Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya berawan, 15.9 ° C

Potensi Dualisme Organisasi PSSI Muncul Lagi?

Wina Setyawatie
PARA voter PSSI berkumpul dalam Pra-KLB pssi yang difasilitasi oleh Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. Ada 28 voter PSSI  yang hadir dalam acara tersebut.*/WINA SETYAWATIE/PR
PARA voter PSSI berkumpul dalam Pra-KLB pssi yang difasilitasi oleh Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. Ada 28 voter PSSI yang hadir dalam acara tersebut.*/WINA SETYAWATIE/PR

JAKARTA, (PR).- Potensi dualisme organisasi sepak bola Indonesia kembali muncul. Ini karena, Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) secara mandiri mulai menggelar persiapan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019.

Mereka mengundang para voter PSSI untuk menyatukan suara meminta sekaligus menyerahkan surat permintaan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLN) dan meminta mengubah agenda KLB untuk pemilihan ketua umum PSSI yang baru. Surat permintaan untuk mempercepat pelaksaan KLB itu akan dikumpulkan di KPSN dan nantinya akan diserahkan kepada PSSI. Dari 28 voter yang hadir dalam pertemuan, baru 10 voter yang menandatangani surat permintaan percepatan KLB. 

Mereka menilai hal itu sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 dalam Statuta PSSI yang menyatakan Komite Eksekutif harus mengadakan Kongres Luar Biasa jika 50 persen (lima puluh persen) anggota PSSI atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah delegasi (Pasal 23) membuat permohonan tertulis. Permintaan tersebut harus mencantumkan agenda yang akan dibicarakan. 

Kongres Luar Biasa harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut. Apabila Kongres Luar Biasa tidak diadakan, Anggota yang memintanya dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai usaha terakhir, Anggota bisa meminta bantuan dari FIFA.

"Dari voter meminta percepatan untuk pelaksanaan KLB, kami hanya mengawal. Kedaulatan itu ada di tangan voter. Merekalah pemilik opsi hak suara. Kita harus berubah agar sepak bola kita punya daya saing dan bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi," ujar Ketua KPSN Suhendra Hadi Kuntono usai pertemuan. 

Sejauh ini PSSI telah mengirimkan surat undangan kepada para anggota PSSI akan pelaksanaan kongres. Rapat Komite Eksekutif, 1 Mei lalu, di Kantor PSSI telah memutuskan 13 Juli 2019 akan dilaksanakan KLB dengan tiga agenda yakni, revisi statuta PSSI, revisi kode pemilihan PSSI, dan memilih anggota baru untuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Sementara untuk Kongres Pemilihan ditetapkan pada 25 Januari 2020. 

Para voter yang hadir dalam pertemuan itu menilai jika jarak antara KLB dan kongres pemilihan terlalu jauh. Lalu, agenda KLB pun tidak menetapkan langsung pemilihan Ketua Umum PSSI baru. Namun, malah di agendakan kongres biasa. 

Menurut Suhendra, bila PSSI tetap bersikeras untuk melaksanakan KLB pada 13 Juli tanpa agenda pemilihan ketua umum, maka voter bisa saja melakukan KLB sendiri, dengan kata lain ada opsi tidak percaya. "Ya kita lihat nanti. Karena kedaulatan ada di voter, mereka yang akan bertanggung jawab terhadap pilihannya," tuturnya. 

Jangan dualisme

Beberapa voter mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan adanya sampai terjadinya dua KLB, karena hal itu bisa berpotensi dualisme. Beberapa Asprov bahkan menyuarakan agar untuk berkomunikasi dengan PSSI dan menjaring suara voter agar bisa mencapai 2/3 agar dapat menekan PSSI mempercepat dan mengubah agenda KLB.

Salah satunya Ketua Asprov PSSI Aceh, Nazir Hanam. Menurut dia, untuk kongres aturannya sudah ada dalam statuta sebagai amandemen tertinggi. Bisa menghadirkan 2/3 anggota PSSI sebagai syarat awal jadi satu hal penting sebagai bentuk legalitas untuk mengambil keputusan.

"Jika KLB yang memfasilitasi hari ini juga akan menghadirkan 2/3 anggota PSSI untuk mengesahkan KLB, dengan proses yang sama. Artinya kita tidak mengajui surat edaran PSSI untuk KLB 13 Juli 2019. Disini voter harus melihat lagi, agar jangan sampai terjadi dua KLB. Karena kalau itu terjadi maka potensi dualisme kepemimpinan di PSSI akan ada lagi," katanya. 

Dia mengusulan agar semua voter yang hadir kemarin, memberikan muatan kepada PSSI atau tetap mengikuti skenario PSSI semula, yakni KLB 13 Juli. Dari situ strateginya, ujarnya adalah dengan mengusai Komite Pemilihan (KP). Karena di komite tersebut menurutnya yang paling menentukan siapa Ketua dan Exco. 

"Masalah pelaksana KLB siapa, terserah. Kita (KPSN dan voter) atau kita yang masuk ke PSSI. Tinggal pilih opsi yang mana. Kalau kita ikut PSSI KLB  13 Juli, maka pelaksanaan kongres pemilihan bisa 3 bulan setelah keputusan itu diterima PSSI. Lebih cepat. Kita tinggal menentukan siapa calon yang mau diusung dan apa yang mau kita perjuangkan," katanya. 

Sementara itu Ketua Asprov Sulawesi Tenggara Sabaruddin Labamba menambahkan, bahwa para voter tentu tidak bisa menghindari agenda normatif PSSI. Hanya saja, menurutnya, voter bisa menambahkan agenda lain yang tetap bisa mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan FIFA. 

"Kalau saya sarannya, coba kita bangun komunikasi dengan PSSI. Membicarakan selisih waktu kongres pemilihan sangat panjang  dari KLB, sementara kondisi sepakbola Indonesia saat ini sudah carut marut. Kita cari jalan apakah ada jalan untuk bisa memperpendek waktu kongres pemilihan, dengan komunikasi dengan pihak lain, misalnya FIFA. Kita cari format yang lebih pendek dan tidak mengugurkan legitimasi PSSI," ucapnya. 

Asprov Jawa Barat yang diwakili oleh Laga Sudarmadi mengatakan pihaknya belum menentukan sikap. Mereka masih melihat proses yang berjalan. "Kami mendengarkan saja. Hadir sebagai teman karena di undang. Tidak ada misi atau visi khusus yang dibawa," katanya.***

Bagikan: