Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Sedikit awan, 22.6 ° C

Polemik Rangkap Jabatan Ketua KONI Jabar, Kadispora Jabar Minta Telaahan Hukum

Arif Budi Kristanto

BANDUNG, (PR).- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Yudha Munajat Saputra mengonfirmasi kebenaran tentang surat permohonan telaahan hukum yang dikirimkannya kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat pada 10 September 2018.

Pada surat dengan sifat segera bernomor 426.4/1575-sekre tersebut, Yudha sebagai Kadispora Jabar meminta Kabiro Hukum dan HAM Setda Jabar untuk melakukan telaahan hukum terhadap rangkap jabatan Ketua Umum KONI Jabar Brigjen TNI Ahmad Saefudin yang saat ini masih menjadi anggota TNI aktif dan bertugas sebagai Kapuslitbang Sumdahan Balitbang Kementerian Pertahanan RI.

"Surat permohonan telaahan hukum itu adalah perintah Pak Gubernur. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, beliau meminta tolong kepada saya untuk melakukan dua hal, pertama melakukan telaahan hukum dan kedua tentang pelaksanaan musorprov KONI Jabar," kata Yudha saat ditemui di Lapangan Bisbol Kompleks SPORT Jabar Arcamanik, Rabu, 12 September 2018.

Dalam surat tersebut tertulis, dasar permohonan telaahan hukum itu adalah Pasal  40 UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 56 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 perihal Larangan Perangkapan Jabatan pada Kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik.

"Hasil telaahan hukum itu sudah ada dan sudah saya berikan ke Gubernur," kata Yudha.

Menurut Yudha, hasil telaahan hukum itu akan menjadi landasan bagi Gubernur Ridwan Kamil untuk memberikan argumentasi secara hukum terkait masalah polemik kepemimpinan Brigjen Ahmad Saefudin di KONI Jabar.

"Hasil telaahan hukum itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Gubernur nanti untuk mengumumkannya," kata Yudha.

Tanpa restu



Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2018-2022 yang digelar di Hotel Grand Aquila, Bandung,  Rabu, 12 September 2018 sampai Jumat, 14 September 2018  dipastikan tanpa restu gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Yudha Munajat Saputra menegaskan, Gubernur Jabar meminta Musorprov diundur pada Oktober 2018.

"Jadwal Musorprov belum ada restu baik secara lisan maupun tertulis dari Pak Gubernur. Sesuai permintaan Pak Gubernur, sebaiknya Ketua KONI Jabar berkoordinasi lebih dulu, itu yang diharapkan. Tapi sampai saat ini baru salaman saja waktu pelantikan, pembicaraan soal itu (Musorprov) belum ada," kata Yudha saat ditemui di Lapangan Bisbol Kompleks SPORT Jabar Arcamanik, Rabu, 12 September 2018.

Menurut Yudha, Gubernur Ridwan Kamil sempat meminta agar Musorprov KONI Jabar diundur sampai Oktober.  Namun kenyataanya, KONI Jabar tetap menggelar Musorprov mulai Rabu, 12 September 2018.

"Gubernur meminta musorprov supaya ada waktu untuk 'bernafas'. Ini terserah Ketua KONI Jabar, apa mau ikut keinginan gubernur atau tidak, semua kebijakan terserah KONI Jabar," kata Yudha.

Menurut dia, sejatinya Gubernur Ridwan Kamil sudah bermaksud untuk bertemu dengan Ketua KONI Jabar guna membahas masalah ini. Namun seiring kabar pelaksanaan musorprov yang sudah ditetapkan, Yudha belum mengetahui nasib pertemuan itu.

"Hari ini sebetulnya Pak Gubernur mau ketemu dengan Ketua KONI juga dan itu sebenarnya momen bagus. Sudah difasilitasi oleh Pak Gubernur setelah beliau pulang dari Jepang. Tapi tak tahu jadi atau tidak. Kalau sudah 'keukeuh' (Musorprov) mah ya susah," ujar Yudha.

Menurut Yudha, KONI merupakan lembaga mitra pemerintah di mana semua anggaran operasionalnya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap KONI Jabar patuh pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang dipimpin Gubernur agar bisa bersinergi.

"Kalau KONI Jabar ingin berjalan sendiri, maka silakan jadikan lembaga ini independen, tak usah bergantung dari anggaran pemerintah, semua pembiayaan sendiri. Kalau seperti itu tak usah pusing kalau mau jalan sendiri, laksanakan apapun yang menjadi kebijakan," ujar Yudha.***

Bagikan: