Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 24.7 ° C

Sekolah Islam Masih Sulit Akses Bantuan Pemerintah

Sjafri Ali
JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta Kementerian Agama RI untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari beberapa penyelenggaran pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyatakan, soal sulitnya mengajukan bantuan permohonan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan rehabilitasi madrasah dan pesantren.

“Kebijakan alokasi anggaran pendidikan berbasis agama harus proporsional ditinjau dari aspek karakteristik wilayah. Sehingga alokasi anggaran diarahkan untuk membiayai program-program unggulan di wilayah yang memiliki kultur pendidikan agama yang kuat, salah satunya di Provinsi NTB,” kata Farouk Muhammad dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa, 3 Mei 2016.

Senator asal NTB itu menegaskan, keberadaan lembaga pendidikan berbasis agama di Provinsi NTB perlu dilakukan pendataan dan pengkajian ulang. Pendataan dimaksud untuk memetakan kebutuhan riil jumlah sekolah berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan ketersediaan sekolah yang ada selama ini (negeri/swasta).

Selanjutnya, pemerintah pusat perlu menghentikan sementara pemberian izin operasional sekolah yang baru termasuk melakukan upaya penggabungan sekolah-sekolah, madrasah yang ada guna menjaga kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswi.

“Pengalokasian dana Bantuan Operasioan Sekolah (BOS) yang didasarkan atas jumlah siswa, di satu sisi cukup objektif, tapi di sisi lain akan menjadi tidak adil jika tanpa mempertimbangkan lokasi geografis sekolah yang terpencil,” ujarnya.

Karena itu Farouk yang juga Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menghimbau, penyaluran dana BOS agar dilakukan tepat waktu disertai dengan perbaikan manajemen anggaran yang tepat sasaran termasuk mekanisme kontrol terhadap bank-bank penyalur. Selain itu, perbedaan perlakukan tunjangan guru karena faktor status guru di lembaga pendidikan agama (negeri/swasta) harus dihilangkan.

Apalagi, ketetapan waktu penyaluran tunjangan guru seringkali dikeluhkan oleh para guru sehingga juga perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik yang dibutuhkan kontribusinya dalam pembangunan sumberdaya manusia

“Jadi, pemerintah pusat harus lebih teliti dan adil dalam melakukan verifikasi bantuan untuk sekolah-sekolah madrasah karena kecendrungan pondok pesantren tertentu saja yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali hanya ponpes/madrasah tertentu yang selalu mendapatkan bantuan.” kata mantan Kapolda NTB itu.

Dengan demikian dia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan reward kepada lembaga pendidikan, berbasis Agama (Islam) yang telah berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Provinsi yang dikenal dengan sebutan pulau “seribu mesjid“ itu dipandang penting dan berperan sangat besar dalam pengembangan kualitas SDM sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama RI.***
Bagikan: