Demokrat dan PKS Minoritas, Peneliti: Hanya di Tangan Jokowi UU Cipta Kerja Bisa Batal dengan Cepat

- 19 Oktober 2020, 15:18 WIB
BURUH dari berbagai elemen melakukan aksi unjukrasa di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah pusat dan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020. /Pikiran-rakyat.com/Armin Abdul Jabbar

  PIKIRAN RAKYAT - Omnibus law Cipta Kerja belum menemui jalan buntu. Produk hukum itu masih bisa dibatalkan. 

Kendati dalam penetapannya, dua fraksi di DPR RI yakni Demokrat dan PKS menolak, ia tetap melaju sampai pengesahan, Agil Oktaryal memaparkan sedikitnya ada dua cara omnibus law Cipta Kerja bisa batal.

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini menuliskan, hal ini tergantung itikad dan kebijakan Presiden Jokowi.

 Baca Juga: Belum Sepekan Meluncur, Toyota Kijang Innova Dihajar Diskon Hingga Belasan Juta 

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah bersama DPR pada 5 Oktober 2020. Tak hanya prosedur pembentukannya, mayoritas materi muatannya juga mengandung masalah.

Ini adalah proses legislasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat yang kesekian kali, seperti halnya pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme apa yang bisa digunakan untuk menjegal omnibus law Cipta Kerja agar tidak mengikat publik, merugikan buruh, merusak lingkungan, melegalkan korupsi investasi, dan tidak menjadikan presiden semakin kuat?

Baca Juga: Ungkap Permintaan Sherel Thalib Sebelum Menikah, Taqy Malik: Selamat Berjuang Istriku

Dengan hukum yang tersedia hari ini, menggagalkan omnibus law Cipta Kerja hanya tersedia dua cara.

Pertama, mengajukan permohonan pengujian baik formil ataupun materil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, meminta presiden menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Sumber: The Conversation


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X