Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Cerah berawan, 26.9 ° C

Spekulasi Pengganti Edy Rahmayadi di PSSI Bermunculan

Wina Setyawatie
PSSI Edy Rahmayadi.*/ANTARA
PSSI Edy Rahmayadi.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Banyak spekulasi yang muncul terkait mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI di tahun ketiga kepengurusannya. Bukan dicalonkan atau dimunculkan oleh 85 voter PSSI, beberapa nama kandidat justru muncul dari masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan "PR", ada tiga nama yang sempat terwacanakan menjadi calon pengganti Ketua Umum PSSI untuk periode berikutnya. Ada yang dari kalangan aparat keamanan, klub, dan bahkan pengusaha. 

Krishna Murti

Nama pertama yang mulai muncul adalah Krishna Murti. Dia datang dari kalangan aparat keamanan. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Pengaturan Skor Barekrim Polri, yang kini sedang menangani kasus pengaturan skor dalam kompetisi sepakbola di tanah air yang sedang marak. 

Sejak diberikan tanggung jawab menjadi bagian dari Satgas, Krishna lebih menyaring menyuarakan sesuatu yang terkait dengan sepak bola nasional di media sosialnya. Cuitan pertamanya terkait sepak bola dituliskannya di Istagram pada akhir tahun lalu. 

Ketika itu, dia mengungkapkan kekesalannya dengan kepemilikan beberapa klub sepak bola di tanah air, yang pemiliknya juga ada di jajaran pengurus PSSI. 

"Ada beberapa klub sepak bola besar banget. Pemiliknya adalah orang-orang dalam federasi. Itu sama saja pengurus FA Inggris juga punya club Chelsea. Pokoknya elu-elu kupret aja dah yang punya bola. Cuma ada di Indonesia yang seperti itu. BONGKAR," tulisnya dalam narasi foto dirinya yang tengah duduk di Stadion Stamford Bridge milik Chelsea.

KRISHNA Murti.*/ANTARA

Kemudian pada 4 Januari dia juga membagikan tangkapan layar soal dampak buruk praktik match fixing. Dibawahnya diberi narasi, "Kalau kamu baik maka mafia sepak bola hilang. Kalau mafia sepak bola hilang, suporter tidak akan tawuran. Artinya kamu harus baik, maka tawuran ilang. Artinya tawuran terjadi karena kamu belum baik. Artinya kalau kamu sudah baik, suporter harus janji enggak akan tawuran lagi. Ayo semua kami harus baik supaya semua baik". 

Enam hari lalu, dia pun kembali menuliskan pemikirannya tentang sepak bola. "Saya pengen banget update bola. Kasih pencerahan-pencerahan tentang mafia bola. Tapi netizen yang komen ternyata seperti suporter bola. Komennya baper, brutal, saling serang, saling bela klub. Akhirnya saya tahu gambaran sepak bola Indonesia dari komen-komen netizen. Sebagian dari kalian ternyata tidak peduli sepak bola Indonesia maju atau tidak maju. Bagi sebagian kalian: yang penting klub juara, gak penting gimana caranya. Pantes, mafia subur," tulisnya lagi. 

Umuh Muchtar

Nama kedua yang terwacanakan adalah Manajer Persib Umuh Muchtar. Nama Umuh sendiri muncul dari mulut mantan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi sendiri, saat menyampaikan pidatonya dalam kongres PSSI, Minggu 20 Januari 2019 kemarin.

MANAJER Persib Umuh Muchtar.*/DOK. PR

Tanggapan Edy lebih kepada menyindir Umuh yang dinilainya gencar menuntut dia untuk melepaskan tampuk pimpinan di federasi sepak bola Indonesia itu. "Mungkin lebih pantas Umuh di sini (PSSI) memimpin, silakan. Jangan hanya teriak dari luar, tunjukkan kedewasaan. Apa kata orang luar? Indonesia Primitif?" kata Edy seakan menantang. 

Erick Thohir

Nama ketiga yang muncul adalah Erick Thohir. Namanya muncul setelah ada warga net pecinta sepak bola nasional, Wira Adikusuma, yang memulai petisi secara online melalui situs change.org, yang meminta orang-orang untuk bergabung bersamanya dengan menandatangani petisi dengan tujuan "Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI". 

Dalam narasi tertulis dalam petisi tersebut, sumber ingin mengajak netizen sepak bola Indonesia untuk mendorong Erick Thohir sebagai ketua Umum PSSI, serta didengar oleh Presiden RI Joko Widodo dan pihak berwenang lainnya. Petisi ini tulisanya bertujuan agar sepak bola Indonesia tidak dibekukan lagi oleh FIFA, dan PSSI dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memahami bola.

Berpengalaman, profesional, bersih, kredibel, dan netral. Sosok tersebut yang dinilai Wira sebagai pencetus petisi tersebut ada di sosok Erick. Per 21 Januari 2019, pukul 20.05 WIB, dari target 2500 orang, sudah ada 1996 orang yang menandatangani petisi.

Target petisi terus bertambah seiring jumlah orang yang turut menandatanganinya. Erick sendiri tidak terang-terangan aktif di sepakbola dalam negeri. Perannya lebih sebagai pemilik saham salah satu klub bola besar di tanah air. 

KETUA Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI) Erick Thohir menjadi pembicara dalam dialog refleksi akhir tahun olahraga Indonesia di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (10/12/2018). Dialog refleksi akhir tahun itu mengusung tajuk "Apakah Masa Depan Atlet Indonesia Terjamin?".*/ANTARA

Meski begitu sepak terjangnya di dunia olahraga tidak bisa dipungkiri lagi, terutama di dunia internasional. Dia pernah memimpin sebagai Presiden Direktur salah satu klub besar Liga Italia, Inter Milan. Dia juga pernah jadi pemilik klub sepak bola Amerika DC United dan pernah memiliki salam di klub basket NBA, Philadelphia 76ers.

Di olahraga tanah air pun dia juga menjadi pemilik klub basket Satria Muda yang telah menjadi juara kompetisi bola basket tertinggi ditanah air, Indonesia Basketball League (IBL) sebanyak 10 kali. Erick juga sukses sebagai penyelenggara salah satu turnamen sepak bola terbesar ditanah air, yakni Piala Presiden selama tiga tahun berturut-turut, 2015-2018. 

Dari ketiga nama ini, ada yang mungkin terbentur dengan statuta PSSI. Mengingat ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi untuk maju atau dicalonkan sebagai Ketua Umum PSSI. Sesuai Pasal 34 ayat (2) Statuta PSSI edisi 2014, yakni harus berusia lebih dari 30 tahun, harus aktif di sepak bola nasional minimal selama lima tahun, dan tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu tidak pindana apapun. Serta harus berdominisili di Wilayah Indonesia. 

Tanggapan

Menanggapi tiga kandidat tersebut saat ditanyakan kepada Asprov maupun klub, belum ada yang mau berkomentar. Mereka hanya melihat secara garis besar, bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh kandidat Ketua Umum PSSI saat ini harus seseorang yang memiliki hasrat dalam sepak bola, berintegritas tinggi, dan memiliki visi yang jelas untuk sepak bola Indonesia di masa depan.

Bukan hanya itu, sosok seorang ketua juga dinilai harus punya waktu serta tegas dalam hal penegakan hukum yang sesuai dengan statuta PSSI. 

"Pertama, dia harus punya waktu tentunya. Jadi bisa mengelola, mengawasi yang berada di bawahnya. Punya kapabilitas secara bisnis dan cocok dengan pemerintah, dalam hal bisa bekerja sama dari mulai pemerintah daerah hingga pusat," ujar Ketua Asprov PSSI Jawa Barat Tommy Apriantono.

PSSI.*/DOK. PR

Sementara dari Asprov PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma melihat bahwa visi yang kuat penting untuk dimiliki oleh calon kandidat ketua umum. Minimal, sosok Ketua Umum PSSI nanti bisa mengembalikan prestasi Indonesia di level Asian Tenggara dulu. 

"Mengapa perlu orang yang punya visi kedepan, agar dia tidak terlibat dalam beban politik kedepannya. Harus punya waktu juga tentunya, jangan sampai nama-nama muncul menampilkan faktor waktu ini. Karena ini penting untuk pengawasan," kata Uden Kusuma. 

Dari sisi klub, CEO Persita Tangerang Azwan Karim memberikan gambaran apa kriteria yang bisa menjadi kandidat ketua umum. Pertama, menurut Azwan harus sesuai statuta. Itu menjadi hal wajib. 

"Baru kedua, dia bisa lebih tegas dalam penerapan law inforcement yang berpegangan teguh sesuai statuta. Ini perlu agar hal-hal yang saat ini terjadi tidak terulang lagi di masa mendatang. Mungkin sudah ada beberapa nama yang muncul, tapi buat kami tidak semudah itu menunjuk orang. Kita harus melihat sepak terjang dulu dalam mengurus sepak bola nasional," ucapnya. 

Tahun politik

Mulai ada nama-nama yang dimunculkan untuk pengganti Edy dikepengurusan baru nanti, namun banyak pemilik suara (voter) belum mau menyuarakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dalam waktu cepat. Kebanyakan masih menunggu pemilu presiden terlebih dahulu untuk melihat arah politik mana nanti akan berhembus. 

Karena tidak bisa dipungkiri, PSSI nanti akan banyak bersinggungan dengan politik. Jangan sampai tergesa-gesa menggelar KLB, tapi ketuanya nanti tidak cocok dengan pemerintah saat ini, seperti pada saat PSSI kepemimpinan La Nyalla Mattalitti. Hal tersebut diungkapkan Tommy. 

Sementara itu Asprov Jatim, Ahmad Riyad lebih menilai sebaiknya menunggu hingga masa kepengurusan Edy yang kini diteruskan oleh Joko Driyono sebagai Plt Ketua Umum selesai, yakni sampai 2020. Jika dilakukan KLB di tahun ini, menurutnya sistemnya akan goyang. Mengingat tahun ini adalah tahun politik.

"Kita justru harus menghindari atau membersihkan diri dari politik di PSSI. Kita lihat dulu saja sampai setahun kegiatan terakhir ini. Bagaimana di akhir kepengurusan ini bisa menyelesaikan tugasnya. Kita lihat pembenahan yang dilakukan mereka," ujarnya. 

Hal tersebut dinilainya perlu, agar orang luar bisa melihat bagaimana PSSI melakukan pembersihan diri. Ini dalam upaya agar bisa menarik orang baik untuk mengurus PSSI. 

"Kalau saat ini dengan segala permasalahannya mana ada orang mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di PSSI. Pasti pada takut kan. Makanya jika tahun depan, kita bisa menjaring lebih luas lagi, hingga orang pun mau masuk dalam keluarga PSSI tidak takut lagi," katanya. 

Ilustrasi/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Persita pun menyuarakan hal yang hampir sama. Hanya saja buat mereka yang terpenting saat ini bukan mengganti Ketua Umum PSSI lewat KLB, namun lebih konsen kepada pelaksanaan kompetisi untuk musim depan. Karena hingga kini masih belum ada kejelasan. 

"Kami lebih konsen ke kompetisi sebenarnya. Makin lama tidak jelas, makin banyak pengeluaran yang harus kami tanggung. Sebaliknya, kalau KLB pasti akan membuang dana lagi, sedangkan PSSI sampai saat ini masih belum bisa membayarkan kontribusi kepada klub. Kami ingin selesaikan ini dulu fokusnya, apalagi kami dengar kini dana PSSI terbataskan," ujar Azwan. 

Suara keras

Melihat dalam Kongres Tahunan PSSI kemarin, dari 85 voter PSSI yang hadir hanya tiga voter yang bersuara keras untuk segera melakukan KLB. Mereka yakni Persib Bandung, Asprov DKI Jakarta, dan satu klub Liga 2 Madura FC. 

Persib.*/DOK. PR

"Mengapa kami menyuarakan KLB segera, karena pada prinsipnya perbaikan harus dilakukan secepatnya. Mundurnya Edy bukan berarti selesai masalah. Justru ada agenda yang semakin berat untuk dibenahi. Ini mengingat kepengurusan lama banyak masalah," kata Uden.*** 

Bagikan: