Network
PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengaku mengamati pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam etika komunikasi di media sosial akhir-akhir ini. Hal itu disampaikan Najib kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Najib saat membahas Evaluasi Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, menyinggung seputar cara pejabat Kemenkeu menanggapi respons publik utamanya warganet di media sosial. Ia juga menyoroti konten medsos beberapa waktu belakangan berkaitan dengan kinerja pejabat kementerian tersebut.
“Kalau saya buka dari konten yang ada dari seminggu dan sebulan ke belakang, banyak sekali hashtag yang berbicara tentang bea cukai (berperilaku) hedon kemudian ada juga yang FYP di TikTok, juga pajak mobil," katanya, dilansir dari laman DPR.
"Itu kan pengembangan-pengembangan isu sebetulnya, ada juga hashtag tentang Ditjen Pajak. Itu menandakan bahwa Kementerian Keuangan harus pandai bagaimana cara menangani permasalahan karena permasalahan ini begitu kompleks kalau sudah masuk ke media sosial,” ucapnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Mayoritas Dana Rp349 Triliun Tidak Terkait dengan Kemenkeu
DPR minta Kemenkeu menangani medsos secara profesional
Pentingnya penanganan media sosial secara profesional berkenaan dengan kondisi publik khususnya warganet saat ini yang mengaitkan banyak permasalahan dengan kinerja Kemenkeu. Menurutnya, baru Sri Mulyani sang menteri yang berhasil menanganinya, belum dengan pejabat Kemenkeu lain.
“Sekarang media sosial itu selalu mencoba membuat garis demarkasi antara yang kaya dan miskin, antara adil dan tidak adil," kata Najib.
"Nah ini saya melihat penanganan di Kemenkeu baru dilakukan oleh Ibu Menkeu, yang lainnya nggak. Saya harus vulgar saja katakan yang lainnya belum melakukan itu, bahkan kadang-kadang terpancing emosi,” ujar politisi PAN tersebut.
Baca Juga: Soal Misteri Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Jokowi Perintahkan Mahfud MD Blak-blakan
Artikel Pilihan