Soal Hukuman Djoko Tjandra, Mahfud MD: Urusan Pengadilan Tak Bisa Dicampuri Pemerintah

- 1 Agustus 2020, 10:27 WIB
POTRET Mahfud MD //Instagram/@mohmahfudmd

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali membahas mengenai kasus terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Mahfud beranggapan jika sudah menyangkut hukum sudah menjadi urusan pengadilan.

"Kalau urusan hukuman itu urusan pengadilan, tak bisa dicampuri oleh pemerintah," ungkapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter pribadinya @Mohmahfudmd.

Baca Juga: Sembuh dari Covid-19, Presiden Brasil Ungkap Tak Perlu Khawatir Mengenai Pandemi

Ia pun mengungkapkan, jika terdapat koruptor yang divonis ringan atau bahkan dibebaskan, sudah bukan kewenangan pemerintah.

Mahfud MD juga singgung bahwa mafia hukum itu ada di mana-mana.

"Ada di kementerian, pengacara, kepolisian, kejaksaan, di pengadilan, di masyarakat," ungkapnya.

Baca Juga: Dominasi PSG di Piala Liga Prancis, Ini Daftar Juaranya

Mahfud juga menjelaskan mengenai penyuapan yang termasuk dalam kategori korupsi.

Halaman:

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X