanya 20%. Ia menegaskan, rencana induk pendidikan tinggi harus diterapkan untuk mengurangi sarjana pengangguran.

“Jumlah universitas di Indonesia ini sudah sangat banyak. Untuk itu rencana induk nantinya dapat menjadi acuan dalam memberikan izin prodi atau perguruan tinggi baru,” tuturnya.

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo sepakat dengan Ghufron. Ia mengungkapkan, membangun perguruan tinggi yang sehat dan relevan dengan pembangunan nasional sangat penting demi menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi.***

Bagikan: