Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Berawan, 22.4 ° C

Edy Rahmayadi Mengundurkan Diri, Sejumlah PR Harus Dibenahi PSSI

Wina Setyawatie
Ilustrasi/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
Ilustrasi/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

JAKARTA, (PR).- Setelah Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, Joko Driyono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum justru memiliki tugas lebih berat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya dalam jangka waktu setahun hingga masa kepengurusannya selesai. 

"PR" melihat ada beberapa hal yang krusial, salah satunya soal pengaturan skor yang terjadi di kompetisi di tanah air. Kasus tersebut mencoret muka sepak bola Indonesia, mengingat paska sanksi FIFA, sepak bola Indonesia berjalan dengan lancar dan bersih. 

Kasus ini menjadi sesuatu yang mungkin di luar dugaan. Edy pun seakan kecolongan pada saat dia memimpin federasi ini. 

Kasus pengaturan skor ini sendiri terkuak saat salah satu manajemen klub Liga 3 dan Liga 2 dengan berani mengungkapkannya ke publik lewat suatu program acara di televisi. Di hadapan publik, kedua klub meminta pihak polisi untuk turun tangan untuk menanggulangi hal tersebut, mengingat penerapan hukum di PSSI dinilai mereka kurang tegas. 

Polisi pun bergerak cepat dengan langsung membentuk Satgas Pemberantasan Pengaturan Skor. Tidak menunggu lama, sejumlah nama yang terlibat pengaturan skor akhirnya tercokok. Beberapa nama bahkan merupakan pengurus PSSI, seperti anggota Komite Eksekutif yang juga Ketua Asprov Jawa Tengah Johar Lin Eng dan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto atau yang dikenal dengan nama Mbah Putih. Bahkan belakangan ada seorang wasit yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nurul Safarid. 

Prioritas Joko Driyono

PSSI masih punya pekerjaan rumah untuk mencari siapa dalang dari kasus ini. Meski kembali nantinya akan diserahkan kembali kepada kepolisian jika yang berlaku adalah hukum positif. 

Joko sendiri mengaku jika pengentasan pengaturan skor ini menjadi prioritas program yang harus diselesaikan di tahun ini. Pada saat Kongres Tahunan, PSSI telah mengesahkan Komite ad hoc integrity yang diketuai oleh Ahmad Riyad dan Azwan Karim sebagai wakil. Komite ini bertugas memerangi pengaturan skor dan menipulasi pertandingan, serta mereka wajib membangun sinergi dengan stakeholder sepak bola lainnya, khususnya kepolisian. 

"Referensi komite ini adalah sirkulasi dari FIFA di 2014 lalu. Komite ini akan lebih kepada memproteksi sepakbola dari hal-hal yang kita kategorikan sebagai pengaturan skor. Komite ini pun diharapkan bisa jadi pintu gerbang yang melahirkan sinergi dan koordinasi dengan penegak hukum, khususnya polisi. Disamping secara internal mereka juga membangun sistem agar bisa memerangi pengaturan skor ini lebih terstruktur dengan instrumen dan sumber yang tertata dengan baik," ujar Joko. 

Bekerja dengan fungsi dan waktu tertentu, komite ini diharapkannya bisa dipatenkan. Hingga lanjutannya nanti bisa lahir departemen integritas di PSSI. 

"Dalam hal integritas, inisiatif FIFA maupun AFC dikenal dengan namanya "single poin of contact" (SOPC). Itu adalah saluran di masing-masing federasi untuk berintegrasi dengan FIFA kaitannya dengan memerangi pengaturan skor ini," katanya. 

Memerangi pengaturan skor ini bukan hanya dengan membentuk komite integritas ini saja, namun PSSI juga sadar jika mereka harus melakukan "bersih-bersih" di dalam komite-komite tetapnya, khususnya badan peradilan. 

"Ini juga salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Merestrukturisasi Komite Disiplin, Komite Banding, dan Komite Wasit. Kemudian nanti juga harus ada elemen pendukung lainnya yang juga di "endorse" dalam kongres yakni unit independen yang akan mengelola wasit profesional," ucapnya. 

Dari komite hingga komdis

Pergantian personel komite-komite tetap PSSI ini dilakukan secara total. Bisa dibilang secara mayoritas. Dimana pada struktur Ketua dan Wakil Ketua di komite-komite tersebut penempatan personel harus melihat dari kompetensi, pengalaman, dan pertimbangan-pertimbangan khusus. 

"Khususnya Komdis, kami (PSSI) telah melakukan penjaringan dari hasil usulan anggota-anggota PSSI beberapa bulan yang lalu. PSSI pun telah menjaring sesuai kompetensinya. Saat ini masih 8-10 orang kandidat, dimana nantinya akan ada pengerucutan akhir menjadi hanya lima orang saja, termasuk Ketua dan Wakil," ucapnya. 

Jika berbicara kualifikasi untuk Komdis, dalam statuta memang mengisyaratkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua haruslah orang yang memiliki latar belakang hukum. Ditambah lagi, mereka juga harus memiliki pengetahuan seputar sepak bola secara umum. Tidak perlu secara teknis, tapi wajib yang memiliki integritas tinggi. 

Khusus untuk restrukturisasi komite wasit, PSSI sendiri disarankan untuk menambah jumlah anggota komite. Tidak hanya lima saja. Karena dalam perkembangannya, sesuai asistensi FIFA untuk mengakselerasi dengan perkembangan sepak bola di tanah air, tidak boleh hanya wasit sepak bola saja yang diperhatikan, tapi juga futsal, dan sepakbola wanita. 

Guna membersihkan diri dari wasit kotor, disetujui juga oleh Exco untuk PSSI mendorong dibentuknya unit independen wasit profesional. Dari sisi PSSI sebagai induk organisasi, unit ini dibentuk untuk menyelamatkan profesi wasit profesional. Lembaga ini akan berdiri independen. PSSI memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelola manajemen wasit. Penugasan, monitoring, pemeliharaan, dan pengembangan untuk wasit-wasit yang bertugas di Liga Profesional. 

"Sederhananya, kami ingin mengcopy premier league dan profesional game match oficial limited (PGMOL) yang merupakan unit terpisah dari FA (Federasi Sepak Bola Inggris) dan EPL (English Premier League) yang menangani masalah wasit," tukasnya. 

PSSI sangat sadar untuk membersihkan wasit ini lewat unit ini tantangannya tidak mudah. Pertama harus ada sistem dan infrastrukturnya. Kedua manajemen expertnya, serta ketiga bahan bakunya sendiri, yakni pelaku di lapangan. 

"Kita bisa mengimport sistem dan expertnya, namun tidak semerta-merta menjadikan wasit kita menjadi top referee. Karena hal itu menyangkut sisi lain yakni pengembangan. Unit independen ini tidak mengurusi hal tersebut. Kebijakannya datang dari PSSI melalui komite wasit, tapi operasionalnya karena pertandingan sangat intens, pengawasannya butuh kompetensi yang tinggi dan banyak hal yang menurut kita ini terobosan. Hal ini diharapkan menjawab keinginan atau pekerjaan rumah selama ini. Sekalipun kita ketahui, stok SDM kita di level perwasitan kita tidak banyak," tegas Joko. 

Pembayaran hak klub

Pembayaran hak klub juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PSSI. Terutama untuk hak siar dan subsidi kepada klub-klub liga profesional (Liga 1 dan 2) yang menjadi kewajiban PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi. 

Hingga akhir tahun lalu, LIB baru memenuhi kewajibannya untuk klub Liga 1, sebesar Rp 5 miliar dari total kontribusi Rp 7,5 miliar. Masih ada tersisa sebesar Rp 2,5 miliar yang hingga saat ini masih terhutang. Uang tersebut diberikan untuk kegiatan klub pada pengembangan usia muda. 

Pembayaran kontribusi sebesar Rp 5 miliar itu sendiri dilakukan dalam delapan tahapan. Dimana medio pembayarannya dilakukan mulai April hingga Desember tahun lalu. 

Hingga kini sisa uang Rp 2,5 miliar tersebut masih menjadi tanda tanya. Mengingat masih ada partner LIB yang belum melunasi kewajibannya. 

Pelunasan uang pembinaan usia muda itu pun diberikan dengan beberapa pertimbangan dari PT LIB dan PSSI. Antara lain tentang aktivitas pembinaan usia muda klub sepanjang musim lalu, jumlah total pemain usia muda (U-23) yang turun di Liga 1 musim 2018 lalu, serta lisensi klub. 

Share dan rating acara televisi

Untuk hak klub lainnya, yakni dana rangking kompetisi dan rating yang merupakan pengganti uang hadiah, sesuai kesepakatan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada Maret 2018 lalu atau sebelum Liga 1 musim lalu bergulir, bahwa disetujui jika tidak ada lagi pembagian share rangking dan rating televisi. 

Hal itu mengingat LIB baru bisa melunasi tunggakan hak siar Liga 1 2017 lalu pada pertengahan Januari 2019 ini. Dana rangking di akhir kompetisi dan rating ini merupakan pengganti uang hadiah. 

Jika berkaca dari janji PSSI, tim juara bisa mengantongi uang hingga mencapai Rp 17,5 miliar. Uang hadiah itu bergantung pada posisi akhir di liga dan rating siaran televisi. Sedangkan untuk uang rating, PSSI sebelumnya mengatakan jika dana hak siar dan rating pertandingan menjadi tanggung jawab penuh dari media partner dan LIB. Jika mengacu dalam musim lalu, aturan tentang besaran dan pembagian keuntungan dari hak siar tidak diatur secara resmi dalam aturan LIB. Operator liga bersama penyiar hanya mengatur tentang pertandingan yang akan disiarkan langsung maupun tunda.

"Hal itu sudah disepakati oleh 18 klub Liga 1 bahwa tunggakan akan dibayarkan pada awal 2019 ini. Uang ini adalah dana distribusi rating TV," kata Direktur Utama PT LIB Berlinton Siahaan. Sayang, Berlinton enggan membuka soal besaran hak siar dan dana distribusi rating TV. Intinya ini merupakan urusan internal PT LIB dan klub. ***

Bagikan: