Pikiran Rakyat
USD Jual 14.301,00 Beli 14.001,00 | Sebagian berawan, 17.3 ° C

Pemimpin Napak Sancang

Pikiran Pembaca Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

BUKAN satu atau dua kepala daerah yang nampang bareng calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di  baliho, baik terang-terangan sebagai kepala daerah maupun berdalih pengurus partai. Bahkan santer diberitakan, saat berlangsung debat ketiga 17 Maret lalu beberapa kepala daerah nonton bareng dengan salah seorang capres yang diusung parpol yang sama. Bagi orang-orang yang tidak mengenakan kaca mata partisan, gambaran seperti ini menjadi pemandangan yang mengotori penglihatan.

“Kemesraan politis” kepala daerah dengan salah seorang capres-cawapres akan menimbulkan polarisasi sikap di kalangan warga-pemilih. Polarisasi sikap muncul terkait fakta bahwa pemilih tidak selalu “menempatkan kartu dalam satu kotak”. Pemilih bisa mendukung kandidat yang diusung Partai A dalam pilgub, namun mendukung calon yang dimajukan Partai B dalam pilpres.

Sebagai contoh, pemilih Ridwal Kamil, yang dalam Pilgub diusung Partai Nasdem, PPP, dan PKB, bisa memilih Jokowi (yang juga diusung ketiga partai ini) dalam pilpres, namun tak mustahil pula menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo. Sebaliknya, mereka yang tidak mendukung Ridwan Kamil dalam pilgub bisa saja mendukung Jokowi dalam pilpres. Di luar tiga kelompok ini, masih terdapat mereka yang tidak memilih Ridwan Kamil dalam pilgub dan juga tidak akan memilih Jokowi dalam pilpres.

Karena polarisasi dukungan seperti di atas, maka kemesraan politis Ridwan Kamil, dan juga kepala daerah lain, dengan salah satu capres akan menimbulkan pro dan kontra di tengah warga (baik terang-terangan, maupun sekedar geleng kepala dan menggerutu). Itulah sebabnya, seperti yang pernah saya kemukakan sebelumnya, hak politik kepala daerah sebaiknya dipahami sebagai “aurat politik”.

Sebagai sesama warga negara, kepala daerah memiliki hak politik yang sama dengan warga lainnya. Karena itu, silakan salurkan secara benar dan bebas. Publik pun tak perlu tahu dan bertanya, kepada siapa dukungan kepala daerahnya diberikan. Jadi, warga Jawa Barat tak perlu bertanya dalam pilpres Ridwan Kamil mendukung siapa, seperti juga warga Betawi tak perlu kepo tentang capres mana yang dipilih Anies Baswedan. 

Namun karena kepala daerah adalah “bapak dari semua anak” yang ada di daerahnya, yang memiliki warna dan pilihan politik berbeda-beda, akan menjadi tidak elok jika mereka mengumumkan dukungan dan pilihan politiknya. Kepala daerah yang secara terbuka mengumumkan pilihan politiknya tak ubahnya mengumbar aurat(aib)-nya sendiri.

Napak Sancang

Kemampuan pemimpin mengayomi seluruh rakyatnya disimbolkan dengan kesaktian napak sancang, yakni kesaktian yang memungkinkan seseorang bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas air bukan saja menuntut kemampuan menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh dan tenggelam, tetapi juga kesanggupan melampaui beragam ombak dan embusan angin. 

Dalam tafsir modern, kesaktian napak sancang identik dengan atribut pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin yang mampu mengemudikan kapal organisasinya melayari lautan disertai gulungan ombak dan sapuan angin. Dialah pemimpin yang menjadikan organisasinya sebagai rumah besar yang menaungi semua warga dengan latar belakang berbeda. Dialah seorang pemimpin yang diterima dan bisa menerima semua kalangan.

Kesaktian napak sancang yang dinisbatkan kepada raja bijaksana dalam pewayangan jika dibaca dalam konteks kekinian sekurang-kurangnya mengandung dua makna. Kesatu, jika seorang raja (yang tidak dipilih oleh warganya) harus berdiri di atas semua golongan, menerima dan diterima semua kalangan, apalagi kepala daerah yang dipilih oleh warganya.

Jika beberapa bulan lalu kepala daerah mengajak warganya melupalan perbedaan pilihan dalam pilkada, mengapa sekarang mereka menarik garis demarkasi dengan mengumumkan pilihan dan dukungan politisnya dalam pilpres? Apakah kesibukan kepala daerah telah merampas waktu mereka untuk menyelami perasaan orang-orang yang telah memilihnya namun tidak segaris dalam pilpres? Tidakkah ingatan mereka terhadap dukungan partai telah melupakan fakta bahwa sokongan rakyat bukan hanya diperlukan untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga untuk meluluskan berbagai  program  dalam masa kepemimpinannya?

Kedua, apa yang di zaman pewayangan disebut kesaktian napak sancang dalam khazanah politik mutakhir boleh jadi sepadan dengan kemampuan keluar dari dilema partisan. Meski mendapat persetujuan sebagian besar rakyat, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota terpilih maju sebagai kandidat berbekal dukungan partai politik. Itulah sebabnya, pemimpin demokratis sekalipun akan selalu berada di tempat yang keras, yakni di antara tarikan partai dan kepentingan rakyat. Dua tarikan inilah yang melahirkan dilema partisan: apakah akan memuliakan daulat rakyat atau mendahulukan titah partai?

Alih-alih mempertentangkan keduanya, banyak pemimpin hebat berhasil keluar dari dilema partisan dengan menundukkan kepentingan partai kepada kehendak rakyat. Karena partai adalah instrumen kehendak rakyat, maka keparalelan antara kepentingan partai dan kehendak rakyat merupakan senyawa yang membentuk demokrasi yang sehat (robust democracy).

Seperti rakyat selalu diajak menghargai perbedaan, pemimpin dan partai politik pun semestinya peka terhadap varian-varian keyakinan yang hidup di kalangan warganya. Jika berdiri di atas semua golongan masih menjadi komitmen sang pemimpin, maka kelolalah hak politik dan tumbuhkanlah etika dan kepekaan politik. Ekpresi hak politik kepala daerah yang cerdas akan berpegang kepada mantra “jangan tanyakan, dan jangan umumkan”, sehingga penunaian hak politik kepala daerah tidak mengoyak kohesivitas warganya.*** (Karim Suryadi/ Peneliti komunikasi politik, Dosen  FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)

 

 

 

Bagikan: