Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 30.5 ° C

Pers, Pengawal Integritas Elektoral

Pikiran Pembaca Pikiran Rakyat
ANGGOTA KPU Jawa Barat Dr. Idham Holik/DOK. PR
ANGGOTA KPU Jawa Barat Dr. Idham Holik/DOK. PR

Menjelang Pemilu 2019, pers Indonesia memperingati HPN (Hari Pers Nasional), 9 Februari 2019.

HPN memiliki landasan ideal yaitu sinergi. Pers dapat bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agenda tahunan ini selalu mempertegas eksistensi strategis pers dalam agenda pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan demokrasi (the development of democracy).

Mengapa demikian? Karena pers merupakan salah satu aktor dalam demokrasi, bahkan menurut Edmund Burke, pers sebagai pilar keempat (the fourth estate) (Schultz, 1998:49).

Pers disetarakan dengan lembaga-lembaga dalam konsep Trias Politik sebagaimana yang dikemukakan oleh filosof John Locke dan Charles de Montesquieu (Barenboim, 2005:23).

Oleh karena itu, pers dan pemilu tidak bisa dipisahkan. Keduanya dapat menjadi indikator kualitas demokrasi itu sendiri.

Lalu muncul pertanyaan, dalam perspektif normatif, bagaimana seharusnya pers selama masa elektoral?

Pertanyaan dikemukakan dalam rangka edukasi pemilih tentang peran strategis pers dalam pemilu dan tidak bermaksud menggurui rekan-rekan jurnalis professional yang kompetensinya telah terakreditasi oleh Dewan Pers.

Pers mendaulatkan pemilih

Sebagai mekanisme transfer kekuasaan melalui persaingan politik terlembagakan, para kontestan elektoral memandang masa kampanye sebagai “battle field” (medan pertempuran).

Berbagai strategi dan teknik kampanye tentunya dilakukan demi meraih kemenangan elektoral. Dalam perspektif Machiavellianisme, pemilih berpotensi dipersuasi secara total dan dengan berbagai cara, termasuk yang niretis (unethical).

Oleh karena itu, pemilih harus dicerdaskan dan diproteksi dari malpraktek elektoral, karena mereka adalah penentu pemerintahan mendatang.

Sebagai pilar keempat, pers tentunya memiliki tanggung jawab etis atau normatif untuk  mengawal proses Pemilu 2019 dengan mewartakannya dan melayani pemilih atas hak informasi politik elektoral.

Informasi tersebut yang akan dijadikan sebagai basis keputusan elektoral oleh pemilih di hari pemilihan, Rabu 17 April 2019.

Pers memiliki kekuatan persuasif dalam memotivasi dan mendidik pemilih untuk datang dan memberikan suaranya di hari pemilihan.

Beragam alternatif informasi politik yang diwartakan pers diharapkan dapat mentransformasi pikiran pemilih yang berrencana abstensi (atau tidak datang ke TPS). Informasi politik bersifat vital dan menentukan kualitas partisipasi elektoral pemilih.

Dalam Teori Tanggung Jawab Sosial Pers sebagaimana yang dikemukakan oleh Hutchins Commision (Siebert, et al, 1956), pers ditekankan agar dapat menjadi pers yang independen dalam memberikan reportase berita yang akurat atau objektif. Ini merupakan prinsip idealisme dan profesionalisme dari para praktisi pers (Baran & Davis, 2015:73)

Dalam konteks politik elektoral, ada beberapa prinsip dasar dari teori tersebut yang dikemukakan oleh Denis McQuail (2010) dan dapat kita diskusikan oleh kita yaitu di antaranya, pertama, tanggung jawab pada masyarakat harus dipenuhi dengan standar professional tentang keinformativan (informativeness), kebenaran, akurasi, objektif, dan keberimbangan (balance) dari berita dan kedua, media (baca: pers) sepenuhnya harus menjadi pluralis dan merefleksikan keberangaman masyarakat (baca: khalayak) dengan memberikan akses kepada beragam sudut pandang dan hak jawab (rights of reply).  

Tidak sekedar itu saja, merujuk pada pendapatnya Brain McNair (2011:20), pers harus menjadi kanal untuk advokasi pandangan politik. Pers memperjuangkan pandangan politik ideal berdemokrasi elektoral yangs sesuai dengan konstitusi bernegara.

Oleh karena itu, dengan prinsip kode etik jurnalistik, program dan rancangan kebijakan kontestan elektoral dapat direportase dalam rangka mencerdaskan pemilih dan menjadikannya pemilih rasional.    

Pers memiliki komitmen idealisme untuk mengembangkan budaya demokrasi elektoral dengan cara memberdayakan pemilih agar menjadi aktif. Dengan demikian, pers memiliki tanggung jawab etis untuk menyuara suara rakyat (as the messenger of the people’s voice) dalam masa elektoral.

Pemilih diberikan kesempatan oleh pers untuk mengemukakan opini atau harapan politiknya agar dapat direspon oleh para kontestan elektoral.

Pers memiliki kekuatan dalam mendaulatkan pemilih atas pilihan politiknya. Oleh karena itu, pers dapat membentuk pemilih berintegritas elektoral.

Sebenarnya kekuatan pers tidak hanya mengintegritaskan pemilih, tetapi juga penyelenggaran, kontestan, dan stakeholder elektoral.

Pers sebagai pengawal integritas elektoral

Dalam pemilu, integritas adalah prinsip pertama. Aktualisasi prinsip tersebut menjadi tolak ukur bagi pemilu demokratis dan juga untuk proses demokratisasi yang matang. Secara leksikal, integritas adalah kualitas individu yang jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat (Oxford Dictionary).

Menurut Kofi Annan Foundation (2012), bagi penyeleggara pemilu, integritas elektoral merupakan keadaan dimana pemilu dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih universial (universal suffrage) dan kesetaraan politik (political equality) yang mencerminkan sikap professional, tidak memihak (impartial), dan transparan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu (the electoral cycle).

Prinsip-prinsip integritas elektoral secara praktis terrmaktub dalam kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini tentunya Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 bersifat imperatif bagi setiap penyelenggara pemilu mengimplementasikannya dengan baik. Kesadaran etis penyelenggara pemilu menjadi fondasi bagi integritas elektoral.

Selanjutnya untuk kontestan elektoral, integritas elektoral tercemin dengan kepatuhan atas prinsip-prinsip etika dan hukum dalam penyeleggaraan pemilu. Misalnya praktek berkampanye yang edukatif dan etis serta berbasiskan kepatuhan hukum merepresentasikan integritas elektoral bagi kontestan.

Untuk pemangku kebijakan elektoral termasuk pemerintah, integritas elektoral tercermin dari dukungan mereka dalam meningkatkan partisipasi elektoral dan menciptakan situasi politik yang aman dan damai demi suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Melalui fungsi pengawasan atau monitoring dan fungsi agenda setting, pers mewartakan kepada publik tentang proses penyeleggaran pemilu.

Pers dapat memberikan masukan atau gagasan dan kritik konstruktif kepada penyelenggara, kontestan, dan stakeholder elektoral. Dengan fungsi-fungsi tersebut, pers dapat mengawal demokrasi elektoral yang beritegritas.

Oleh karena itu, pesan berita elektoral harus dimaknai sebagai rambu-rambu (signposts) atau sistem peringatan dini kepada semua pihak yang menginginkan Pemilu 2019 semakin berkualitas dari sisi penyelenggaraan dan partisipasi elektoralnya. Tepat, bila dikatakan bahwa pers memajukan budaya berdemokrasi elektoral di Indonesia. Pers Indonesia layak dipredikati sebagai pengawal integritas elektoral.***

Dr. Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat

Bagikan: