Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 19.1 ° C

Dua Tantangan Berat yang Dihadapi Pengurus KOI Periode 2019-2023

Wina Setyawatie
KETUA Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (PB ISSI) yang juga calon Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari (kanan) menghadiri pembukaan Kongres KOI di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Kongres KOI beragendakan penetapan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta Komite Eksekutif Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia dan Dewan Etik periode 2019-2023.*/ANTARA
KETUA Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (PB ISSI) yang juga calon Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari (kanan) menghadiri pembukaan Kongres KOI di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Kongres KOI beragendakan penetapan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta Komite Eksekutif Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia dan Dewan Etik periode 2019-2023.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ada dua tantangan berat yang akan dihadapi kepengurusan baru Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023. Kepengurusan baru ini  dipilih pada Kongres Pemilihan yang berlangsung pada Rabu, 9 Oktober 2019 di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta.

Tantangan pertama untuk kepengurusan baru setelahnya adalah bagaimana bisa meloloskan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2023. Lalu, tantangan kedua adalah bagaimana membenahi Undang-Undang Olahraga ke depan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi seperti yang terjadi saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum KOI Periode 2015-2019 Erick Thohir sesaat sebelum memimpin sidang pleno pemilihan.

"Untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 tentu jangan sampai jadi hal yang memberatkan. Karena kepemimpinan baru ini juga butuh dukungan dari stakeholder olahraga Indonesia lainnya untuk bisa mewujudkan mimpi itu terjadi. Mengingat proses untuk bisa menuju kesana cukup panjang," katanya.

Dirinya bersyukur, Presiden Internasional Olympic Committee Thomas Bach telah mengeluarkan pernyataan untuk tidak terburu-buru untuk mengumumkan tuan rumah Olimpiade 2032 meskipun banyak desakan. Bach memastikan tuan rumah Olimpiade 2032 tidak akan diumumkan pada saat Tokyo 2020 mendatang.

"Itu artinya dengan kepengurusan baru KOI dan pemerintahan yang baru, kita punya kesempatan dan waktu untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Karena untuk persiapan awal ini memang agak sempit," ujarnya.

Untuk isu UU olahraga, bila tidak segera dibenahi maka "overlapping" dari KOI, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan fungsi tugas Kemenpora akan terus tumpang tindih. Kepengurusan baru KOI, menurut dia, harus membentuk dukungan dari DPR untuk mencari solusinya.

"Kalau tidak diperbaiki, maka tidak akan menyelesaikan masalah olahraga saat ini. Justru kadang jadi penghadang untuk bisa memanfaatkan anggaran, hingga kami tidak bisa bergerak," ujarnya.

Menurut Erick, banyak alternatif yang bisa diambil dari contoh negara lainnya. Seperti KOI bisa berdiri sendiri dan Kemenpora sebagai National Sport Beareau, artinya KONI bersama dengan Kemenpora melakukan pembinaan. Kemudian alternatif kedua, KONI dan KOI digabung, tapi tugas kewenangannya berbeda. Tugas dan kewenangannya sesuai saat ini, dan pembinaan kembali ke Kemenpora. Alternatif ketiga, salah satu antara KOI dan KONI harus dibubarkan.

"Sebagai contoh, sukses Asian Games, karena ada "one stop meeting" yang dimana ada masalah kita duduk bersmaa, melakukan penyatuan visi hingga program bisa jalan. Hal seperti itu yang harus segera disenergikan, kalau tidak ini akan jadi bola salju yang tidak terbendung dan atlet juga yang dirugikan," ucapnya.

Erick berharap figur calon Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari yang saat ini menjadi satu-satunya kandidat bisa menjadi jembatan. Bukan hanya ke atlet, tapi juga dunia internasional, dan pemerintah.***

Bagikan: