Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 20.7 ° C

Menyoal Lembaga Survei

Opini Pikiran Rakyat
ILUSTRASI lembaga survei.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI lembaga survei.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

SEPERTI pada pemilu-pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014), menjelang pemilu 2019 ini lembaga survei kembali mendapat sorotan. Sebabnya, karena publikasi hasil survei pra-pemilu dan quick count (QC) yang dilakukan lembaga survei dinilai bisa memberikan efek psikologis kepada perilaku pemilih.

Itulah mengapa pemerintah (dan DPR) menghidupkan kembali sejumlah pasal di UU Pemilu yang sebelumnya pernah dua kali dibatalkan Mahkamah Konstitusi (2009 dan 2012), melalui UU sejenis Nomor 7/2017 tentang Pemilu, baik dalam Pasal 449  Ayat (2), (5), (6), Pasal 509 dan Pasal 540, terkait larangan rilis hasil survei pada masa tenang dan waktu penayangan hitung cepat.

Hal ini yang kemudian membuat sejumlah lembaga survei berkeberatan dengan regulasi-regulasi tersebut. Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebagai asosiasi lembaga survei  langsung mendaftarkan permohonan pengujian UU Nomor 7/2017 ke MK, pada Jumat 15 Maret 2019.

Dalam kajian survei opini publik, apa yang dikhawatirkan pemerintah (dan DPR) itu sesungguhnya terkait dengan dugaan pengaruh survei pra-pemilu dan QC yang mungkin terjadi pada perilaku pemilih.  Terkait survei pra-pemilu, salah satu hipotesa klasik yang sering disebut adalah bandwagon effect dan underdog effect (Wolfgang Donsbach, 2001), yakni argumen yang mengatakan bahwa hasil survei pra-pemilu dapat memberikan tekanan sosial kepada masyarakat untuk memberikan suaranya pada kandidat yang diprediksi menang (bandwagon), dan kandidat yang diprediksi kalah (underdog).

Begitu pula dengan QC. Ini terkait dengan perbedaan waktu antara Waktu Indonesia Timur (WIT) dan Waktu Indonesia Barat (WIB). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, kalau QC diumumkan dua jam WIT tentu di WIB masih jam 11. Itu berarti belum selesai dan ini bisa memengaruhi. Untuk itu, Riza berharap idealnya hasil QC diumumkan setelah dua jam dari pencoblosan di WIB.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah benar argumen bahwa survei pra-pemilu bisa memberikan efek  bandwagon dan efek underdog, sebagaimana yang ditakutkan pemerintah (dan DPR)? Apakah juga benar bahwa karena perbedaan waktu, QC dapat memberikan pengaruh pada perilaku pemilih?

Survei pra-pemilu

Pada 2004, Saiful Mujani selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), pernah membuat ulasan menarik di sebuah media terkemuka terkait survei dan perilaku pemilih.  Dalam ulasannya itu, Saiful mengukur apakah ada efek bandwagon dan efek underdog pada Pemilu Legislatif 2004. Temuannya bertolak belakang dengan anggapan banyak pihak yang menentang kiprah lembaga survei.

Dalam survei pertama LSI Agustus 2003, partai yang cenderung dipilih adalah Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 24%. Pada November 2003 dan pada survei Maret 2004 sebelum pemilu, Golkar diperkirakan akan mendapatkan suara 23%. Perkiraan ini dekat dengan hasil resmi KPU, yakni sekitar 22%. Jadi tidak ada perubahan bermakna pada proporsi perolehan suara Golkar dari satu survei ke survei berikutnya.

Posisi unggul Golkar atas PDI-P yang lebih kurang stabil seperti ini juga ditemukan pada survei-survei nasional lain seperti yang dilakukan IFES. Kalau bandwagon effect bekerja, kata Saiful, mestinya ada kenaikan dukungan secara signifikan terhadap Partai Golkar dalam survei kedua, ketiga, dan hasil pemilu aktual. Hal ini karena opini bahwa Golkar akan menang pemilu akan menarik pemilih yang tadinya tidak mendukung Golkar untuk memilihnya. Tetapi, kenyataannya tidak.

Demikian juga underdog effect. Bila hipotesa ini bekerja secara signifikan, seharusnya partai-partai baru akan mendapatkan suara signifikan dalam Pemilu 2004. Dua minggu sebelum pemilu, LSI mengumumkan prediksi hasil pemilu di mana partai-partai baru pada umumnya tidak akan mendapatkan suara signifikan kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Hasil prediktif LSI ini rata-rata tidak berbeda secara signifikan dari hasil KPU. Ini menunjukkan bahwa underdog effect tidak berlaku dalam hasil survei.

Tahun 2014 juga menunjukkan hasil sama. Sebelum pemilihan Pilpres 2014 berlangsung, kita mengatahui bahwa sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil surveinya. Indo Barometer, sebagai misal, telah memprediksi (survei dilakukan pada 16-22 Juni 2014) bahwa pasangan Jokowi-JK unggul 52% dari Prabowo-Hatta yang memeroleh 48% suara. Di waktu yang hampir bersamaan, LSI Denny JA juga memprediksi kemenangan pasangan Jokowi-JK dari Prabowo-Hatta, dengan angka yang sangat tipis.

Kalau memang bandwagon effect itu bekerja sebagaimana harusnya, mestinya angka hasil survei pra-pemilu lembaga survei tidak mendekati angka sama dengan hasil perhitungan resmi KPU, pada 22 Juli 2014. Data KPU menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014, dengan perolehan suara rakyat sebesar 53,15%. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta mendapat suara sebesar 46,85%.

Jika survei pra-pemilu ternyata tidak memberikan pengaruh pada perilaku pemilih, lalu bagaimana dengan penayangan hitung cepat? Pilpres 2014 kembali bisa dijadikan contoh penting.

Seperti diketahui bahwa SMRC pada 2014 berhasil menjadi lembaga survei paling akurat dalam menebak hasil Pilpres  9 Juli 2014. Hitung cepat SMRC hanya meleset sekitar  0,17 persen dari hitungan resmi KPU yang menunjukkan pasangan Jokowi-JK meraih 53,15%, sementara pasangan Prabowo-Hatta mengumpulkan suara sebanyak 46,85%.

SMRC yang melakukan hitung cepat di 4.000 tempat pemungutan suara menebak perolehan suara Jokowi-JK sebesar 52,98% dan Prabowo-Hatta sebesar 47,02%. SMRC sendiri mematok rentang kesalahan sebesar 0,62% untuk tingkat kepercayaan 95%. Indikator Politik, Poltracking, LSI Denny J.A, RRI, dan Kompas juga memberikan selisih absolut tebakan di bawah 1%.

Kalau memang hitung cepat dapat memberikan pengaruh karena perbedaan waktu antara WIT dan WIB, mengapa hasil hitung cepat lembaga survei dan hasil resmi penghitungan KPU selisihnya hanya di bawah 1%. Itu terjadi karena hitung cepat tidak memberikan efek psikologis pada perilaku pemilih.

Dengan demikian, tidak ada alasan kuat bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang membatasi ruang gerak lembaga survei. Serahkan saja semua urusan regulasi kepada asosiasi-asosiasi semacam AROPI dan Persepi. Karena asosiasi dapat menjadi mekanisme kontrol yang bersifat profesional. Melalui asosiasi para pelaku survei akan diikat dalam sebuah kode etik. Kepatuhan terhadap kode etik selain dapat menjamin kredibilitas hasil survei juga dapat melindungi publik dari publikasi hasil survei yang buruk.

Jika ada hasil survei dan QC buruk, asosiasi yang akan memberikan sanksi. Ini pernah dilakukan Dewan Etik Persepi dengan mengeluarkan lembaga JSI dan Puskaptis dari keanggotaan karena salah dalam melakukan QC pada Pilpres 2014.

Untuk itu, MK mesti mengabulkan tuntutan untuk membatalkan sejumlah pasal yang disebutkan di atas. Selain karena bertentangan dengan Deklarasi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam pasal 19, pasal-pasal di atas juga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28F, yang berhubungan dengan HAM. *** (Asrudin Azwar, pengamat politik/ hubungan internasional dari The Asrudian Center)

Bagikan: