Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

PBSI Akan Fasilitasi Pertemuan antara KPAI dan PB Djarum

Wina Setyawatie
SUASANA audisi beasiswa bulutangkis di di GOR Satria Purwokerto, Selasa 10 September 2019.*/EVIYANTI/PR
SUASANA audisi beasiswa bulutangkis di di GOR Satria Purwokerto, Selasa 10 September 2019.*/EVIYANTI/PR

JAKARTA, (PR).- PBSI berencana untuk mempertemukan PB Djarum dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bermusyawarah bersama mencari jalan keluar agar pembinaan bulutangkis untuk usia muda tidak terhenti, karena kecurigaan adanya ekploitasi anak. Harus ada pengertian dan pendalaman orientasi tentang pembibitan usia muda ini. 

"Bulutangkis ini konsisten menyumbangan kehormatan bagi Indonesia di kancah dunia. Ini harus kita pertahankan dan jaga. Makanya saya sedih mendengar pembinaan yang dilakukan oleh PB Djarum kemudian dinilai eksploitasi anak oleh KPAI. Kita harus duduk musyawarah, duduk bersama untuk bicarakan. Kalau perlu kita lempat ke ruang publik untuk di diskusikan," kata Ketua Umum PBSI Wiranto kepada wartawan, di Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. 

Solusi akan masalah tersebut, menurutnya pasti ada. Asalkan semua ada pengertian dan pemahaman yang sama tentang orientasi pembibitan yang dilakukan PB Djarum itu apa. 

"Tapi kalau belum-belum ada sudah ada kecurigaan, itu tidak baik. Pasti tidak akan ketemu pemahamannya. Nanti pasti kita ajak duduk bersama. Tapi tidak sekarang, karena hawanya masih panas. Pokoknya secepatnya harus diselesaikan. Kalau pembinaan dan pembibitan diganggu, kemudian berhenti, saya lebih baik mundur saja," tegas Menteri Polhukam tersebut. 

Menurut Wiranto, hilangnya program pembinaan dan pembibitan mungkin dampaknya tidak akan terasa saat ini, tapi lihat lima tahun ke depan. Pasti bulutangkis Indonesia dinilainya akan terpuruk.

"Kalau secara teknis ada masalah ya diselesaikan, tapi jangan sampai pembibitannya yang dipermasalahkan. Jadi juara dunia itu tidak mudah, bukan hanya talenta, tapi juga semangat dan pelatihan, baru dia akan jadi. Talenta kalau tidak ditemukan lewat pembibitan ya jadi juara kampung saja terus. Jadi jangan menyepelekan pencarian bibit ini," tuturnya. 

Untuk melakukan pembibitan butuh daya tarik. Misalnya, kalau audisi, anak-anak ujarnya pasti akan melihat siapa yang mengaudisinya. Lalu, bagaimana masa depan anak tersebut saat diserahkan pada proses pembibitan, yang bisa menarik minat orang tua untuk bisa mengikutkan anaknya dalam audisi. 

"Hal-hal itu pasti memiliki daya tarik tersendiri. Karena tiap orang tua pasti punya target anaknya itu nanti akan jadi apa? Kalau pembibitan seperti itu kita stop, sayang dong. Makanya jangan hanya Hitam Putih melihatnya. Coba lihat dari sisi manfaatnya, hambatannya nanti seperti tuduhan-tuduhan mengeksploitasi anak. Kita akan bicarakan, apakah ada satu kebijakan yang bisa kita mainkan agar Djarum tetap melaksanakan bakti kepada negeri ini dengan pembibibitan tanpa kemudian ada tuduhan semacam itu," kata Wiranto.

Kirimkan surat

Sementara itu, pihak Kemenpora telah mengirimkan surat kepada Ketua KPAI menindaklanjuti surat dari mereka tanggal 29 Juli 2019, perihal pemberhentian Audisi Djarum Foundation. Dalam surat bernomor S.8.30.1/MENPORA/SET.BII/VIII/2019 menerangkan bahwa Kemenpora pada dasarnya menghormati kewenangan atribut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akan tetapi, pihaknya menilai kurang tepat penilaian bahwa ada tindakan eksploitasi anak dalam kegiatan audisi tersebut. 

"Kemenpora sampai saat ini tidak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat diskualifikasi sebagai tindakan eksploitasi anak seperti yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahuan 2002 tentang perlindungan anak," bunya surat tersebut.

Berdasarkan pencermatan, Djarum Foundation yang merupakan pengelola dana CSR PT Djarum telah melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf h dan huruf I, Pasal 28 huruf d, dan pasal 37 peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yakni tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakat. 

Djarum Foundation juga dinilai merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam mendanai keolahragaan yang memiliki keterbatasan dari APBN maupun APBD, hingga diperoleh dana alternatif sumber pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan hingga sangat disayangkan apabila harus dihentikan dengan dugaan yang tidak berdasar. Bahkan seluruh kegiatan Djarum Foundation sudah terbukti telah banyak menciptakan dan mencetak atlet bulutangkis kelas dunia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia. 

Kemenpora berharap agar KPAI mendukung untuk bersama-sama menggalakan penggalangan partisipasi masyarakat untuk menambah alternatif sumber-sumber pendanaan keolahragaan guna mendorong lahirnya atlet-atlet potensial di berbagai cabang olahraga.*** 

Bagikan: