Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Perlu PP dan Perpres, Said Didu: Bisa Jadi Titik Awal Otoritarian

- 10 Oktober 2020, 08:40 WIB
Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. /Antara/Dewanti Lestari

PIKIRAN RAKYAT - Disahkannya Omnnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menuai tolakan dari sebagian besar buruh di Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo pun buka suara mengenai ramainya aksi penolakan UU tersebut.

Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa UU Omnibus Law tersebut masih memerlukan Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca Juga: Celine Evangelista Ikut Komentari Aksi Demo UU Cipta Kerja, Beri Sindiran

"Saya perlu tegaskan pula UU Cipta Kerja ini memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)," ucap Jokowi

Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, akan nyelesaikan PP dan Perpres tersebut dalam waktu kira-kira tiga bulan.

"Maka setelah ini akan muncul PP dan Perres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," lanjutnya.

Baca Juga: Puluhan Reaktif Covid-19 Demo Malang, Polisi Lepas 620 Orang dari Penahanan

Melihat hal tersebut, Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu pun turut memberikan komentar.

Halaman:

Editor: Agil Hari Santoso


Tags

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X