DPR Pastikan Pembahasan RUU Cipta Kerja Tetap Dilakukan

- 14 Agustus 2020, 18:41 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (16/7/2020). Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww. /FIKRI YUSUF

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan kalau pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja akan tetap dilakukan pada masa sidang ke depan. Hal ini disampaikan Puan saat membuka masa persidangan I tahun sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 14 Agustus 2020.

Dalam pidatonya, Puan menyebut kalau pembahasan RUU ini akan dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Puan mengatakan, DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan.

Baca Juga: HUT RI ke-75 di Tengah Pandemi, Muspika Cileunyi Imbau Masyarakat Tidak Gelar Acara

"Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa DPR bersama Pemerintah dan DPD telah mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020. Hal itu dilakukan agar capaian fungsi legislasi lebih realistis dan terukur.

"Berdasarkan evaluasi, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU, dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020, sebanyak 3 RUU ditambahkan dalan Prolegnas Prioritas 2020, serta 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020," ucap dia.

Baca Juga: Tim SAR Temukan Jenazah Warga Bogor di Pintu Air 10 Tangerang Setelah Dilaporkan Hilang 2 Hari

Menurut Puan, DPR memproyeksikan penyelesaian seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X