Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

PPDB  Berbasis Blockchain

Opini Pikiran Rakyat
ILUSTRASI PPDB daring.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI PPDB daring.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

SELAIN  hiruk-pikuk pemilihan umum, beberapa bulan lagi di negeri kita akan ada keramaian lain, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan peserta didik baru ini menentukan nasib puluhan juta anak usia sekolah yang akan memasuki jenjang lebih tinggi.

Dengan sistem daring terpusat, PPDB  tidak kalah penting dibanding pemilu dari aspek transparansi proses dan kejujuran para pemangku kepentingan, khususnya bagi yang memiliki akses ke data yang dikelola. Mereka adalah tim admin atau pihak-pihak yang dapat memengaruhi dan menyuruh admin memanipulasi data (data fraud).

Patut diapresiasi bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru daring semakin hari kian baik. Dari segi transparansi, masyarakat luas semakin mudah memantau proses PPDB dari laman situs Dinas Pendidikan setempat. Meskipun demikian, sejumlah kendala masih terjadi dan berulang.

Berdasarkan catatan pengaduan orangtua calon peserta didik, dua hal yang paling mengemuka adalah: pertama, sulitnya sistem diakses karena kemampuan server lebih kecil dari beban yang diterima. Kedua, adanya dugaan perubahan data beberapa calon peserta didik tertentu,  sehingga ada peserta didik lain yang lebih berhak menjadi tertolak.

Kita semua paham bahwa sistem PPDB daring konvensional memang sulit untuk menjamin bersih dari manipulasi data karena sistem ini menyimpan jurnal data transaksi hanya di satu titik pusat milik Dinas Pendidikan (meskipun ada mirror site, entitas data tetap terpusat). Untunglah sekarang ada teknologi blockchain, sehingga permasalahan seperti ini dapat diatasi. Penulis telah meriset, mengembangkan, dan menguji purwarupa sistem PPDB berbasis blockchain semacam ini, yaitu yang berjenis hyperledger. Sistem telah berhasil diujicoba dari segi skalabilitas kinerja dan keamanan sibernya.

Secara ringkas, teknologi blockchain dapat dianggap sebagai jurnal data transaksi (ledger) daring yang diduplikasi di setiap cabang.  Sebuah sistem  PPDB baru  berbasis blockchain dapat memiliki duplikasi jurnal data transaksi di setiap titik yang diinginkan. Sebagai contoh, jurnal data transaksi yang biasa dimiliki oleh Dinas Pendidikan sekarang dapat diduplikasi di setiap sekolah yang menerima pendaftaran, di kantor Ombudsman, kantor Saber Pungli, dan kantor lain yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dari segi keamanan siber, sistem daring berbasis blockchain ini memiliki beberapa potensi keuntungan. Keuntungan pertama yaitu faktor keaslian data (integrity). Setelah data calon peserta didik dicatat dengan benar ke dalam sistem, data disandikan dan ditransaksikan ke dalam sistem yang secara otomatis menduplikasi rekaman transaksi ini ke semua cabang.

Sekarang, oknum-oknum yang di sistem konvensional sebelumnya dapat mengubah data, tidak akan leluasa lagi,  karena aksinya akan terhalang.  Jika aksi ubah data (manipulasi) tetap dipaksakan, semua cabang akan tahu akan aksi kecurangan ini, karena semua rincian transaksi pengubahan data akan dicatat di semua cabang. Dalam istilah keamanan siber, aspek confidentiality, integrity dan non-repudiation menjadi lebih baik.

Kentungan kedua teknologi blockchain adalah dari segi ketersediaan (availability). Dengan tersebarnya pusat data, misalnya menjadi 3 atau bahkan 30 cabang, maka kemungkinan semua server mati bersamaan dan datanya rusak, menjadi lebih kecil.

Konsekuensi penerapan teknologi

Salah satu konsekuensi utama penerapan teknologi blockchain adalah tuntutan adanya server yang terdistribusi di setiap cabang. Hal ini berhubungan erat pula dengan masalah pertama PPDB daring selama ini, yaitu kurang siapnya para pengelola PPDB dalam menyediakan kapasitas server. Jangankan PPDB, masih banyak layanan daring lembaga bonafid lain yang (nyaris) down pada saat beban puncak, termasuk pencatatan SPT pajak dan pengurusan paspor.

Dengan penerapan teknologi blockchain ini, masalah Penerimaan Peserta Didik Baru terkait transparansi dan kejujuran dapat diatasi. Namun, konsekuensinya adalah bertambahnya kebutuhan server yang mumpuni. Server yang saat ini ada dan sering down sudah saatnya diperkuat.

Ada beberapa alternatif solusi. Pertama adalah dengan menyewa komputasi awan (cloud computing). Pertimbangan utama solusi ini karena Penerimaan Peserta Didik Baru hanya berjalan sekali dalam setahun, tetapi volume data amat tinggi.

Solusi kedua yaitu dengan pengadaan server lokal. Namun, solusi ini akan lebih mahal. Meskipun demikian, dengan mengarahnya pendidikan ke "memfavoritkan semua sekolah" (bukannya "meniadakan sekolah favorit"), justru server canggih di Dinas Pendidikan dan setiap sekolah ini dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Solusi ketiga adalah dengan menggabungkan server lokal dan ekspansi ke komputasi awan menjelang beban puncak. Solusi ini berpotensi menjadi pilihan terbaik. Konsekuensinya adalah kerumitan sistem menjadi meningkat.

Jelaslah sudah bahwa pengadaan server mumpuni di Dinas Pendidikan dan di setiap sekolah merupakan sebuah keniscayaan. Demikian pula pengadaan konektivitas internetnya. Terlebih lagi, jika kita semua ingin mengejar ketinggalan dari negara lain dalam mewujudkan Education 4.0.

Masalah yang tersisa adalah,  apakah kita semua mau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru daring yang transparan, jujur, dan bersih dari manipulasi data? ***(Yusep Rosmansyah/ Pegiat teknologi pendidikan)

Bagikan: