JAKARTA, (PR).- PSSI meminta agar pemerintah bisa memahami dan menghormati keputusan mereka untuk tetap melaksanakan Kongres Pemilihan PSSI 2016 pada 17 Oktober 2016 mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Plt. Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan kepada wartawan di Jakarta, Senin 12 September 2016, menuturkan bahwa keputusan tempat pelaksanaan kongres tersebut telah diputuskan sejak jauh hari oleh Komite Eksekutif PSSI pada 5 Agustus 2016 lalu. Terlebih mereka telah melaporkan keputusan Makassar itu ke AFC dan FIFA. "Keputusan tempat kongres tersebut sesuai mandat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar dua hari sebelum keputusan exco. Ini merupakan keputusan internal dan domain PSSI sepenuhnya. Mudahan-mudahan pemerintah bisa memahami dan menghormatinya," ujarnya. Menurut dia permintaan rekomendasi yang diajukan pihaknya semata-mata hanya formalitas untuk menghargai peran pemerintah. Jumat 9 September 2016, Kemenpora mengeluarkan surat bernomor S.2844/MENPORA/IX/2016 perihal rekomendasi. Dalam surat itu, pihak Menpora menyatakan menyambut gembira penyelenggaraan Kongres PSSI, tapi mereka menegaskan hanya akan memberikan rekomendasi bila Kongres PSSI digelar di Yogyakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Yogyakarta adalah tempat lahirnya PSSI. Penunjukkan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan kongres, dinilai pemerintah merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia. Dengan memperhatikan UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Deputi IV Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengatakan jika hal tersebut harus dituruti. Jika tidak, maka pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi penyelenggaraan kongres. "Poinnya sudah jelas bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan PSSI. Betul itu (penetapan tempat) ranah organisasi, tapi karena ada permintaan itu, maka hak pemerintah untuk juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan," katanya. Pihaknya mengaku tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol ditempat lahirnya PSSI. "Regulasi itu hanya dua sifatnya. Di patuhi atau dilanggar. Jika dilanggar, ya enggak keluar rekomendasinya," tukas Gatot menambahkan. Usulan pemerintah untuk memindahkan tempat berlangsungnya kongres pun telah didengar oleh Asprov PSSI Yogyakarta. Sekretaris Umum PSSI, Dwi Irianto menuturkan bahwa pihaknya sudah mendengar hal tersebut. Tapi, belum ada surat secara tertulis yang diterima pihaknya terkait kepindahan tempat kongres tersebut. "Belum ada surat resmi jika digelar di Yogyakarta," tuturnya. Pihaknya mengaku senang jika pelaksanaan kongres akan dilakukan di kotanya. Tapi dia mengaku belum mempersiapkan diri sebelum ada surat secara resmi dari PSSI.***