Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Langit umumnya cerah, 19 ° C

Muncul Wacana Rasionalisasi Jumlah Cabang Olah Raga pada PON 2020 Papua

Wina Setyawatie
PON XX/2020 Papua/DOK. PR
PON XX/2020 Papua/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Ada wacana baru terkait penyelenggaraan PON XX/2020 Papua. Karena sejumlah keterbatasan, besar kemungkinan akan ada rasionalisasi cabang olah raga yang dipertandingkan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait PON di Kantor Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.

Imam Nahrawi kini masih melakukan pertimbangan dan pembahasan dengan pimpinan Kemenpora lainnya untuk membahas cabang-cabang olah raga yang masih rentan diteruskan penyelenggaraannya dalam PON XX/2020.

"Ini masih dalam pertimbangan. Karena seideal apapun rencana kita, kalau pada waktu tertentu tidak tersedia akomodasi, fasilitas, dan kemudahan transpotasi, berarti harus ada rasionalisasi cabang olah raga. Makanya, harus dipersiapakan kelegowoan," tuturnya.

Imam Nahrawi belum tahu kapan akan memutuskan dan memanggil perwakilan cabang-cabang olah raga itu untuk sosialisasi rasionalisasi. Saat ini pembahasan baru berupa rapat koordinasi awal dan belum ada keputusan.

"Sampai sekarang belum ada cabang olah raga PON yang dihilangkan. Tapi kalau nanti ada kesulitan, masukan ini akan jadi pertimbangan kami," ujar Imam Nahrawi.

Dari hasil rapat koordinasi itu, kata dia, ada rencana munculnya Instruksi Presiden sebagai tambahan untuk keterlibatan Kementerian/Lembaga yang lain seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Sosial, Bekraf, Kementerian Pertanian, dan beberapa lembaga pemerintahan kabupaten di Papua.

Masalah percepatan akomodasi untuk menampung para atlet dan ofisial tim peserta dari 34 provinsi juga menjadi bahan pertimbangan. Masih menjadi wacana apakah akan dibangun wisma atlet baru atau merenovasi asrama yang dimiliki TNI, Polri, kampus-kampus, maupun fasilitas home stay.

"Hal tersebut terus kami matangkan bersama pemerintah provinsi dan PB PON. Tentunya, nanti eksekutornya dari Kemenpupera. Untuk masalah peralatan, sudah dibahas dan sudah disepakati bersama cabang-cabang olah raga," ujarnya.

Untuk bantuan khusus Kemenpora sebesar Rp 191 miliar, menurut Imam Nahrawi, hal itu akan masuk dalam anggaran 2020. Dengan catatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa pengadaan atau penyelenggaraan harus melibatkan potensi lokal.

"Ini yang perlu diperinci lagi. Adakah alat-alat olah raga yang bisa diproduksi oleh produsen domestik di Papua, khususnya," ujar Imam Nahrawi.

Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri akan dibawa ke Rapat Terbatas di Istana, Senin 26 Agustus 2019 untuk dibahas bersama Presiden Joko Widodo.***

Bagikan: