Pikiran Rakyat
USD Jual 14.365,00 Beli 14.065,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Skandal Pengaturan Skor, Komisi Disiplin PSSI Tebang Pilih

Wina Setyawatie
PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR
PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR

TERKUAKNYA praktik pengaturan skor dalam sepak bola nasional mengindikasikan iklim kompetisi di ­Indonesia memang tidak sehat. Industri sepak bola yang tidak sehat secara finansial menjadi salah satu faktor rentannya pengaturan skor, mengingat klub-klub butuh modal dalam kompetisi.

Sanksi Komisi Disiplin PSSI yang kadang tidak tegas dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan membuat orang yang masuk dalam football family tidak jera maupun takut. PSSI pun kemudian dinilai enggan melakukan pemberantasan.

Padahal PSSI memiliki teknologi untuk mengendus adanya permainan di dalam pertandingan. Sebagai mitra dari berbagai fede­rasi sepak bola, PSSI seharusnya bisa mengambil data dari Genius Sport sebagai lembaga pemantau data olah raga.

Dengan teknologi yang dimiliki Genius, PSSI dapat melakukan investigasi kemungkinan adanya pengaturan skor dalam setiap pertandingan. Hal tersebut lebih efektif dan efisien.

PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR

Sejauh ini, pihak Satgas Pembe­rantasan Pengaturan Skor yang dina­ungi oleh Bareskrim Polri bergerak lebih cepat dibandingkan dengan PSSI yang memiliki akses langsung.

Sudah ada empat tersangka yang ditahan oleh PSSI terkait dengan pengaturan skor, anggota Komite Eksekutif Johar Lin Eng yang juga Ketua Asprov Jawa Tengah, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto yang juga pengurus Asprov DIY, Prayitno mantan anggota Komite Wasit PSSI, dan Yuni Atika Sari yang juga merupakan wasit futsal.

Mereka dinilai berperan aktif dalam pengaturan skor yang melibatkan klub Liga 3 Persibara Banjarnegara. Mereka ditangkap dan diperiksa berdasarkan laporan dari mantan Manajer Persibara Laksmi Indriyani terkait dengan penipuan. Kerugian yang mendera Laksmi mencapai Rp 1,3 miliar.

SEKJEN PSSI, Ratu Tisha Destria menjawab pertanyaan wartawan seusai memenuhi panggilan pemeriksaan Satgas Anti Mafia Bola di Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. Ratu Tisha dimintai keterangan terkait kasus dugaan pengaturan skor dalam pertandingan Sepak Bola Liga 3 . */ANTARA FOTO

Lalu, sudah banyak juga orang terkait yang terindikasi dalam kasus tersebut dipanggil. Sebut saja anggota Exco lainnya, yang merupakan Ketua Komite Sepak Bola Wanita Papat Yunisal yang nama­nya juga ikut terseret. Namun, nama Papat Yunisal sementara ini masih dipanggil sebagai sanksi.

Dia dimin­tai keterangan seputar keter­li­batan­nya dalam hubungannya dalam kompetisi Liga 3, serta kapa­sitasnya sebagai Ketua Komite Sepak Bola Wanita yang memilih Laksmi sebagai Manajer Timnas Putri U-16.

Kapan sanksi dijatuhkan?

Lambatnya langkah yang dibuat oleh PSSI bisa terlihat dari belum adanya sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh Komdis. Padahal sudah banyak status tersangka yang terpaparkan.

Bahkan langkah Komdis terkesan agak bertele-tele. Karena, Komdis masih saja berkutat sepu­tar memanggil Laksmi sebagai saksi, lalu para akun-akun sosial media yang menyiarkan soal berita indikasi adanya pengatur­an skor pun diundang untuk dimintai klarifikasi­nya.

Akan tetapi, seyogianya di la­pang­an bukan hanya kasus Per­sibara ini yang terlihat. Pertandingan antara Aceh United dan PSMP Mojokerto, babak 8 Besar Liga 2, 19 November 2018. Kedua­nya memperebutkan jatah promosi ke kompetisi kasta tertinggi di Indonesia.

Ketika itu pertandingan ber­akhir 3-2 untuk kemenangan Aceh. Hanya, sejumlah kejanggalan terlihat, terutama saat seorang pemain PSMP yang kemudian diketahui adalah Krisna Adi terlihat sengaja tidak meng­arahkan tendangan penaltinya ke gawang Aceh. Adi pun dinilai telah terlibat aktif dan secara nyata terindikasi bermain.

PENGATURAN skor sepak bola.*/DOK. PR

Sayangnya, saat itu hanya Adi yang diberikan sanksi hukuman seumur hidup. Manajemen, pela­tih, orang lain yang ikut andil sa­ma sekali tidak tersentuh hukum­an Komdis.

Adi bahkan tidak dilindungi oleh klubnya. Adi dijadikan kambing hitam. Belum juga ia bersuara membeberkan kronologisnya di hadapan Komdis, peng­adil dalam hukum sepak bola langsung menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola PSSI seumur hidup.

Alasannya karena Adi sudah dipanggil dua kali tetapi tidak hadir. Lebih seram lagi, tepat setelah sanksi dijatuhkan, Adi tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas parah yang membuatnya hampir koma.

Pantas jika ada yang berpikir ada sesuatu di balik ini? Apakah Adi dibung­kam atau hanya kebetulan kecelakaan?

Sebaliknya, mantan anggota ­Exco lainnya Hidayat yang terbukti, mengakui menghubungi Manajer Madura FC terkait de­ngan tawaran untuk mengalah dalam pertandingan melawan PSS Sleman dengan diiming-imingi uang sebesar Rp 100 juta-Rp 150 juta tidak disanksi berat oleh Komdis.

Meski tidak terjadi kesepakat­an karena Manajer Madura FC Yanuar Herwanto menolak, Hida­yat terbukti memang telah menjadi penghubung.

Hukuman Hidayat termasuk sangat ringan, hanya dilarang ber­aktivitas dalam sepak bola tanah air selama tiga tahun. Kedua, dilarang masuk ke stadion, dan denda uang sebesar Rp 150 juta meski ter­bukti telah melanggar Pasal 65 Kode Disiplin PSSI, yakni perju­dian atau tindakan curang.

Tebang pilih

Save Our Soccer (SOS) sebagai lembaga swadaya yang mengamati sepak bola nasional menilai bahwa aktor yang dinilai jelas-jelas mela­kukan upaya transanksi pengatur­an pertandingan dengan uang yang ada buktinya ditransfer kenapa tidak itu dulu yang disanksi. Komdis pun dinilai tebang pilih melakukan eksekusi dalam kasus-kasus pengaturan skor.

”Sudah jelas siapa yang terlibat, Exco maupun pengurus PSSI-nya. Sudah ada status tersangka juga dari kepolisian, harusnya mereka yang diusut tuntas dan dieksekusi. Namun, sanksi yang dijatuhkan justru sejauh ini hanya untuk me­reka-mereka yang belum melaku­kan, meski ada indikasi untuk pe­ngaturan skor. Jadi sekarang tinggal sejauh mana keberanian Kom­dis benar-benar menegakkan atur­an,” kata Koordinator SOS Akmal Marhali.

Mengingat banyak yang terlibat dalam pengaturan skor ini, maka menurut dia, Komite Etik sudah saatnya untuk turun tangan, mengingat mereka adalah pejabat teras PSSI. Mereka harus jalan dan bertugas dengan menghukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah.

”Aksi tegas ini harus dilakukan PSSI, agar jangan sampai berla­rut-larut karena ini akan merusak citra PSSI yang kini sudah di titik nadir. Tidak perlu pemanggilan lagi karena sudah jelas buktinya terbeberkan, misalnya untuk kasus Persibara. Kalau Hidayat saja bisa langsung tereksekusi, seharusnya yang lain bisa langsung yang sudah terbukti bersama. Jangan yang justru lantang menyuarakan adanya masalah ini yang dihu­kum. Karena ini akan menimbulkan ketakutan-ketakutan orang untuk berbicara apa adanya dalam sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Dia mencontohkan kasus 2010 lalu, saat Arismen dan Syawal Rifai membongkar kasus suap yang melibatkan Ketua Komdis ketika itu  Togar Manahan Nero dan ­Kaharuddin Syah, faktanya hanya Arismen dan Syawal Rifai yang dihukum.

Sementara dua peng­urus PSSI bebas sampai saat ini. Jika kasus ini terulang lagi, maka, menurut Akmal, PSSI memang sejauh ini melindungi orang-orang yang bersalah.

Jika PSSI tidak bisa bergerak, pihaknya pun sangat berharap Satgas Pemberantasan Pengaturan Skor yang bisa membongkar bila memang PSSI dinilainya tidak mau menyentuh ranah sepak bo­lanya. Hal itu bisa membuktikan bahwa satgas lebih tegas dari PSSI.

Keinginan PSSI untuk bisa lebih tegas pun bukan datang dari kalangan luar saja, dari keluarga sepak bola mereka sendiri, yakni dari Asprov pun menyuarakan hal yang sama.

”PSSI harus membuka pintu selebar-lebarnya kalau ingin bersih. Sebagai akademisi yang hidup dari sepak bola, tidak ingin lahan ini dikotori. Karena tidak mungkin mengatur pertandingan tanpa jaringan pengurus. PSSI harus membuka diri karena di beberapa negara termasuk Italia dan Belgia pun pengaturan skor seperti ini bisa dibongkar bila bekerja sama dengan kepolisian. Kami dan beberapa Asprov lainnya bergerak untuk melawan pengaturan skor ini di daerah masing-masing. Namun, kami tidak mau terbuka, karena kami sendiri tahu beberapa Asprov terlibat. Kami, Asprov berusaha sebisa mungkin menjaga daerahnya masing-masing agar jangan ada yang bermain. Bila ada, terutama di sini, maka saya akan bongkar di kongres tahunan,” ucap Ketua Asprov PSSI Jawa Barat Tommy Apriantono.***

Bagikan: