Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Jangan Ada Lagi Jabatan Rangkap di PSSI

Wina Setyawatie
PSSI.*/DOK PR
PSSI.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Agar tidak ada benturan kepentingan, lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengamati sepak bola #SOS (Save Our Soccer), menilai jangan lagi ada rangkap jabatan di dalam kepengurusan PSSI baru periode 2019-2023.

Rangkap jabatan sejauh ini dilihat mereka sebagai sumber masalah di sepak bola nasional dalam rentang 20 tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator SOS Akmal Marhali dalam rilis yang diterima Pikiran Rakyat, Selasa, 8 Oktober 2019.

Rangkap jabatan dinilai memunculkan opini negatif sekaligus juga menghadirkan conflict of interest alias konflik kepentingan. Karena itu, menurutnya, sebelum terpilihnya figur-figur yang akan memimpin PSSI periode 2019-2023 perlu komitmen bersama demi kemajuan sepakbola Indonesia.

"Contoh paling konkret ada di pengurus PSSI saat ini. Dari anggota Komite Eksekutif PSSI saat ini hampir semuanya rangkap jabatan di PSSI maupun di klub maupun Asosiasi Provinsi. Sebut saja Plt. Ketua Umum Iwan Budianto (Presiden Arema FC), Yoyok Sukawi (Presiden PSIS Semarang), Pieter Tanuri (Presiden Bali United), Condro Kirono (Presiden klub Bhayangkara FC), Dirk Soplanit (Maluku), Yunus Nusi (Kalimantan Timur). Akhirnya, kerja exco tidak fokus. Benturan kepentingan terjadi. Alhasil, perolehan hasil klub-nya selalu dikaitkan dengan keberadaannya di PSSI," katanya.

Kembali ke makna dasar

Ke depan, PSSI harus kembali pada maknanya, yakni Profesional-Sportif-Sehat-Integritas. Hal itu dinilai penting untuk dijaga bersama-sama. Sebab rangkap jabatan akan membuka konflik kepentingan dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting untuk sepak bola nasional.

"Dalam statuta FIFA maupun PSSI, memang tidak secara implisit disebutkan terkait rangkap jabatan. Namun, secara etika moral tetap harus digariskan," tutur Akmal.

Dia mengatakan, sejauh ini rangkap jabatan lah yang memunculkan opini negatif. Karena sepakbola Indonesia belum benar-benar diisi oleh profesional yang berintegritas dan jauh dari kepentingan baik itu kelompok maupun klub yang menjadi peserta kompetisi.

"Jadinya bukan prestasi, tapi malah banyak diisi dengan sensasi. Ini menghambat percepatan pembangunan sepakbola nasional," tuturnya.

Semua harus bersih dari rangkap jabatan

Bukan hanya PSSI, juga regulator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB), pun juga harus bersih dari rangkap jabatan. Pejabat yang merangkap harus memilih salah satunya.

"Yang menjadi Komite eKsekutif maupun pengurus PSSI, LIB, dan juga berstatus sebagai pejabat/pengelola klub harus memilih. Tidak boleh lagi double job karena ini akan sangat mempengaruhi segala kebijakan yang diambil," ucapnya.

Potensi benturan kepentingannya sangat besar, jika hal itu terus berlanjut. "Bila PSSI mau baik, mari mulai dari sekarang kita luruskan niat dan jalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Tidak ada lagi Superman dan Superboy di sepakbola nasional. Sepakbola Indonesia butuh keteladan pemimpinnya," kata Akmal menegaskan.***

Bagikan: