Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sebagian cerah, 20.2 ° C

Langkah Kejut KPI Baru

Pikiran Pembaca Pikiran Rakyat
null
null

ANGGOTA Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022 yang baru saja dikukuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara pada awal Agustus 2019 lalu  melakukan gebrakan yang cukup menghenyakkan publik, yakni keinginan mengawasi konten media digital, seperti  Netflix, Youtube, dan sejenisnya. Sontak, kehendak itu ditentang mayoritas publik.

Misalnya seperti yang dilansir tirto.id adalah Ana (23), sudah setahun lebih menggunakan Netflix. Ana pertama kali mengenal aplikasi streaming di California, Amerika Serikat, ketika hendak menyaksikan sebuah serial animasi. Ana tertarik dan memutuskan berlangganan. Alasannya sederhana, selain banyak animasi yang bisa didapatkan, masih banyak tayangan menarik lain yang bisa diakses dengan biaya berlangganan lebih murah ketimbang membayar TV Kabel. Ana salah satu warga negara yang terusik dengan keinginan KPI yang akan mengawasi Netflix.

Selain Ana, ada pula Sonya (23) yang ikut menolak dengan alasan karena tayangan televisi nasional “tak bisa diharapkan” dengan banyaknya iklan yang masuk. Menurut Sonya, pengawasan KPI tidak diperlukan karena Netflix atau Youtube sudah memiliki sistem yang bisa memastikan seseorang menonton sesuai kontennya. Dara Nasution, seorang warganet membuat petisi "Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!" dimana hingga kini petisi yang ia buat telah ditandatangani oleh kurang lebih 55.000 orang (dari target 75.000). Tak hanya itu, petisi online di laman change.org diserbu tanda tangan warganet. Hingga tulisan ini dibuat petisi telah ditandatangai lebih dari 74.000 orang.

Media baru (new media) memang sedang digandrungi publik terutama, para generasi muda kaum millinal, sehingga mereka selalu mencari alternatif-alternatif baru, mulai dari pemberitaan yang sifatnya online, realtime, cover both sides, studi literatur dengan berbagai animasi dan panduan, sampai mencari konten-konten hiburan yang berkualitas mengisi waktu luang. Semuanya tersedia dan sangat mudah dicari di konten media digital.

Sementara konten penyiaran konvensional, seperti televisi dan radio saat ini sebagaimana sering dikeluhkan publik, masih kerap menyiarkan hal-hal yang sifatnya rendah kualitas, seperti sinetron yang hanya menjual mimpi, hedonisme, adegan-adegan kekerasan fisik dan pelecehan seksual serta terlalu dominasinya iklan sehingga sangat mengganggu kenyamanan pemirsa. Bahkan beberapa tahun belakangan, beberapa stasiun televisi secara sangat kentara ikut terlibat dalam kampenye kontestasi Pemilu 2019. Kondisi ini secara eskalatif membuat jenuh masyarakat, sehingga sebagai dari mereka beralih memanfaatnya media digital.

Di tengah masih banyaknya pekerjaaan rumah KPI merespon begitu banyak keluhan dan pengaduan masyarakat atas tayangan yang melanggar etika berkonten, langkah KPI untuk mengawasi konten media digital menjadi menarik. Terlepas dari banyaknya penolakan publik, hasrat KPI untuk mengawasi konten digital sejatinya patut dipahami dan diapresiasi, karena penulis yakin suasana kebatinan para komisioner yang baru, tidak terlepas dari tanggung jawab etik dan moralitas untuk mempersembahkan konten penyiaran yang sehat bagi masyarakat. Maka, kehendak ini setidaknya menjadi penyemangat awal.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah upaya KPI tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga jika dipaksakan, dipastikan akan menimbulkan polemik di masyarakat. KPI hanya memiliki satu undang-undang yang memayungi kelembagaan sekaligus kewenangannya, yakni UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana undang-undang ini sudah sejak lama masih  dalam proses revisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Penyiaran, penyiaran adalah “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Dari definisi sangat jelas bahwa penyiaran dimaksud dalam UU Penyiaran adalah berbasis frekwensi radio, yang merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menegaskan UU Penyiaran mengamanatkan KPI secara maksimalkan menjalankan kewenangannya yang salah satunya adalah mengawasi konten media penyiaran yang menggunakan spektrum frekwensi milik publik. Seolah ada pesan jangan sampai frekwensi milik publik dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran secara tidak beretika, dan lolos dari pengawasan KPI.

Berbeda dengan media digital yang berbasis internet, seperti netflix dan youtube bersifat privat, berbayar dan tidak menggunakan spektrum frekwensi radio milik publik, sebagaimana televisi dan radio. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa netflix dan youtube sesungguhnya bisa ditafsirkan bukanlah termasuk ranah penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam UU Penyiaran.

Kendatipun KPI memanfaatkan frase “media lainnya” yang ada dalam definisi, untuk menjadi dasar mengawasi media digital tampaknya masih perlu perdebatan apakah yang dimaksud “media lainnya” adalah media digital yang sesungguhnya juga masih dipertanyakan, bagian dari ranah penyiaran atau bukan.

Untuk itu, tidak ada jalan lain, agar memperoleh kepastian hukum, KPI dapat ikut segera mendorong percepatan revisi UU Penyiaran. Setidaknya ada tiga hal yang harus dimasukan dalam revisi tersebut, yakni memperluas definisi “penyiaran”,  dan kepastian “jenis kelamin” media digital, masuk ranah penyiaran atau bukan serta menambahkan kewenangan KPI terkait pengawasan tersebut.

Sambil menunggu revisi UU Penyiaran, KPI dan masyarakat secara bersama-sama dapat melakukan pengawasan konten media digital serta melaporkannya ke Kementerian Kominfo apabila ditemukan unsur-unsur yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan norma yang hidup di masyarakat. Dengan demikian di saat kekosongan aturan ini, ada baiknya rencana KPI mengawasi konten netflix, youtube dan media digital sejenisnya diurungkan sementara, agar masyarakat seperti Ana dan Sonya di atas, tenang dan nyaman menikmati konten digital yang mereka bayar sendiri. ***

M. Soleh

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Bagikan: