Minggu, 23 Februari 2020

PON 2020 Berpotensi Digelar di Dua Provinsi, Tinggal Tunggu Perubahan PP

- 22 Januari 2020, 09:19 WIB
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal (ketiga kiri) mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ratas itu membahas penyelenggaraan PON XX di Papua tahun 2020.* /ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT - Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 berpotensi untuk di gelar di dua provinsi. Saat ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sedang menunggu perubahan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memungkinkan penyelenggaraan terpisah.

Perubahan itu sendiri terjadi setelah datangnya surat dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo tertanggal 16 Januari 2020. Perihal surat tersebut adalah permohonan agar 13 cabang olahraga yang telah dicoret untuk tetap dipertimbangkan pada PON XX-2020 Papua.

Berawal dari pengurangan cabor yang akan dipertandingkan di PON. Dari yang awalnya 50 cabor terjadi pengurangan tiga cabor menjadi 47 cabor. Tiga cabor yang tercoret adalah arum jeram, bowling, dan korfball.

Baca Juga: Ponsel CEO Amazon Diduga Diretas Usai Dikirimi Pesan WhatsApp dari Putra Mahkota Arab Saudi

Kemudian muncul lagi SK Ketua Umum KONI Pusat No.100 Tahun 2019 tertanggal 11 Oktober 2019, menjawab permintaan Papua sebagai tuan rumah untuk melakukan rasionalisasi cabor mengingat keterbatasan venue.

Ada 10 cabor yang kemudian dikurangi lagi, yakni balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, aki air, soft tenis, tenis meja, dan woodball. Hingga dari 47 cabor kembali berkurang menjadi hanya 37 cabor.

Dalam surat tersebut dijelaskan, dengan adanya pengurangan tersebut, konsekuensinya adalah Puslatda (pusat pelatihan daerah) KONI untuk 13 cabor harus dihentikan. Hal itu dinilai berdampak pada atlet dan pelatih. Karena mereka tidak lagi menerima biaya pembinaan tiap bulan, yang bisa mengakibatkan menurunnya semangat dan mempengaruhi psikologi atlet. Serta bisa berdampak pada kesiapan atlet dalam mengikutu event nasional atau internasional berikutnya.

Baca Juga: Hanya dengan Bermain Pokemon Go, Pria Asal Inggris Turunkan 63,5 Kg Berat Badannya

Lalu, disampaikan pula bahwa untuk dapat menyelenggaran PON di lebih dari satu provinsi diperlukan perubahan/revisi Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (3) menjadi "Menteri menetapkan satu atau lebih pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional dengan memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga nasional".

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X