Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 19.8 ° C

E-Government dan E-Governance

Opini Pikiran Rakyat
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

MENARIK  untuk kembali  menanti sisi lain dari debat Capres Pilpres 2019 jilid kelima yang akan datang dengan mengangkat tema masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.  Hal yang tersisa  selalu menjadi sesuatu yang subtansial untuk dibahas dalam konteks pilpres, kekuasan, dan pemerintahan.

Pasca debat ke-4 menjadi perbincangan khalayak ketika capres 01 yang mem-branding inovasi pelayanan pemerintahannya dengan akronim Pemerintahan Dilan. Pemerintahan Dilan itu adalah pemerintahan yang berbasis digital dan melayani (Digital Melayani).

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda, yaitu pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien.

Selain itu, lewat sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol kinerja pekerjaan pemerintah. Konsep e-government harus diaplikasikan dalam bentuk e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan sebagainya.

Dengan pelaksanaaan dari e-government hasil lain yang didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya (Grönlund, 2008). E-government adalah garda terdepan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyrakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat (Yu-Che Chen & James Perry, 2003).

Artinya, program Jokowi ingin menyakinkan calon pemilih, akan memberikan pelayanan yang bersifat efektif, efisien, dan cepat dengan mengoptimalkan teknologi digital. Strategi pembangunan pelayanan publik yang ingin dikembangkan bisa jadi sangat tepat dengan kondisi kekinian. Akan tetapi tentunya hal ini harus didukung dengan solusi tingkat pemerataan teknologi informasi di Indonesia yang belum menjangkau seluruh daerah, seperti solusi jaminan akses internet harus sampai ke desa-desa ataupun jaminan listrik yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat sampai ke pelosok daerah 3T.

Yang paling utama dibutuhkan dan dipastikan saat ini adalah jika konsep dari e-government harus mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B government to business enterprises) dan hubungan antarpemerintah (G2G government to governments Inter agency relationship). Tentunya akan menjadi ketidakpercayaan publik, jika konsep e-government yang digaungkan pemerintah saat ini tak lebih  sekadar slogan kampanye jika fakta di lapangan menunjukkan pelayanan yang dirasakan masyarakat masih lama dan bertele-tele.

Pemerintah bersih dan berwibawa

Sudah sejak lama isu reformasi birokrasi menjadi wacana yang menarik, terutama semenjak digulirkannya gerakan reformasi yang menuntut perbaikan di segala bidang. Tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktik-praktik KKN semakin gencar. Masyarakat saat ini terus menuntut untuk semakin mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan sikap dan tuntutan masyarakat yang cenderung bersifat drastis dari pasif, nerimo, menjadi agresif dan selektif menjadi keharusan untuk segera diantisipasi pemerintah dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan sungguh-sungguh dan terarah.

Pelayanan publik yang akhir-akhir ini menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik institusi negara maupun masyarakat untuk melakukan regulasi kembali dalam penyelenggaraannya. Meskipun penyediaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, akan tetapi kewajiban penyediaan pelayanan tersebut masih belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat penggunanya (Larasati, 2007: iii).

Maka selain e-government  yang dibutuhkan lainnya adalah konsep e-governance (e-govt) yang merupakan suatu bentuk e-bisnis di sektor pemerintah. Ini mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan publik  secara elektronik,  baik kepada masyarakat umum (citizens) dan pengusaha (businesses).

Dari kedua konsep tersebut, maka e-govt dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam (1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (citizens) dan pemerintah dengan kalangan pengusaha (businesses), (2) kegiatan operasional internal pemerintahan. Interaksi melaui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Penjelasan tentang e-govt tersebut mengacu pada karakteristik good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang amanah, merupakan konsep yang lahir sejalan dengan konsep demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan e-governance menjadi sangat menentukan terwujudnya good governance. Siapapun yang terpilih menjadi The Next President Indonesia, ia berkewajiban menjalankan roda pemerintahan secara baik, efektif, dan efesien. Adapun pemilu hanyalah satu bagian terpenting lainnya dalam proses konsesi pemegang mandat kekuasan rakyat yang setelah terpilih maka ia harus menjadi pelayan rakyat. ***(Asep Totoh, Dosen Universitas Ma’soem)

 

 

Bagikan: