Minggu, 7 Juni 2020

Agus Kurnia: Ada Dugaan Mark-up Harga Cinderamata PON XIX

- 21 Maret 2016, 03:33 WIB

BANDUNG, (PR).- Cinderamata Gathering PON XIX yang digelar Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) KONI Jawa Barat pada Agustus 2014, bernilai lebih dari Rp 400 juta. Padahal souvenir tang diperuntukan bagi 350 tamu undangan itu hanya berisikan barang-barang dengan kualitas standar dan diduga berharga jauh lebih murah. Juru bicara Gerakan Peduli Jabar Kahiji (GPJK) Agus Kurnia mengatakan, souvenir itu menjadi salah satu item yang mengindikasikan mark up dalam pengadaan jasa Gathering PON XIX, yang ditemukan pihaknya. "Selain itu ada banyak item lain yang sudah kami cek silang ke pihak subkontraktor di mana ada selisih nilai yang cukup besar juga," katanya di Bandung. Menurut Agus, total biaya dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk souvenir pada surat perjanjian antara KONI Jawa Barat dan PT Diplus Indonesia, mencapai Rp 409,5 juta. Artinya satu kantong cinderamata untuk satu tamu bernilai hampir Rp 1,2 juta. Agus menambahkan, cinderamata tersebut terdiri dari balpoin, buku agenda, boneka surili, payung, topi, kaos, dan thumbler. Namun harga satuan dari setiap item itu dinilai tidak masuk akal. Untuk balpoin misalnya, harga satuan dalam RAB tertera Rp 100.000, sehingga total anggarannya mencapai Rp 35 juta. "Padahal dari hasil penelusuran kami, jenis balpoin magnet seperti itu paling mahal Rp 25.000. Dugaan mark up 400 persen," ujarnya. Selain itu, Agus juga menyoroti harga satuan buku agenda yang mencapai Rp 170.000. Padahal di pasaran harganya sekitar 75.000. Belum lagi harga satuan payung yang mencapai Rp 250.000, thumbler Rp 200.000, kartu undangan Rp 100.000 dan sistem barcode Rp 20 juta. Hal itu diakui Agus semakin memperkuat dugaan bahwa masih banyak item lain yang juga dimark up. "Dari situ kami telusuri lagi apakah ada subkontraktor yang dilibatkan dan ternyata kami menemukan beberapa penyedia barang untuk PT Diplus," ucapnya. Benar saja, sejumlah barang promosi kegiatan pun ternyata didapatkan dari subkontraktor dengan selisih harga yang tak kecil dibandingkan dengan harga dalam RAB. Salah satunya adalah billboard dan Megatron. Dalam RAB, harga total 6 billboard ditulis dalam 1 paket senilai Rp 300 juta. Padahal billboard yang dipasang selama 2 hari di Jln Pasteur, pintu tol Pasteur, Jln Layang Pasupati, Jln Surapati, simpang Jln Laswi-Jln Sukabumi, Jln Gatot Soebroto, dan simpang Jln Laswi-Jln Gatot Soebroto itu harganya berkisar antara Rp 20-45 juta, hingga totalnya hanya Rp 221,25 juta dengan ongkos produksi dan pemasangan. Masih dari subkontraktor yang sama, harga 2 paket megatron juga hanya 130 juta, sedangkan dalam RAB totalnya mencapai Rp 140 juta. "Dari 1 subkontraktor ini saja, sudah ada selisih hampir Rp 90 juta," kata Agus. Agus juga menyoroti kembali wewenang penyelenggaraan kegiatan tersebut. KONI Jawa Barat ternyata bertindak sebagai penyelenggara karena ditunjuk oleh Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jawa Barat. Meskipun demikian, surat penunjukan resmi bernomor 37/PB.PON/XIX/VIII/2014/Sekre, yang ditandatangani Sekum PB PON saat itu, Yudha M. Saputra, baru muncul pada 20 Agustus 2014. Sementara surat perjanjian KONI-PT Diplus sudah ditandatangani pada 12 Agustus 2014, berdasarkan surat tugas Plt. Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin tertanggal 8 Agustus 2014. "Ini kan aneh, KONI baru ditunjuk jadi pelaksana 20 Agustus tp sudah bikin surat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa 8 hari sebelumnya atas surat tugas Plt Ketum 12 hari sebelumnya," tutur Agus.***

Editor: Handri Handriansyah


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X