Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 25.2 ° C

Diskursus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pikiran Pembaca Pikiran Rakyat
DOK. UNIVERSITY OF MELBOURNE
DOK. UNIVERSITY OF MELBOURNE

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menuai kontroversi dalam dua bulan terakhir ini. RUU P-KS ini digagas Komnas Perempuan bersama dengan Forum Penyedia Layanan berdasarkan pengalaman korban yang gagal mendapatkan keadilan karena hukum yang sudah ada tidak dapat mengakomodasi. RUU ini digodok oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2014 berdasarkan hasil kajian kasus kekerasan seksual selama 10 tahun dari 2001 – 2011. RUU ini kemudian mendapat penolakan dari beberapa kelompok aktivis perempuan . Beberapa poin kunci keberatan mereka adalah bahwa dalam naskah akademiknya, RUU ini tidak mengaitkan dengan konsep keluarga,  menggunakan feminist legal theory sebagai dasar. Feminist legal theory adalah suatu konsep yang mengkritisi hukum sebagai salah satu sumber subordinasi perempuan, sehingga perjuangan hak-hak perempuan perlu diraih melalui perubahan hukum.  Oleh karena itu RUU ini  juga dinilai akan membawa dampak negatif terhadap tatanan keluarga di Indonesia.

Realita

Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 25.522 kasus yang tercatat di tahun 2007 menjadi 348.446 kasus di tahun 2017. Data dari Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa 47% dari kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, juga terhadap laki-laki dewasa. Data Sapa Institute menyebutkan bahwa ada 1,1 juta kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dan 800 ribu kasus pada anak perempuan. Salah satu kasus kekerasan seksual sadis yang terjadi pada anak adalah kasus gang rape yang dialami Yuyun (14 tahun) di Bengkulu pada tahun 2016.

Yuyun diperkosa oleh 14 orang laki-laki yang berusia remaja dan dewasa sampai meninggal dunia. Data kekerasan terhadap laki-laki dewasa, sayangnya, sangat sulit diperoleh karena ada konstruksi maskulinitas hegemonik yang membuat laki-laki korban kekerasan seksual tidak berani melapor bahkan tidak mau mengakui bahwa ia mengalami kekerasan seksual. Maskulinitas hegemonik mendefinisikan laki-laki sebagai pemegang kuasa, sehingga jika ia menjadi korban (kehilangan kuasa) masyarakat akan lebih sulit menerima dan laki-laki tersebut rentan terhadap stigma sosial yang mengancam identitas kelaki-lakiannya. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki yang mencuat ke permukaan adalah kasus Saepul Jamil. Kasus lain yang sempat muncul adalah kasus Indra Bekti tapi sampai sekarang tidak jelas bagaimana penyelesaiannya.

Mengingat kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, peningkatan kasus yang tercatat dapat diartikan bahwa mulai muncul kesadaran di masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Namun sayangnya kesadaran melaporkan tersebut tidak didukung dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku dan memberi keadilan terhadap korban. Salah seorang guru besar menjelaskan bahwa RUU P-KS ini merupakan ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP. RUU ini mengisi kekosongan hukum khusus pada kasus kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses hukum karena KUHP hanya mengatur tentang perkosaan atau pencabulan. Padahal banyak kasus perkosaan dalam bentuk pemaksaan melakukan oral seks terhadap pelaku, pemaksaan memegang kemaluan pelaku, dan berbagai bentuk penetrasi nonpenis seperti kasus perkosaan dengan gagang pacul (terjadi pada Eno di tahun 2016) dan batang ketela pohon yang terjadi pada Lestari di Klaten pada tahun 2002, kedua korban meninggal dunia.

 Jika tidak meninggal dunia, korban kekerasan seksual ini membawa trauma fisik dan psikis seumur hidupnya. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang menemui dead end dalam perlindungan dan pemulihan korban, RUU P-KS ini sangat penting bukan hanya untuk korban tapi juga untuk kita sesama manusia yang sudah seharusnya peduli pada penghormatan harkat martabat semua manusia.

Apakah RUU P-KS  bertolak belakang dengan  Ketahanan keluarga?  Semua korban kekerasan seksual tentunya memiliki keluarga, karena itu setiap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi tentu akan berpengaruh pada seluruh keluarga. Dampak psikologis tidak hanya dirasakan oleh korban tapi juga orang tua, kakak, dan/atau adik korban. Dengan demikian, RUU ini juga membantu keluarga untuk mendapatkan keadilan.

Konsep ideal memang mengatakan keluarga adalah unit masyarakat yang terkecil tempat generasi penerus dididik dan dikuatkan karakternya. Idealnya, setiap anggota keluarga memiliki moralitas yang tinggi. Tapi perlu diingat tidak semua keluarga ideal. Banyak kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh orang terdekat korban seperti kakak, kakek, ayah, paman, bibi, dan ibu. Seperti kasus pilu yang dialami Bunga (17) di Lampung pada tahun 2018. Bunga diperkosa oleh delapan orang termasuk ayah, paman, dan teman-teman ayahnya. Juga kasus WA (15), di Jambi, yang diperkosa kakak kandungnya berkali-kali sampai hamil, kemudian mengaborsi kandungannya. Alih-alih mendapatkan keadilan, WA ditersangkakan karena melakukan aborsi.

Membangun keluarga ideal membutuhkan waktu yang panjang, seperti yang diinginkan AILA, Undang-Undang Ketahanan Keluarga bisa saja diperlukan untuk menjamin ketahanan keluarga. Tetapi Undang-Undang Ketahanan Keluarga saja tidak akan cukup.  Jika kekerasan seksual dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, tentunya keadilan untuk korban tetap harus ditegakkan. Korban tetap harus dilindungi dan dipulihkan. Pelaku tetap harus dihukum setimpal. Untuk itu RUU ini tidak bertentangan dengan ketahanan keluarga. RUU P-KS justru mendukung tercapainya rasa keadilan untuk keluarga korban dan korban sendiri.

Apakah RUU P-KS pro LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender)? RUU P-KS, seperti juga semua hukum di Indonesia, harus menganut prinsip non discriminatory. RUU ini harus dapat melindungi seluruh warga negara tanpa memandang kelas sosial-ekonomi, agama, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan gender. RUU ini fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Siapapun korban kekerasan seksual, tetap harus dilindungi dan pelakunya tetap harus dihukum. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan RUU ini pro-LGBT. Dengan RUU ini, laki-laki/perempuan yang mengalami pelecehan seksual baik oleh perempuan atau laki-laki lain berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. RUU ini pro keadilan untuk korban, bukan pro-LGBT. Dengan demikian, RUU ini bermaksud melindungi semua korban kekerasan seksual dan sebaiknya fokuskan perhatian kita pada korban, bukan pada kepentingan lainnya. ***

Hani Yulindrasari, PhD

Dosen Psikologi Gender

Universitas Pendidikan Indonesia

 

Bagikan: