Angkat Tim Mawar di Kemenhan, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

- 27 September 2020, 19:09 WIB
Presiden Jokowi. /ANTARA

 

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo resmi menetapkan nama-nama Jabatan Pemimpin Tinggi Madya yang akan membantu Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Namun terdapat dua nama yang menjadi sorotan karena ‎rekam jejaknya pernah menjadi Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997-1998.

Pengangkatan eks Tim Mawar tersebut tertuang dalam‎ Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Baca Juga: Jadwal Live Streaming Trans7 dan Klasemen Jelang MotoGP Catalunya Malam Ini

Keduanya yang kena sorot‎ masing-masing Brigjen Dadang Hendrayudha, menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan.

 Sebelumnya, pada 6 Desember 2019 Prabowo juga mengangkat Chairawan Kadasryah Nusyirwan, yang pernah menjadi Komandan Tim Mawar sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1869/M/XII/2019. 

"Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa nama-nama tersebut di atas (termasuk Prabowo) sangat tidak layak menjadi pejabat publik karena rekam jejaknya pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998," kata Julius Ibrani, perwakilan koalisi  dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 September 2020. 

Baca Juga: Covid-19 Buat Sebagian Besar Anak Sekolah di Jepang Stres, Ada yang Sampai Lukai Diri

Melalui tim Kopassus itu, sebanyak  22 aktivis diculik dengan 9 orang kembali dalam keadaan hidup setelah mengalami berbagai praktik penyiksaan. 

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Kabar Banten

Jual Beli Proyek Bisa Dipidana

30 Oktober 2020, 01:23 WIB
X