Kembali Bahas Djoko Tjandra, Mahfud MD: Jika Ia Mengajukan PK, Pemerintah Enggak Bisa Ikut Campur

- 2 Agustus 2020, 08:34 WIB
MAHFUD MD sebut masalah vonis Djoko Tjandra bukan lagi urusan pemerintah.* /Instagram.com/mohmahfudmd

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali membahas mengenai kasus terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Menurutnya, tugas pemerintah dalam kasus ini hanya sampai menghadirkan Djoko Tjandra sampai di pengadilan saja.

"Selanjutnya, urusan ada di MA, jika nantinya ia kembali mengajukan PK ke pengadilan. Pemerintah enggak bisa ikut campur peradilan," ungkapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam unggahan Instastory pada akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd.

Baca Juga: Pamer Hadiah LED Mask Bertanda Tangan Lee Min Ho, Ashanty: Cuma Ada 5 di Asia

Sebelumnya, Mahfud juga pernah beranggap, jika sudah menyangkut hukum sudah menjadi urusan pengadilan dan tidak bisa dicampuri oleh pemerintah.

loading...

Ia pun mengungkapkan, jika terdapat koruptor yang divonis ringan atau bahkan dibebaskan, sudah bukan kewenangan pemerintah.

Mafia hukum, menurut Mahfud tersebar di mana-mana.

Baca Juga: Tinjau Langsung Pemeriksaan PCR di DKI, Anies Baswedan: Miliki Kapasitas 4 Kali Lipat Standar WHO

"Ada (mafia hukum) di kementerian, pengacara, kepolisian, kejaksaan, di pengadilan, di masyarakat," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X