Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme Dianggap Kemunduran Demokrasi

- 3 Agustus 2020, 19:05 WIB
ILUSTRASI TNI //pexels/Somchai Kongkamsri

PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme secara terbuka.

Koalisi yang diisi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan HAM seperti KontraS, Imparsial, Elsam, PBHI, Setara Institute, HRWG, YLBHI, Public Virtue Institute , ICW, LBH Pers, LBH Jakarta, ICJR, Perludem, Pilnet Indonesia ini menilai Perpres tersebut akan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

Kepada “PR”, Senin 3 Agustus 2020, Ketua Setara Institute Hendardi menyebut kalau rancangan Perpres ini merupakan kemunduran demokrasi di sektor keamanan. Setelah genap dua dasawarsa pemisahan TNI-Polri melalui TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme disahkan menjadi Perpres sebagai turunan dari Pasal 43I UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Baca Juga: Salmafina Kenalkan Pacar Bulenya ke Publik, Sunan Kalijaga: Lebih Sayang Tony atau Ayah Sama Kamu?

“Sebelumnya, pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus, juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan,” kata Hendardi.

Alih-alih menuntaskan reformasi sektor keamanan, seperti penghapusan komando teritorial, perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dan membentuk UU Perbantuan Militer sebagai dasar pelibatan TNI dalam kehidupan sipil, kepemimpinan Jokowi justru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas.

Di antaranya pelibatan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas dalam RPerpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme, yang menjadikan TNI leluasa menangkal, menindak dan memulihkan tindak pidana terorisme, bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan manakala TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.

Baca Juga: Raffi Ahmad: Youtube Rans Entertainment Ditawar Stasiun TV Seharga Rp250 Miliar

“Kepemimpinan nasional di bawah Jokowi-Maruf Amin akan menjadi kepemimpinan terlemah dalam menjalankan reformasi sektor keamanan karena merusak desain TNI dan Polri sebagaimana amanat reformasi, yang meletakkan  TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum,” ucap dia.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X