Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 30.5 ° C

Mutasi Tidak Menggugurkan Putusan BAORI Soal Legalitas Ketua KONI Jabar

Arif Budi Kristanto
KONI.*/DOK PR
KONI.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Penugasan baru Ketua KONI Jabar Brigjen TNI Ahmad Saefudin menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan dinilai tidak menggugurkan putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) yang menyatakan kepengurusan KONI Jabar cacat hukum. Oleh karena itu pula, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat diminta tidak gegabah menyalurkan dana hibah kepada KONI Jabar.

"Mutasi Ketua KONI Jabar menjadi dosen tidaklah berlaku surut, tidak menggugurkan putusan Baori yang sudah diperkuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sengketa perkara KONI Jabar di BAORI sesuai UU SKN (Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional) itu sudah final, bahkan sudah pada tahap teguran atau panggilan Ketua Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat kepada KONI pusat maupun KONI Jabar untuk melaksanakan keputusan BAORI itu," ujar Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Soft Tenis Indonesia (Pesti) Jawa Barat Bambang Haryono sebagai salah satu penggugat legalitas Ketua KONI Jabar di Bandung, Selasa, 5 Februari 2019.

Menurut Bambang, sebelum bersurat dengan Kementerian Dalam Negeri, Dispora Jawa Barat melalui Plt Kadispora disarankan agar terlebih dulu berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jabar untuk meminta pertimbangan hukum setelah Ahmad Saefudn dirotasi dari jabatan struktural Kemenhan. Apalagi, kata dia, Ahmad Saefudin masih berstatus perwira tinggi TNI aktif. 

"Sesuai pasal 47 UU TNI Nomor 34/2004, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sengketa KONI Jabar ini juga sudah sesuai UU dan sudah pada tahapan putusan pengadilan. Jadi Dispora sebaiknya meminta pendapat hukum dari Biro Hukum Pemprov Jabar dulu agar kita semua tepat dan cepat dalam mencari slusi," kata Bambang.

Sementara itu Mantan Ketua KONI Kota Bandung Herry Mei Oloan menilai putusan BAORI yang sudah diperkuat oleh pengadilan terjadi karena pelanggaran yang dilakukan Ahmad Saefudin terhadap UU SKN pada saat maju menjadi Ketua KONI Jabar dalam jabatannya sebagai tentara aktif dan pejabat struktural Kemenhan.

"Kalaupun sekarang ada mutasi pada posisi sebagai pengajar, perubahan tugas beliau tidak menjadi alasan pembenaran menggugurkan pelanggaran karena pelanggarannya sudah dilakukan. Kalau cara berpikir Plt Kadispora seolah-olah mutasinya berlaku surut, itu salah. Apapun aturan yang dikeluarkan berlaku sejak ditanda tangan. Apalagi ini hanya soal mutasi," ujarnya. 

Pemprov Jabar sebelumnya mendapatkan arahan untuk tidak menyalurkan dana hibah kepada KONI Jabar pimpinan Ahmad Saefudin. Rekomendasi itu didasari telaahan Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang menyatakan bahwa jabatan Ahmad Saefudin sebagai Kepala Pusat Litbang Sumdahan Kementerian Pertahanan RI merupakan jabatan struktural sehingga tidak sesuai dengan Pasal 56 PP 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Atas dasar pertimbangan Biro Hukum Kemenpora itulah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri berpendapat bahwa Pemprov Jabar tidak dapat menyalurkan dana hibah ke KONI Jabar karena dinilai status hukum.

Namun setelah Ahmad Saefudin dirotasi dan mendapatkan penugasan baru menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Dani Ramdan pada Jumat, 1 Februari 2019, menyatakan, berdasarkan konsultasi lisan via telefon dengan Biro Hukum Kemenpora, terkait status Ketua KONI Jabar yang tidak lagi menempati posisi sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertahanan RI, maka penyaluran hibah sudah tidak ada kendala.

"Dengan demikian, status beliau sudah bukan sebagai pejabat struktural. Namun, kami akan memastikannya melalui mekanisme konsultasi tertulis antara Gubernur (Jawa Barat) dengan Menpora serta Mendagri. Rekomendasi dari dua kementerian itulah yang akan menjadi dasar bagi Pak Gubernur (Ridwan Kamil) dalam penyaluran dana hibah 2019," kata Dani.

Besaran dana hibah pembinaan olah raga yang akan disalurkan ke KONI Jabar sendiri mencapai Rp 40 milyar. Dana tersebut, kata Dani, berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

Sebagai informasi, rangkap jabatan Ketua KONI Jabar Ahmad Saefudin sebagai TNI aktif sekaligus pejabat struktural Kemenhan menjadi cikal bakal perkara gugatan kepada BAORI yang dilakukan oleh empat pengurus cabang olah raga dan satu badan fungsional olah raga, yakni Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Soft Tenis Indonesia (Pesti) Jabar, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jabar, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jabar, Wushu Indonesia (WI) Jabar, dan Persatuan Gerak Jalan (PGJ) Jabar.

Gugatan tersebut dikabulkan  BAORI dengan putusan yang intinya menyatakan kepengurusan KONI Jabar di bawah pimpinan Ahmad Saefudin cacat hukum. BAORI juga meminta KONI Pusat mencabut SK kepengurusan dan menunjuk Plt Ketua KONI Jabar untuk menyelenggarakan musorprovlub dan memilih ketua baru.

Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerbitkan surat tugas serta surat penetapan teguran kepada KONI Pusat dan KONI Jabar pada 25 Januari 2019.***

Bagikan: