Dekan Fakultas Kehutanan UGM: Perlu Pengawalan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

- 24 Oktober 2020, 12:32 WIB
BURUH dari berbagai elemen melakukan aksi unjukrasa di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah pusat dan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020. /Pikiran-rakyat.com/Armin Abdul Jabbar

PIKIRAN RAKYAT - Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), memperingati Dies Natalis ke-75, pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Budiadi memaparkan laporan tahunannya.

Selain itu, Budiadi menuturkan bahwa pihaknya memberi sejumlah masukan pada pemerintah ikhwal UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Beberkan Kisah Pilu Ditinggal Ayah Kandung, Kekeyi Menangis ke Nagita Slavina dan Raffi Ahmad

Masukannya tersebut antara lain, dengan menyiapkan tim kajian terkait kelestarian, dan integrasi sumber daya alam.

Dikatakannya bahwa harus dibangun kesepakatan nasional, bahwa hutan bukanlah barang, dan jasa penghasil ekonomi utama, melainkan barang pengendali dan penghasil jasa ekosistem.

“Harus dibangun kesepakatan nasional bahwa hutan bukan barang dan jasa penghasil ekonomi utama, tetapi sebagai barang pengendali dan penghasil jasa ekosistem," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari laman resmi Universitas Gadjah Mada.

Baca Juga: Penyebaran Covid-19 Terus Bertambah, Daewoong Siap Pasok Alat Tes 'AccuraDtect'

Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu juga menuturkan, bahwa perlunya pengawalan dalam penyusunan turunan UU Cipta Kerja.

Halaman:

Editor: Agil Hari Santoso


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X