Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Sedikit awan, 26.3 ° C

Momentum Hardikas: Indonesia Butuh Kurikulum Literasi Media bagi Anak-anak

Pikiran Pembaca Pikiran Rakyat
null
null

KASUS yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial tidak henti-hentinya terjadi.  Kini tidak hanya menimpa remaja dan dewasa tapi juga anak berusia enam sampai 12 tahun. Sebut saja kasus Audrey yang sempat viral beberapa bulan lalu. Juga masih segar kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak SD dan SMP di Purbolinggo. Kedua kasus tersebut diakibatkan oleh para pelaku yang kecanduan virus negatif dari internet. Maka dapat dipastikan bahwa ancaman keadaan moral dan karakter anak akibat internet, telah dimulai sebelum mereka di bangku SD.

Dikutip dari website edunews.id, pemerhati anak Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto, menjelaskan penyebab utama dalam masalah ini. Hal itu beliau sampaikan pada saat mengisi seminar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016 lalu. “Dalam hal ini, sebab utamanya adalah dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol,” ujar beliau.

Karena itu solusi yang tepat adalah diadakannya perkembangan. Selain dari perkembangan fungsi orang tua, diperlukannya juga perkembangan kurikulum yang berlaku. Kurikulum Indonesia harus mulai disesuaikan dengan dorongan jaman yang kian maju. Hal ini dapat mengisi kekurangan sekolah sebagai pranata kontrol. Kurikulum yang diperlukan yaitu literasi media.

Kurikulum Literasi Media Sejak SD Demi Karakter

Pelajaran Literasi media di SD sendiri sebenarnya telah terlaksanakan oleh beberapa negara. Sebut saja Inggris, Australia, Afrika Selatan, dan negara-negara eropa lainnya. Dikutip dari sebuah jurnal internasional,  perkenalan kurikulum literasi media ini dimulai dari Finlandia tahun 1970. Lalu mulai dilakukan serentak padatahun 1990-an dan telah membuahkan hasil yang memuaskan. Namun sampai saat ini, Indonesia minim memberlakukan hal tersebut. Jika pun ada, mata pelajaran ini hanya bisa ditemukan saat kuliah nanti. Itupun tidak disemua jurusan. Hanya beberapa jurusan saja yang menyediakan  mata kuliah literasi media. Bahkan tidak semua universitas yang memberikan materi tersebut. Tentu bisa dibilang, pemberian literasi media terlalu lamban dan terbatas, diterima oleh masyarakat.

Literasi media sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu media literacy. Media, berarti tempat pertukaran pesan, dan literacy berarti ‘melek’. Dalam hal ini literasi media merujuk pada kemampuan khalayak yang sadar terhadap media dan pesan media massa dalam konteks tersebut.

Penambahan mata pelajaran literasi media sejak SD memang dapat menjadi formula yang menjanjikan. Apalagi dalam menghadapi masalah akibat media sosial yang semakin miris. Pasalnya, ketika anak-anak menginjak umur 6 sampai 12 tahun adalah masa yang pas untuk membangun sikap dan ideologi.

Masa pertumbuhan ini adalah masa dimana anak-anak membentuk jati diri, ingin mengenal jati diri, dan telah mulai memikirkan dirinya dihadapan orang lain. Karena itu, jika anak-anak pada umur 6 sampai 12 tahun sudah dibekali pengetahuan literasi dalam bermedia, maka penggunaan media yang baik dan benar akan semakin tertanam kuat dalam diri anak tersebut sampai dewasa nanti. Dampak negatif media sosial pada anak-anak pun akan berkurang dan kasus-kasus seperti Audrey akan hilang.

Bukan Dikurangi, Namun Dikendalikan oleh Literasi Media

Penyebab anak-anak terkena dampak negatif internet adalah karena seringnya mereka menggunakan fitur tersebut juga. Maka dari itu banyak penyuluhan mengenai pembatasan anak menggunakan internet. Namun, karena kebutuhan teknologi, android sudah menjadi kebutuhan umum sebagaian orang. Jadi tidaklah keliru untuk mengizinkan anak-anak mereka memiliki gadget sejak dini. Pada tahun 2016, telah muncul berita yang diambil dari web resmi Liputan.6. Diberitakan bawa seorang anak di China memotong jarinya sendiri karena dilarang bermain gadget oleh orang tuanya.

Jadi seharusnya bukan pembatasan waktu mereka dalam menggunakan internet, namun kurangi pengaruh ketergantungan anak akan pengguanaan fitur tersebut.

Dalam hal ini, Sekali lagi, literasi media bisa mewujudkannya. Anak-anak akan sadar akan pengaruh buruknya media sosial, baik untuk dirinya sekarang ataupun kedepannya. Karena hal itu merupakan bagian dari tajuk di pelajaran Literasi Media. Mereka akan diajarkan bahwa internet tidak sesempurna yang mereka kira.  Anak-anak akan tahu bahwa buku lebih menarik daripada Internet. Anak-anak akan tahu bahwa internet tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Dan anak-anak akan tahu dunia asli lebih luas dibandingkan internet.**

Hasil dalam sebuah jurnal menyebutkan bahwa anak-anak yang mengikuti klub literasi media lebih menolak menggunakan rokok dan alkohol dibanding dengan anak-anak yang tidak mengikuti klub. Literasi Media bisa menjadi kunci bagi permasalahan anak-anak yang semakin tragis di negara ini. Sayangnya, di Indonesia sendiri pemerintah masih tidak melirik peluang besar ini sebagai solusi. Alasannya mungkin karena pemerintah belum siap menyediakan sumber daya untuk mengusungnya. Baik dari sumber daya manusia, maupun sarana. Bisa jadi karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia yang tidak siap menerima pelajaran ini.

Penerapan mata pelajaran literasi media dari sejak SD dapat menjadi tameng dalam melawan setiap dampak negatif di Internet. Karena pembekalan literasi media dari sejak SD mempunyai pengaruh dan potensi yang pasti besar. Pemerintah tidak bisa terus-terusan bersembunyi dibalik kebudayaan. Kita, mau tidak mau, sudah harus memaksakan diri untuk berlari dari dorongan teknologi.

Jika tidak, masyarakat akan terus tersandung oleh kasus-kasus seperti Audrey. Belum lagi hoaks dan konten porno yang merajalela. Pihak media sosial sendiri tidak mampu mengawasi segala hal yang terjadi di media sosial. Ditengah generasi yang bergantung pada teknologi, kita juga tidak bisa merenggut internet dari kehidupan anak.

Lagipula jika pemerintah telah siap memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bisnis dan infrastruktur, maka pemerintah harus sudah siap memanfaatkannya untuk pendidikan Indonesia. Bagaimanapun, kualitas karakter dan pendidikan masyarakat justru harus lebih utama dibandingkan kualitas jalan tol di Indonesia. ***

Ghina Fikriani

Mahasiswa Peminatan Jurnalistik

Prodi Ilmu Komunikasi FPIPS

Universitas Pendidikan Indonesia

Bagikan: