Pikiran Rakyat
USD Jual 14.099,00 Beli 14.197,00 | Sedikit awan, 19.8 ° C

Kota Sukabumi Darurat Guru

Ahmad Rayadie
Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz, didampingi Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Koswara,  Selasa, 4 April 2017 tengah meletakan batu pertama pembangunan gedung PGRI di Kampung Sarasa, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.Aktivitas Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di Kota Sukabumi, kini terancam tidak berjalan optimal. Ancaman  satu hingga  dua  tahun kedepan, seiring ratusan  guru pegawai negeri sipil (PNS) memasuki masa pensiun.*
Walikota Sukabumi, Mohamad Muraz, didampingi Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Koswara, Selasa, 4 April 2017 tengah meletakan batu pertama pembangunan gedung PGRI di Kampung Sarasa, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.Aktivitas Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di Kota Sukabumi, kini terancam tidak berjalan optimal. Ancaman satu hingga dua tahun kedepan, seiring ratusan guru pegawai negeri sipil (PNS) memasuki masa pensiun.*
SUKABUMI, (PR).- Aktivitas Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di Kota Sukabumi terancam tidak berjalan optimal. Hal tersebut diperkirakan terjadi dalam satu hingga dua tahun kedepan, seiring ratusan guru pegawai negeri sipil (PNS) memasuki masa pensiun.

Bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi menilai kesinambungan dunia pendidikan di Kota Mochi sudah masuk kategori status darurat. Hal ini seiring semakin berkurangnya jumlah guru yang mengajar. Diperkirakan lebih dari seratus rombongan belajar kosong tidak ada guru yang akan mengajar.

Guru pensiun mencapai 700 orang hingga tahun ini, mengancam kualitas dunia pendidikan di Kota Sukabumi dari jenjang diseluruh Sekolah dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Koswara disela-sela peletakan batu pertama gedung dan perumahan PGRI di Kampung Sarasa, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.

“Karena itu, kami tidak hanya mendesak agar pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium. Tapi segera mengangkat guru honorer menjadi PNS. Karena keberadannya, sangat dibutuhkan seiring jumlah guru PNS di Kota Sukabumi yang kini memasuki masa pensiun,” katanya.

Dari data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, kekurangan guru dijenjang Sekolah Dasar (SD) diperkirakan mencapai 250 hingga 300 orang. Sementara untuk jenjang SMP negeri diperkirakan mencapai 130 hingga 150 orang.

Kekurangan guru meliputi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Natematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, TIK/Prakarya, Bahasa Sunda hingga guru bimbingan Konseling.***
Bagikan: