Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

2.202 Profesor Ditengarai tak Produktif

Dhita Seftiawan

YOGYAKARTA, (PR).- Sebanyak 2.202 atau sekitar 42% profesor ditengarai tidak produktif melakukan penelitian berkualitas internasional. Pasalnya, dari total 5.216 profesor yang tercatat resmi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hingga 2016, jumlah publikasi ilmiah internasional yang dilakukan para profesor hanya sebanyak 3.014 jurnal.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kesadaran dari para profesor untuk melakukan penelitian belum terbangun dengan baik. Di sebagian besar kampus, para profesor lebih fokus menjalankan fungsi sebagai pendidik dan pengabdi kepada masyarakat dalam mengamalkan tri dharma perguruan tinggi.

"Banyak profesor yang belum optimal menjalankan fungsi mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan seni. Tri dharma perguruan tinggi itu kan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Nah, saat ini masih banyak profesor yang menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat saja," ujar Ghufron dalam forum diskusi Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 20/2017 tentang Tunjangan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor di Campus Inn, Yogyakarta, Sabtu 4 Maret 2017.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, seorang profesor wajib mengambil minimal 9 SKS untuk penelitian dan pendidikan setiap semester. Sementara 3 SKS lainnya dipakai untuk fungsi pengabdian kepada masyarakat. Jumlah maksimal untuk menjalankan tri dharma per semester sebanyak 16 SKS. 

"Bentuk pengamalan pengabdian kepada masyarakat bisa dengan menulis opini atau karya ilmiah yang dipublikasikan di media massa," ujarnya.

Ia menyatakan, bentuk pengamalan fungsi pendidikan yakni dengan mengajar di kampus, sedangkan bentuk pengamalan fungsi penelitian berupa menyusun bahan penelitian yang hasil penelitiannya diupayakan selesai dalam setahun. Hasil penelitiannya bisa berupa jurnal atau penemuan teori baru dalam dunia akademik. "Hasil penelitian itu wajib dipublikasikan pada jurnal publikasi bereputasi internasional," katanya.

Ghufron menuturkan, untuk mengingatkan para profesor yang tidak produktif dalam melakukan fungsi penelitian, Menristekdikti Mohamad Nasir akhirnya mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 20/2017. Dari lahirnya regulasi tersebut diharapkan, kesadaran para profesor untuk membangun budaya akademik berupa penelitian jadi meningkat. "Jadi jangan dilihat bentuk sanksi-sanksinya saja dari aturan tersebut, tapi harus dipahami secara komprehensif. Regulasi itu diterbitkan agar semua fungsi tri dharma berjalan dengan baik," katanya.

Polemik

Permenristekdikti tersebut menimbulkan polemik di kalangan profesor sejak diterbitkan pada Januari 2017 lalu. Beberapa profesor merasa keberatan dengan sanksi penghentian sementara tunjangan kehormatan jika tak mempublikasikan jurnal internasional minimal sekali dalam setahun. Bagi beberapa profesor, pemberian tunjangan kehormatan merupakan kewajiban pemerintah dalam mengapresiasi kinerja profesor secara keseluruhan, bukan diukur dari produktivitas jurnal saja.

Pasalnya, untuk melakukan penelitian berkualitas internasional, para profesor sering dihadapkan pada keterbatasan dana dan akses. Masalah administasi birokrasi yang kompleks juga kerap menjadi kendala. 

Menyikapi hal tersebut, Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, dana penelitian yang digelontorkan pemerintah sudah lebih dari cukup. "Guru besar ini hanya ada sekitar 5.000 orang dan Kemenristekdikti untuk penelitian yang masuk dalam skema Kemenristekdikti ada empat belas ribu lebih loh. Ini artinya dana untuk penelitian sudah lebih dari cukup. Anggaran untuk penelitian ditambah dari Rp 1,54 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 1.73 triliun," ujar Nasir.***

Bagikan: