Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Sebagian cerah, 20.3 ° C

Toleransi dan Daur Terorisme

Opini Pikiran Rakyat
ILUSTRASI terorisme.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI terorisme.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

HINGGA saat ini, ucapan bela sungkawa masih terus mengalir kepada korban terorisme yang terjadi di dua masjid Kota Christchurch, Selandia Baru pada Jumat 15 Maret 2019 lalu. Bahkan setelah seminggu berlalu, pada jumat 22 Maret 2019, masyarakat  Selandia baru berbondong-bondong datang dari segala penjuru menjaga komunitas Muslim salat Jumat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari Suku Maori yang merupakan suku asli setempat, hingga komunitas geng motor yang paling terkenal di negara tersebut.

Alih-alih takut atau terpecah belah, warga Selandia Baru justru semakin solid dan merapatkan barisannya. Fanomena ini mungkin tidak pernah diduga oleh pelaku sebelumnya. Padahal terlihat sekali pelaku sudah merancang tindakannya sedemikian rupa, agar efek teror itu terasa hingga ke penjuru dunia.

Lompatan metodologis

Ditinjau dari aspek metodologi aksi, jelas ada yang baru dari apa yang terjadi di Selandia baru. Tanpa kita sadari, bahwa ternyata telah terjadi sintesis antara tindak kejahatan terorisme ini dengan gaya hidup kontemporer.

Bagaimana tidak, sang pelaku yang sementara ini dikenal sebagai Breton Tarrant itu merekam aksinya melalui video dan kemudian  diunggah ke media sosial miliknya. Dalam video tersebut, dia mendemonstrasikan secara dingin sebuah petualangan gila layaknya sebuah game. Sekitar 50 orang meninggal dunia secara mengenaskan, dan puluhan lainnya terluka.

Sebagaimana kita tahu, game dan media sosial adalah dua instrumen populer di era digital ini. Media sosial digunakan hampir semua orang. Instrumen ini sangat efektif mengangkat populisme. Sedangkan game, adalah gaya hidup yang sangat dekat dengan generasi milenial yang hidup di era ini.

Keduanya digunakan oleh pelaku teror untuk mengamplifikasi pesannya. Sehingga meskipun dilakukan sendirian di salah satu tempat terpencil, efek terornya bisa langsung menyebar ke seluruh dunia. Ini jelas sebuah lompatan metodologis yang luar biasa.

Oleh sebab itu, hal yang jauh lebih perlu dicemaskan oleh para pemangku kepentingan  dunia, adalah efek lanjutan dari metodologi aksi teror yang luar biasa ini. Dan akan berbahaya, ketika para tokoh ataupun pemimpin negara membaca fenomena aksi terorisme di Selandia Baru dengan cara pandangan konvensional.

Sebagaimana ramai diberitakan, hanya selang beberapa hari setelah tragedi di Kota Christchurch, sudah terjadi lagi aksi penembakan brutal di atas trem di Kota Utrech, Belanda, yang menewaskan tiga  orang.

Belum jelas apakah ada hubungan kausalitas atau aksi-reaksi antara peristiwa di Christchurch dan Utrech. Tapi sebagaimana nature-nya, ekstremisme tidak lahir di ruang kosong. Tapi hasil penjumlahan dari aksi-reaksi antardua identitas yang terancam.

Pengubah paradigma

Berangkat dari fakta di atas, agaknya para pemangku kepentingan dunia perlu mulai mengubah paradigmanya dalam menilai ancaman terorisme global kontemporer.

Sebagaimana kita ketahui, pasca peristiwa penyerangan gedung WTC di Amerika 11 September 2001  setidaknya dapat ditemukan dua kerangka analisa/ paradigma yang paling menonjol dalam diskursus tentang terorisme, yaitu paradigma kultural dan paradigma rasional/struktural.

Paradigma kultural, memandang terorisme sebagai penjelmaan dari nilai, sistem kepercayaan atau ideologi. Dalam paradigma ini, terorisme dianalisa dari hubungan antara nilai atau ideologi dengan pelaku teror. Kerangka kerja ini mencari korelasi atau sebab terjadinya aksi teror dengan menganalisa ideologi dan nilai yang dianut oleh para teroris. Dengan kata lain, kerangka kerja ini mencoba memahami interpretasi nilai terhadap aksi. (AC Manulang : 2006)

Adapun analisa rasional melihat terorisme sebagai hasil dialektika strategis antara suprastruktur dengan infrastruktur. Dalam perspektif ini, terorisme adalah produk interaksi politik, bukan produk independen suatu ideologi apalagi agama. Ia adalah pilihan tindakan yang lahir dari hasil interaksi strategis antara dua kekuatan yang bertikai dalam skema pertarungan yang tidak seimbang (asymmetric conflict).

Sayangnya, paradigma kultural lah yang selama ini dipilih oleh para pemangku kepentingan  dunia dalam mengambil kebijakan penanggulangan terorisme. Pada umumnya, paradigma ini hanya mencapai dua kesimpulan. Pertama,  aksi terorisme adalah produk dari nilai-nilai agama atau ideologi yang dianut, sehingga nilai-nilai tersebut harus diberantas dan diperangi. Kedua, aksi terorisme hanyalah efek dari kepribadian yang menyimpang, atau merupakan bentuk dari gejala psikologis biasa, sehingga subjeknya harus dijerat oleh pasal hukum.

Pada titik tertentu, paradigma ini secara subjektif mem-framing dan melahirkan stigmatisasi atas satu agama, kelompok, ras, atau identitas budaya tertentu sebagai entitas yang lain (the others) dan berbahaya. Efek sampingnya, kelompok lainya akan merasakan phobia pada entitas yang terstigmatisasi itu. Sehingga mereka menutup pintu dan menghindari dialog. Hal ini menyuburkan kecurigaan antara satu sama lain. Pada titik terjauh, setiap kelompok akan membuat sistem pertahanan diri, dan melakukan agresi.

Dalam perspektif ini, tragedi yang terjadi beberapa hari kemarin di Selandia Baru adalah sekam yang menyeruak ke pemukaan. Meski si pelaku membeberkan propaganda tentang superioritas ras kulit putih (white supremacy), tapi siapapun tahu, bahwa tindakannya adalah wajah lain dari phobia yang tidak beralasan, Islamophobia.

Untuk memutus daur hidup ekstremisme ini, tidak ada cara lain, para pemangku kepentingan dunia harus segera menggeser paradigmanya dari kultural kepada paradigma struktural. Mereka harus menyadari bahwa aksi terorisme yang terjadi pada Jumat lalu dan beberapa dekade terakhir, tidak lain adalah efek lanjutan dari kesalahan strategi “perang semesta melawan terorisme” yang digelorakan AS dan sekutunya pada awal abad 21 lalu.

Menghadapi paham ektremisme bukan dengan cara membunuh subjeknya, tapi dengan menarik mereka dari posisi ekstrem, ke tengah. Untuk itu sekat-sekat antarkelompok – baik secara fisik maupun psikis – harus dirobohkan. Tebok-tembok pembatas hendaknya mulai dihilangkan, dan stigma-stigma yang sudah dibangun harus dihancurkan.

Memang ironis mengetahui aksi terorisme kali ini justru terjadi di Selandia Baru, sebuah negara yang selama ini dikenal sangat toleran. Negara ini membuka pintunya bagi para imigran ketika banyak negara justru menutup perbatasannya. Seperti tak terganggu oleh hingar bingar stigmatisasi agama, ras, dan golongan, Selandia Baru bersedia menampung dan memberi harapan pada para pencari suaka yang terpaksa pergi dari tanah airnya karena kecamuk konflik antara berbagai kekuatan yang saling menegasikan dan saling membenci satu sama lain.

Dengan kata lain, toleransi yang dihadirkan oleh Selandia Baru, adalah modal sosial peradaban ini. Dan aksi terorisme yang terjadi di negara tersebut, bisa diartikan sebagai upaya untuk merebut harta karun umat manusia ini.

Tapi sebagaimana kita saksikan dalam beberapa hari terakhir, apa yang dilakukan oleh warga Selandia Baru, dan simpati terus datang dari segala penjuru dunia. Mereka seraya mengatakan pada para pembenci, dan orang-orang yang masih terkurung dalam phobia karena stigmatisasi yang tak beralasan, bahwa toleransi dan simpati – yang menjadi modal sosial peradaban ini tidak berkurang oleh tindakan mereka. Alih-alih justru bertambah, dan akan terus berakumulasi. Semoga. Wallahu’alam bi sawab.*** (Wim Tohari Daniealdi, Staff Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung)

 

 

Bagikan: