PKS dan Demokrat Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja, Ini Poin-poin Omnibus Law yang Disoroti

- 4 Oktober 2020, 14:36 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, dan dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan. Penetapan RUU Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi DPR RI. PKS dan Demokrat menolak. /Dok. PKS- ANTARA/Abdu Faisal

PIKIRAN RAKYAT - Sabtu malam, 3 Oktober 2020, diam-diam jajaran DPR RI membahas final Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Namun, penetapan RUU Cipta Kerja tersebut mendapat penolakan dari dua fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dan Fraksi Demokrat.

Dari kubu FPKS, RUU Cipta Kerja dipandang memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

 Baca Juga: MU vs Tottenham Liga Inggris, Solskjaer Dirundung Penyesalan

Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama.

Oleh karena itu catatan PKS yang pertama, RUU itu pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

Kedua, banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini.

 Baca Juga: Terima KPUD, Bawaslu, Forkopimda di Imah Bedas, Cucun Imbau Pengawalan Netralitas ASN

Ketiga, FPKS memandang RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun "resep" meskipun yang sering disebut adalah soal investasi.

Persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukan masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi misalnya ketidaktepatan itu adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X