Network
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adian Napitupulu mengomentari kebijakan pemeritah larang impor pakaian bekas. Menurutnya kebijakan tersebut tak ada kaitannya sama sekali dengan alasan pemerintah.
Pemerintah beralasan bahwa impor pakaian bekas bisa menganggu jalannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Padahal, menurut Adian, yang lebih merusak UMKM adalah industri pakaian jadi dari China.
Adian menyatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor pakaian jadi dari China mencapai 80 persen. Sedangkan pakaian impor bekas itu kurang dari 1 persennya.
Baca Juga: Aturan Baru Ramadhan 2023 di Arab Saudi: Dilarang Menolak Undangan Bukber
Karena hal tersebut, Adian Napitupulu berkelakar bahwa larangan impor pakaian bekas merupakan permintaan istri atau keluarga pejabat yang tak rela masyarakat mendapatkan barang mewah tapi dengan harga murah.
"Semoga para menteri tidak memberi data dan cerita yang tidak benar kepada presiden terkait dampak pakaian bekas impor terhadap UMKM dan dampak pakaian baru impor dari negara China," kata Adian dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Minggu, 19 Maret 2023.
Adian pun menyampaikan data perbandingan impor pakaian jadi China dan impor pakaian bekas tahun 2019-2022.
"Ambil contoh di tahun 2019, impor pakaian jadi dari China 64.660 ton, sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian dari China," ujar Adian dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Minggu, 19 Maret 2023.
Baca Juga: 188,4 Km Jalan Tol Dibuka Fungsional untuk Mudik Lebaran 2023, Berikut Daftarnya
Di tahun 2021, impor pakaian jadi dari China mencapai 57.110 ton. Sedangkan pakaian bekas yang jadi permasalahan pemerintah hanya mencapai 8 ton, atau 0,01 persen dari pakaian jadi China.
Artikel Pilihan